Takut Terjerat Kasus, Para Kades Situbondo Kembalikan Berkas Prona ke BPN

0
167

Nusantara.news, Situbondo – Banyaknya kepala desa yang terjerat kasus pelaksanaan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) membuat Aliansi Kepala Desa (AKD) Situbondo mengembalikan berkas pembuatan sertifikat Prona ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

AKD Situbondo mengemukakan bahwa pihaknya tidak memahami besaran biaya yang harus ditanggung pemohon, karena belum jelasnya acuan peraturan pelaksanaan teknis. Belum jelasnya acuan teknis ini telah menjerat Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus.

“Kami mengembalikan berkas sementara, karena belum ada kepastian penarikan besaran biaya terhadap pemohon. Sejauh ini sosialisasi masalah pendanaan yang dilakukan BPN menemui banyak persoalan, seperti pembiayaan pra pembuatan Prona,” ungkap Soeharto, salah seorang yang mewakili kades.

Soeharto mengungkapkan, biaya untuk pelaksanaan Prona tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Penarikan biaya kepada pemohon dapat  bervariasi. Kondisi tersebut memicu beberapa Kades di Situbondo terjerat kasus (bermasalah), karena memang belum ada peraturan dari BKN.

Ketua Ajudikasi BPN Situbondo Kuntarto membenarkan jika sebagian biaya pembuatan sertifikat Prona ditanggung oleh pemohon. Biaya itu terdiri dari materai dan pembuatan patok dan sebagian biaya lainnya ditanggung pemerintah melalui APBN.

“Ada tujuh item Progam Prona ditanggung pemerintah melalui APBN,  yaitu penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran, sidang panitia, pengesahan, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat,” ungkapnya.

Terkait pengembalian berkas oleh AKD, pihak BPN Situbondo akan menyampaikanya kepada BPN Provinsi Jawa Timur. Tahun ini ada 42 desa di 13 kecamatan yang menerima program Prona. Dari jumlah tersebut total bidang tanah yang akan disertifikasi seluas 13 ribu hektar di 400 bidang. Selain itu, ada juga 100 bidang program Prona untuk lintas sektor UKM. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here