Tanda-Tanda Zaman Lazy Economy Pemerintahan Jokowi

1
409
Presiden Jokowi di masa kedua kepemimpinannya kembali dihadapkan pada kelesuan ekonomi.

Nusantara.news, Jakarta – Banyak tanda-tanda zaman yang menunjukkan ekonomi Indonesia sedang lesu atau lazy economy. Mulai dari defisit transaksi berjalan, shortfall pajak, utang, sampai isu kas kosong. Akankah Jokowi mampu berselancar di kerasnya musim paceklik beberapa tahun ke depan?

Sejak memulai periode pertama pemerintahannya pada Oktober 2014 mendapat bekal warisan pertumbuhan ekonomi dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 6,2%, kurs dolar AS di kisaran Rp9.500 dan penerimaan pajak menembus level Rp1.420 triliun.

Setelah setahun Jokowi memimpin Kabinet Kerja, pertumbuhan ekonomi turun drastis ke posisi 4,9%, kurs rupiah di atas Rp14.500 per dolar AS, dan penerimaan pajak turun menjadi Rp1.000 triliun. Konsekuensinya, pembangunan di masa Pemerintahan Jokowi harus dibiayai dengan utang lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Negara (SBN).

Kondisi setelah Jokowi memimpin 4,5 tahun lebih nampaknya kondisi belum kunjung membaik, kebutuhan utang terus membengkak, sementara ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin sempit. Maka kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun dijadikan vehicle untuk berutang.

Kini ketika Jokowi kembali memimpin untuk kedua kalinya, ada suara-suara yang menunjukkan ekonomi tidak bugar. Ekonomi dilanda kelesuan, ada perang dagang, ada defisit transaksi berjalan, ada shortfall pajak, bahkan penumpukan utang lebih banyak.

Dalam sebuah pertemuan dengan kepala-kepala daerah, Wapres Jusuf Kalla mengingatkan keuangan negara sedang defisit, sehingga kepala daerah jangan sering-sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Bahkan sempat merebak isu kas negara sedang kosong, walaupun isu tersebut ditepis Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengisyaratkan akan mencabut subsidi solar dan gas elpiji. Bahkan ada rumors juga akan ada kenaikan tarif dasar listrik. Entah tanda-tanda zaman apalagi selanjutnya.

Sebenarnya apa yang sedang terjadi?

Berdasarkan data BPS, selama periode Januari-Juni 2019, ekspor Indonesia tercatat US$80,32 miliar atau turun 8,57% dibanding periode yang sama tahun lalu US$87,88 miliar.

Penurunan ekspor ini bisa memberikan gambaran lesunya sektor-sektor terkait, terutama sektor komoditas yang merupakan penopang ekspor terbesar bagi Indonesia. Ia mencontohkan sektor batu bara yang harga acuannya terus menurun sejak awal tahun. 

Penurunan ekspor ini pula yang membuat Presiden Jokowi marah-marah dalam Sidang Kabinet di istana Bogor. Sasaran kemarahan itu ditujukan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jokowi menegur Jonan dan Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai US$2,09 miliar pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

Pada semester I 2019, rata-rata harga batu bara acuan hanya US$87,83 per ton atau turun 8,9 persen dari periode yang sama tahun lalu, US$96,5 per ton.

Harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) juga masih dalam tekanan. Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), harga CPO CIF Rotterdam sepanjang Mei 2019 bergerak di kisaran US$492,5 hingga US$535 per ton dengan rata-rata US$511,9 per ton. Di periode yang sama tahun lalu, rata-rata harga CPO global masih bergerak di kisaran US$650 – US$670 per ton dengan harga rata-rata US$653,6 per ton.

Penurunan juga terjadi pada nilai kumulatif impor Januari hingga Juni 2019 yang turun persen menjadi US$82,26 miliar. Konsekuensinya, secara kumulatif, Indonesia masih mencatat defisit sebesar US$1,94 miliar sepanjang enam bulan pertama 2019.

Pertumbuhan sektor investasi juga terengah-engah. Pada kuartal I lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi sebesar Rp195,1 triliun atau hanya tumbuh 5,3%. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, pertumbuhannya bisa mencapai 11,8% secara tahunan.

Perlambatan investasi juga tertangkap oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada kuartal I lalu, PMTB hanya tumbuh 5,03%, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,94%. 

Kondisi perekonomian pada akhirnya mempengaruhi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi pendapatan.

Di sektor pajak, pada semester I-2019, realisasinya tercatat Rp603,34 triliun atau 38,24% dari target APBN 2019. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut hanya tumbuh 3,7%.

Pemasukan dari Pajak Penghasilan (PPh), penolong terbesar setoran pajak, hanya mampu tumbuh 4,71% menjadi Rp376,33 triliun. Bahkan, setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merosot 2,66% menjadi Rp212,32 triliun.

Perlambatan ekonomi terefleksi pada setoran pajak yang melambat dari berbagai sektor ekonomi. Di industri pengolahan, kontributor terbesar penerimaan pajak, setorannya tahun ini tercatat Rp160,62 triliun atau turun 2,6% dibandingkan tahun lalu.

Penurunan juga terjadi pada sektor pertambangan sebesar 14% menjadi Rp33,43 triliun. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, setoran pajak sektor pertambangan melesat 80,3%.

Lesunya harga komoditas juga berimbas pada raupan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sepanjang Januari–Juni 2019, realisasi PNBP tercatat Rp209,08 triliun atau hanya tumbuh 18,24% secara tahunan. 

Dari sisi kinerja ekspor-impor juga terlihat makin parah. Pada kuartal I-2019, neraca perdagangan RI sudah membukukan defisit sebesar US$60 ribu. Meskipun tipis, namun sejatinya kinerja ekspor-impor jauh memburuk karena pada tahun sebelumnya (kuartal I-2018) masih bisa surplus US$261 juta.

Tren pembengkakan defisit pun berlanjut. Sepanjang kuartal II-2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,87 miliar. Defisit tersebut lebih dalam ketimbang kuartal II-2018 yang sebesar US$1,45 miliar.

Sementara dari sisi penerimaan pajak, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mencatat realisasi pendapatan pajak (tidak termasuk pendapatan bea dan cukai) hingga akhir bulan Juni 2019 baru sebesar Rp603,3 triliun atau 38,2% dari target APBN.

Sementara itu, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp1.577,55 triliun dalam APBN 2019. Namun, dari kondisi saat ini, penerimaan pajak diperkirakan hanya akan mencapai Rp1.437,53 triliun. Artinya ada kebutuhan Rp140 triliun untuk menutupi kekurangan (shortfall) tersebut.

Robert mengakui adanya selisih dari target penerimaan dengan target realisasi. Outlook perpajakan DJP dan DJBC kan 91%, shortfall kurang lebih Rp143 triliun. Khusus DJP outlooknya 91,1% dari target. Shortfall diperkirakan Rp140 triliun.

Menurutnya, shortfall memang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Ada banyak penyebabnya seperti kenaikan harga komoditas hingga percepatan restitusi.

"Penyebabnya harga komoditas yang turun, kurs tidak selemah yang diduga, impor turun cukup drastis, restitusi dipercepat juga kita berikan," jelas Robert di DPR.

Sementara itu, meski ada shortfall yang lebar di tahun ini, ia yakin penerimaan negara khususnya pajak masih akan tetal tumbuh dibandingkan tahun lalu.

"Sampai akhir tahun (penerimaan pajak) kita perkirakan masih akan tumbuh 9,5%," kata dia.

Yang lebih menakutkan, kondisi kas negara yang sempat diisukan kosong dan dibantah oleh Menkeu, juga menggambarkan keadaan yang buruk.

Menkeu menepis isu kas negara kosong. Jumlah kas yang dimiliki negara saat ini dinilai masih cukup untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil (PNS) sampai tiga bulan ke depan.

“Saya jawab cepat. Tidak. Kas negara tidak kosong. Masih ada di atas Rp 90 triliun. Cukup bayar gaji pegawai 3 bulan,” kata dia di Gedung Kemenkeu beberapa hari lalu.

Namun sebelumnya Menkeu memaparkan kondisi APBN 2019 yang sudah mencatatkan defisit hingga Rp127,5 triliun atau 0,79% dari produk domestik bruto (PDB) per akhir Mei 2019. Pendapatan negara yang tumbuh cuma single digit menjadi faktor utamanya.

“Dari sisi keseluruhan APBN, kami sampaikan kondisi akhir Mei 2019 pendapatan Rp 728,5 triliun dan belanja Rp 855,9 triliun. Dengan demikian defisit 0,79% dari PDB,” kata Sri Mulyani.

Menurut data Kemenkeu, Pendapatan Negara tercatat Rp728,5 triliun (tumbuh 6,2%), sementara Pendapatan Dalam Negeri sebeasr Rp727,7 triliun (tumbuh 6,3%).

Sedangkan penerimaan perpajakan tercatat Rp569,3 triliun (tumbuh 5,7%) dengan rincian Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Rp496,6 triliun (tumbuh 2,4%) dan Pendapatan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rp72,7 triliun (tumbuh 35,1%).

Hanya saja dugaan kas kosong karena lantaran penerimaan negara itu harus segera di-deliver ke kementerian dan lembaga, plus ditransfer ke daerah-daerah. Belum lagi terkait kewajiban utang jatuh tempo pada 2018 yang harus ditutup lewat penerbutan SBN.

Pada 2019 Kemenkeu menjadwalkan penerbitan SBN sebesar Rp825,71 triliun. Rencana penerbitan SBN tersebut terdiri dari SBN netto sebesar Rp388,96 triliun, untuk kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo sepanjang 2019 sebesar Rp382,74 triliun, dan berupa SBN cash management sebesar Rp54 triliun.

Dengan demikian, masuk akal kalau dikatakan kas negara kosong karena memang penerimaan negara jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban bayar utang dan membiayai kementerian dan lembaga.

Semua tanda-tanda zaman di atas cukup untuk kita menarik kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia dimasa Pemerintahan Jokowi sedang paceklik.[]

1 KOMENTAR

  1. Rakyat akan anti Pati terhadap rezim, dengan malas bekerja dan acuh pada sesama. Apakah demikian efek dominonya? Tolong dijawab pertanyaan ini  

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here