Tanda-Tanda Kekeringan Likuiditas Nasional Itu

0
347
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi harus bekerja keras mengejar penerimaan pajak yang makin menjauh antara rencana dan realisasinya

Nusantara.news, Jakarta – Dalam delapan bulan terakhir kita menyaksikan berbagai kebijakan, tindakan dan gestur ekonomi menunjukkan perlambatan. Sehingga mulai dari pemerintah, perbankan, hingga dunia usaha menunjukkan adanya kekeringan likuiditas nasional.

Dalam bahasa tidak langsung, kekeringan likuiditas nasional tercermin di berbagai segmen kebijakan dan praktik dalam perekonomian hari ini. Benarkah?

Mari kita tengok rangkaian gestur kebijakan pemerintah yang menunjukkan adanya kekeringan likuditas itu. Beberapa kebijakan berjalan lancar, namun lebih banyak yang ditentang sehingga dianulir. Bahkan beberapa gestur kehijakan itu menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Pertama, Presiden Jokowi menggagas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Musryidan Baldan (sebelum reshuffle) malah menyarankan untuk menurunkan tarif PBB. Kondisi ini tentu saja selain membingungkan masyarakat, juga menpertontonkan ada yang tidak sinkron antara Presiden dan pembantunya.

Kedua, program tax amnesty yang berakhir pada Maret 2017, adalah cara pemerintah memenuhi kekurangan likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program ini terbilang berhasil mengumpulkan jumlah wajib pajak yang mengikuti deklarasi pengampungan pajak, yakni mencapai Rp4.885 triliun 39,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau di atas target yang ditetapkan sebesar Rp4.000 triliun. Merupakan angka deklarasi tertinggi di dunia. Sementara repatriasi pajak hanya terkumpul hanya Rp146 triliun, jauh dari target yang ditetapkan Rp1.000 triliun.

Ketiga, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali mengatakan akan mengenakan wajib lapor rekening dalam rangka pajak terhadap nasabah berekening saldo minimal Rp200 juta. Namun diprotes banyak pihak, terutama para nasabah, sehingga akhirnya wajib lapor dinaikkan menjadi Rp1 miliar.

Keempat, pemerintah juga berencana akan mengenakan pajak terhadap petani tebu dan pajak gula sebesar 10%. Setelah ratusan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) mendemo DJP, akhirnya rencana itupun dibatalkan.

Kelima, Presiden Jokowi gembar-gemor akan menggunakan sebagian dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai Rp95 triliun untuk membangun infrastruktur. Wacana Presiden ini menimbulkan polemik, padahal dana itu telah dipakai jauh sebelum BPKH terbentuk. Namun karena pola komunikasi yang keliru, memberi kesan pemerintah sangat butuh uang, sehingga sesuatu yang sudah terjadi itupun ditentang.

Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, dana BPKH tidak langsung digunakan untuk membangun infrastruktur. Melainkan dana itu dibelikan obligasi pemerintah, setelah uangnya masuk kas pemerintah baru digunakan untuk membangun infrastruktur.

Keenam, Presiden Jokowi juga menggagas penggunakan dana zakat dan wakaf untuk membangun infrastruktur. Potensi dana zakat saat itu ditaksir sebesar Rp271 triliun dan yang baru tergarap sebesar Rp100 triliun. Sementara potensi dana wakaf sebesar Rp377 triliun dan yang telah dihimpun baru Rp13 miliar.

Rencana ini pun mendapat penentangan yang keras, karena disaat pemerintah merengek-rengek dana umat untuk infrastruktur, pada saat yang sama polisi mengkriminalisasi sejumlah ulama.

Ketujuh, Menkeu Sri juga menggagas penurunan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Rencana ini juga ditentang karena tidak tepat waktu, saat gagasan itu dicanangkan kondisi ekonomi tidak cukup baik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai Maret 2017, saat gagasan penurunan PTKP dicanangkan, angka kemiskinan mencapai 1,83% naik dibandingkan posisi September 2016 yang hanya 1,74%. Sehingga jika PTKP diturunkan akan menambah panjang angka kemiskinan nasional.

Menurut Permenkeu nomor 101/PMK.010/2016 tentang PTKP, diatur bahwa PTKP adalah sebesar Rp4,5 juta per bulan. Pada 2015, pemerintah telah menaikkan batas PTKP dari Rp2,02 juta per bulan atau Rp24,3 juta per tahun menjadi Rp3 juta per bulan atau Rp36 juta per tahun. Setahun berselang atau pada 2016, pemerintah kembali melakukan penyesuaian besaran PTKP menjadi Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.

Kedelapan, Menkeu kembali menggagas pengenaan pajak royalti penulis sebesar 15% tetiba menimbulkan protes keras dari kalangan penulis. Sampai-sampai Tere Liye memutuskan hubungan dengan Republika Penerbit dan Gramedia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Sampai sekarang prosesnya masih digodok pemerintah.

Kesembilan, belakangan Menkeu Sri juga menggagas agar handphone, sepeda, mahasiswa dan barang mewah lainnya dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT). Tentu saja hal ini menimbulkan kegelisahan banyak pihak, karena disamping repot, juga barang-barang yang dianggap mewah itu sangat likuid. Artinya setiap saat bisa dibeli, pada saat yang tak begitu lama bisa dijual. Sehingga ketika dimasukkan dalam SPT, bisa jadi besok lusa, minggu depan, atau bulan depan sudah berpindah tangan.

Kesepuluh, beredar video seorang penumpang dari luar negeri yang ditagih cukai atas barang mewah yang dibawanya. Aktivitas ini membuat khawatir para traveler karena takut jadi target lantaran membawa barang mewah.

Padahal aturan bea masuk impor untuk barang pribadi penumpang diatur di dalam Permenkeu Nomor 188/2010. Batasan harga barang yang dikenai bea masuk yaitu barang dengan harga di atas US$250 per individu dan US$1.000 per keluarga. Namun kejadian ini didefinisikan lain oleh masyarakat, bahwa pemerintah sedang butuh uang, sehingga terlihat ganas dalam mengejar pungutan.

Butuh likuiditas

Sebenarnya DJP punya pijakan yang kuat dalam melakukan program ekspansi penerimaan pajak, yakni dengan cara ekstensifikasi (cari yang tersembunyi) wajib pajak dan instensifikasi (ungkap yang tidak jujur) pajak. Lewat Surat Edaran No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Namun karena pola komunikasi dan gestur kebijakan kurang pas, sehingga menimbulkan polemik, bahkan penolakan. Pada saat yang sama ini juga menunjukkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat kurang kredibel sehingga tidak dihormati kebijakannya.

Sampai 30 Juni 2017, dari sekitar 258 juta penduduk Indonesia ternyata yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP) hanya 36 juta WP saja. Dari jumlah itu, hanya 16,6 juta (46,1%) WP terdaftar yang wajib SPT, dan makin turun lagi 11,6 juta (70,1%) WP yang wajib lapor. Sedangkan WP yang mengikuti program tax amnesty hanya 727.613 orang saja, jadi pajak hanya dibayar oleh 32% saja dari WP terdaftar, atau dari 258 juta warga Indonesia hanya 10,25 juta (3,97%) orang saja yang membayar pajak.

Artinya, potensi pemerintah untuk memungut pajak masih besar, ada 96,13% penduduk yang belum membayar pajak. Hanya pemerintah yang kredibel yang bisa menggali potensi pajak yang masih tertidur ini.

Dalam APBN-P 2017 masih terdapat kekurangan penerimaan pajak cukup besar. Sampai Agustus 2017, total penerimaan pajak baru 53% dari yang ditargetkan, artinya ada defisit Rp100 triliun yang perlu ditutup. Hal inilah yang bisa menjelaskan kenapa pemerintah nggeragas memungut pajak, karena kekurangan likuiditas.

Sampai akhir Juli 2017, total utang pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp3.779,98 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp73,46 triliun, dibandingkan posisi Juni 2017 yang sebesar Rp3.706,52 triliun. Itu artinya, setiap hari, sepanjang bulan Juli, pemerintah pusat mencetak utang sebesar Rp2,45 triliun.

Ternyata fenomena kekeringan likuiditas juga terjadi di industri perbankan. Lewat modus pengenaan biaya top up (isi ulang) e-money, industri perbankan juga mempertontonkan sikap kurang likuiditasnya. Padahal tanpa mengenakan biaya top up, dana yang terkumpul dari e-money pada 2017 bisa mencapai Rp19,1 triliun.

Jika bank penerbit kartu e-money masih memungut biaya top up Rp2.500 sekali top up, maka akan ada tambahan likuiditas Rp228 miliar.

Lantas mengapa perbankan juga begitu semanggat ingin menarik pungutan pengguna kartu e-money? Penjelasannay adalah karena terjadi kekeringan likuidtas. Itu juga yang menjelaskan mengapa Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI menerima pinjaman masing-masing US$1 miliar dari China Development Bank (CDB).

Jadi fenomena kekeringan likuiditas hampir di semua sendi kehidupan, pemerintah, perbankan, apalagi dunia usaha. Penurunan daya beli masyarakat sepanjang Januari-Agustus 2017 benar-benar terjadi. Ditandai dengan tutupnya seluruh gerai 7 Eleven, penutupan sejumlah Hypermart dan Matahari Departement Store, pertanda industri ritel juga mengalami krisis.

Semua seolah menjelaskan benar-benar terjadi kekeringan likuiditas nasional, hanya pemerintah yang kredibel yang mampu memenuhi kebutuhan likuiditas baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk melumasi industri perbankan yang mati suri sejak September 2015.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here