Tanda Kematian Partai Ahokers Sudah Terlihat

1
2735

Nusantara.news, Jakarta – Setelah gagal memenangkan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada Jakarta Putaran Kedua, 19 April kemarin, partai-partai pendukung gubernur petahana itu bagai berada di tubir jurang kehancuran.

Sebab, seperti dijelaskan sebelumnya, pilihan politik warga waktu pilkada kemarin sudah sepenuhnya preferensi pribadi berdasarkan sentimen agama. Mereka akan menganggap partai-partai tersebut dan semua pimpinannya adalah bagian dari Ahok yang telah menjadi public enemy.

Kalau ini yang terjadi, tamatlah kebesaran partai-partai tersebut di pilkada-pilkada daerah lain yang akan digelar serentak tahun depan. Dan yang lebih tragis, stigma sebagai Ahokers kemarin akan tetap membekas di benak pemilih sampai pemilu 2019. Tidak saja stigma Ahokers yang diingat orang, tapi juga kisah bagaimana mereka mengiba-iba menawarkan diri menjadi Ahokers. Jika itu yang terjadi, tamatnya riwayat kebesaran partai mereka. (Lihat: https://nusantara.news/ahok-effect-partai-pendukung-bakal-tenggelam/)

Tanda-tanda kehancuran partai pendukung Ahok ini sebenarnya sudah terlihat sejak sebelum Pilkada Putaran Kedua. Itu dapat dibaca dari perolehan suara Ahok-Djarot di Putaran Kedua. Menurut real count KPU yang pada Sabtu (22/4) pukul 16.55 WIB, perolehan suara putaran kedua untuk Ahok-Djarot adalah 2.351.438 suara atau 42,05%.

Kalau diteliti angka ini akan ditemukan fakta menarik. Dalam Pilkada Putaran Pertama, 15 Februari kemarin, pasangan ini mendapatkan 2.364.577 suara atau 42,99%. Artinya, perolehan  Ahok-Djarot turun sebanyak 13.139 suara atau 0,94%.

Tanda-tanda kehancuran partai pendukung sebetulnya sudah terbaca di angka-angka ini. Sebab, kalau semua partai tersebut benar-benar efektif penguasaannya pada basis konstituen masing-masing, Ahok-Djarot pasti menang. Sebab, jika berpatokan pada jumlah kursi DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2014, dan suara partai pendukung Ahok-Djarot (PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, dan Partai Hanura) digabung jadi satu, maka didapat potensi sebesar 2.860 421 suara.

Sementara perolehan Ahok-Djarot justru hanya 2.351.438 suara. Angka ini pun tidak semuanya berasal dari partai pendukung. Sebab, jangan lupa, Ahok punya simpatisan dan relawan berjumlah besar. Itu terlihat dari jumlah KTP dan formulir dukungan yang masuk untuk mendukung Ahok maju ke Pilkada melalui jalur independen.

Jumlah KPT dan formulis hasil rekapitulasi akhir pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat 1.000.264. Dari jumlah ini memang ada yang kecewa, ketika Ahok memutuskan maju melalui partai politik. Tetapi, kuat dugaan, jumlahnya tidak signifikan, sehingga angkanya tidak akan banyak beranjak dari sejuta KTP itu.

Artinya, suara asli pendukung atau modal awal Ahok adalah satu juta pemilih. Logikanya, kalau angka ini ditambah dengan total suara partai pendukung yang 2.860 421 suara, maka angkanya sekitar 3,8 juta pemilih.

Jumlah segitu sudah lebih cukup untuk memenangkan pilkada. Sebab  jumlah DPT pada putaran kedua hanya sebanyak 7.218.254 pemilih. Bahkan, untuk menang satu putaran pun tidak sulit. Karena tambahan dua anggota baru (PPP dan PKB) dalam koalisi baru putaran kedua, kontribusinya di atas kertas tidak seberapa, yakni 737.033 suara (PPP 497.852 suara dan PKB 239.181 suara).

Tanpa PPP dan PKB pun, sebetulnya (sekali lagi kalau penguasaan basis konstituen masing-masing partai benar-benar efektif), Ahok hanya perlu sedikit tambahan suara lagi untuk memenangkan pilkada satu  putaran.

Kalau  perolehan Ahok-Djarot hanya 2.351.438 suara, sedangkan modal pribadi Ahok dari KTP warga simpatisannya saja sudah satu jutaan lebih, maka sebenarnya suara riil dari partai-partai itu hanya 1,2 juta atau 1,3 juta saja.

Jika suara riil dari partai pendukung hanya 1,2 atau 1,3 juta, maka dapat dikatakan tidak menyumbangkan apa-apa. Penyebabnya bisa berbagai faktor. Misalnya, partai-partai itu tidak menguasai benar basis konstituennya.

Tapi ada juga penyebab lain. Umpamanya, koalisi yang dilakukan hanya transaksi di lapisan elite partai saja, sehingga mesin partai tidak digerakkan, karena distribusi “amunisi” tersendat atau mampet.

Lalu dari mana datangnya suara partai yang 1,2 atau 1,3 juta itu? Besar kemungkinan dari PDIP. Sebab, pemilih PDIP adalah pemilih setia. Selama masih ada Megawati, suara PDIP tidak akan berubah. Coba perhatikan, suara riil yang disumbangkan partai pendukung  1,3 jutaan. Jumlah itu hampir sama dengan jumlah suara PDIP dalam pemilu 2014 di Jakarta, yakni  1.410.173 suara.

Jadi, sangat mungkin itu adalah sumbangan PDIP sendiri. Atau kalaupun ada kontribusi dari mitra koalisi yang lain, jumlahnya tidak seberapa. PDIP-lah bekerja keras, karena memang punya basis massa yang jelas serta infrastruktur yang mapan di Jakarta.

Selain itu, ada banyak alasan bagi PDIP untuk all-out. Selain karena ini pertaruhan politik Megawati dan Joko Widodo, juga karena ada Djarot sebagai cawagub. Djorot sangat berpeluang untuk naik ke kursi gubenur jika Ahok dipenjara  karena kasus penodaan agama yang sekarang sedang disidang di PN Jakarta Utara.

Sedangkan partai lain di luar PDIP tidak mempunyai alasan praktis untuk mendukung Ahok, sebab jatah cawagub sudah diambil PDIP. Jadi, dukungan mereka  hanya sekadar takut ketinggalan kereta saja.

Apalagi PPP dan PKB yang berbasis pada pemilih Islam. Kasus penodaan agama oleh Ahok sudah cukup alasan bagi pemilih kedua partai ini untuk hengkang. Ditambah lagi, kalau mau lebih spesifik, umat Islam yang dijadikan basis pemilih adalah yang berasal dari kalangan nahdliyin. Padahal semua nahdliyin tahu bahwa Muktamar NU di Lirboyo mengharamkan memilih pemimpin nonmuslim.

Jadi, Pilkada Jakarta ini menunjukkan bahwa partai politik tidak mampu menggerakkan konstituennya karena preferensi politik sudah memasuki wilayah pribadi pemilih. Lantaran preferensinya sudah sangat personal, tak mudah membalikkannya kembali. Ini sudah soal hati. Dan itu akan membekas cukup lama.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here