Tanamkan Rasa Nasionalisme Ekonomi Untuk Cegah Serbuan Produk Luar

0
281
serbuan produk asing yang masuk ke Indonesia tanpa batas akan membuat produk dalam negeri sulit bersaing karena tiadanya kontrol dari pemerintah.

Nusantara.news, Surabaya – Setiap negara tentu akan selalu mengedepankan semangat dan kepentingan nasionalisme. Oleh karena itu, konsep nasionalisme ekonomi selalu harus diutamakan agar kebijakan yang muncul selalu mengedepankan kepentingan nasional. Upaya mendorong konsumsi produk nasional harus diterapkan termasuk di Indonesia, jika tidak, maka yang terjadi adalah serbuan produk impor yang akhirnya bisa membunuh produk lokal dan tidak mencerminkan asas peradilan untuk kesejahteraan.

Nasionalisme Ekonomi Era Globalisasi
Pakar ekonomi alumni London University dan Universitas Airlangga Surabaya Achmad Cholis Hamzah saat ditemui Nusantara.news, Kamis (6/7/2017) di Surabaya, mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini sudah cukup bagus, namun, daya konsumtif akan produk impor lebih tinggi ketimbang lokal. Hal ini yang akan membuat bangsa indonesia akan mengalami yang namanya keterpurukan ekonomi, dan harus ada kebijakan yang bisa mengatur serbuan produk impor demi melindungi produk lokal.

“Pemerintah harus punya formulasi yang jitu untuk membatasi serbuan produk luar. Jika tak ingin mengalami keterpurukan ekonomi, menjadi masyarakat konsumtif produk impor, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk lebih memaksimalkan produk dalam negeri. Jangan sampai variabel-variabel lama yang diterapkan malah menguntungkan negara lain, dan secara tidak sadar kita dijadikan pasar Indonesia tanpa bisa menciptakan pasar untuk market produk dalam negeri,” jelasnya.

Ditambahkan, Cholis mengutarakan yang namanya nasionalisme itu bukan hanya mencium dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan merdu. Melainkan daripada itu. Yang dimaksud nasionalisme ekonomi bangsa adalah berdikari produk dan berdikari soal sumber daya manusia. Pemahaman-pemahaman seperti itu harus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat agar konsumtif akan produk impor bisa dibatasi.

“Peran pemerintah di sini adalah bagaimana menumbuhkembangkan produk lokal bisa go internasional. Bagaimana caranya? Untuk bisa mencapai cita-cita nasionalisme ekonomi, adalah dengan cara memberikan insentif pemodal domestik agar bisa sehat dan timpang, serta bisa bersaing. Terutama dalam mengahadapi masyarakat ekonomi ASEAN,” tambahnya.

Untuk memastikan bahwa nasionalisme ekonomi di Indonesia bisa benar-benar mencapai kepentingan nasional, semangat nasionalisme ekonomi ini perlu diterapkan serta disikapi secara bijak dan pada porsinya. Penerapan nasionalisme ekonomi yang kurang tepat justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan upaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Nasionalisme dan kedaulatan ekonomi tidak pernah akan bisa dinafikkan begitu saja karena alasan globalisasi. Kita jangan mudah terkecoh dengan persoalan globalisasi karena di balik itu banyak yang ikut membonceng untuk menikmati kepentingannya, bisa beraspek politik maupun ekonomi,” urainya.

Dijabarkan, nasionalisme ekonomi yang dibangun bukan nasionalisme ekonomi sempit, biar bagaimanapun Indonesia tetap harus menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dan maksud dari semua itu dalam rangka membangun kekuatan posisi tawar Indonesia sebagai bangsa yang bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, menjadi bangsa yang besar dan benar-benar beradab, bermartabat. Sehingga Indonesia tidak dijadikan sebagai negara jujukan, bukan datang dan hadir untuk melakukan eksploitasi sumber daya ekonomi yang kita punyai,” cetusnya.

“Pembatasan soal investasi asing di semua sektor harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, semua ini dilakukan untuk menangkal serbuan barang-barang impor dengan harga murah di pasar Indonesia, dan perusahaan multi-nasional akan memeras tenaga kerja Indonesia, serta memberikan upah yang rendah. Pembatasan investasi asing dan penggunaan tenaga kerja asing, perundingan ulang terhadap perjanjian perdagangan internasional, perlindungan bagi industri dalam negeri, dan investasi oleh negara pada industri berteknologi tinggi,” saranya.

Penguatan Sektor UMKM
Peran pemerintah sangat vital. Mengapa? Pemerintah harus memberikan stimulasi dan fasilitasi produk lokal terutama UMKM, yang jelas-jelas sudah menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional saat krisis ekonomi global melanda negara-negara maju dan berkembang. Dengan cara ini, nasionalisme ekonomi akan terbentuk dan dengan semangat ini pula, kedaulatan ekonomi, kita harapkan dapat terwujud.

Seperti diketahui bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Sementara serapan tenaga kerja pada sektor UMKM juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Sayang, meski indikator kontribusi terhadap PDB dan serapan tenaga naik, akses UMKM ke rantai pasok produksi global sangat minim sekali hanya 0,8%.

Pakar Pemerhati masalah-masalah nasional ini juga menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM ini tidak memiliki informasi dan akses ke pasar global. Di dalam negeri saja pertumbuhan UMKM tidak sejalan dengan pertumbuhan usaha besar, hal ini menunjukan pengembangan usaha besar selama ini tidak melibatkan kontribusi UMKM.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7%. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3% terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5% dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8%.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here