Tandingi Saifullah Yusuf, Koalisi Besar Ada di Belakang Khofifah?

0
163
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sedang memberikan keterangan pers di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di Surabaya (Foto: Tudji Martudji)

Nusantara.news, Surabaya – Masa pendaftaran calon untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak jilid II dibuka 1 Januari 2018. Namun sampai hari ini, baru Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, sebagai satu-satunya figur yang mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur.

Melihat rentang waktu hingga pendaftaran KPU nanti, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Termasuk siapa nantinya menjadi rival berat menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut. Apakah Khofifah Indar Parawansa yang namanya terus meroket kendati sempat diganjal Muhaimin dengan dalih tak ingin suara NU terpecah. Di luar itu, masih ada PDI Perjuangan (PDIP) yang hingga kini belum keluarkan sinyal akan diberikan kepada siapa rekomendasinya.

Kedatangan Megawati Soekarnoputri ke Jawa Timur dalam rangka konsolidasi kekuatan PDIP, sempat diharapkan memberi kepastian siapa yang akan diusung. Termasuk dari kubu Gus Ipul. Muhaimin justru yang mengklaim koalisi PKB-PDIP hampir pasti ketika mengunjungi kantor redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya (12/9/2017).

Hanya saja, hingga Rabu (13/9/2017) malam, belum ada kepastian yang terlontar dari Megawati. Tetapi dengan klaim Muhaimin itu, ada kesan PKB ingin mengunci koalisi dengan PDIP. Jika itu yang terjadi, di atas kertas tidak akan ada lagi koalisi yang dapat menandingi. Kecuali, partai-partai di luar PKB-PDIP yang punya wakil di DPRD Jawa Timur, bersatu membentuk koalisi besar.

Arah ke sana sebenarnya sudah terlihat dengan Khofifah sebagai figur utama. Komunikasi yang sudah dan terus terjalin dengan beberapa petinggi partai, menjadi isyarat jika banyak yang menginginkan menteri sosial tersebut ‘kembali’ ke Jawa Timur. Tentu bukan tanpa sebab. Selain berangkat dari basis Nahdliyyin, Khofifah dipandang sebagai tokoh yang kredibel untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Timur.

Ketua PP Muslimat NU tersebut sebenarnya sempat menyebut, dukungan dari partai sudah lebih dari cukup jika memang ingin mencalonkan diri. Pernyataan itu dikeluarkan usai memberikan bimbingan pada acara Pemantapan Pendampingan dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) di Rich Palace Hotel Surabaya, Rabu (13/9/2017).

“Support dari partai insha Allah sebenarnya sudah cukup jika saya mengambil keputusan untuk maju. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali ke teman-teman (media, RED), saya akan menunggu waktu yang tepat untuk melapor kepada Bapak Presiden.  Saat ini, saya hanya ingin fokus menuntaskan agenda di Kementerian Sosial,” katanya.

Hanya saja Khofifah enggan menyebut dari partai mana saja dukungan itu datang. Namun melihat mundur ke belakang, setidaknya ada empat petinggi partai yang intens menggelar komunikasi. Yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Setya Novanto (Setnov) dari Golkar, Romahurmuzy (Romi) dari PPP, dan Oesman Sapta Odang dari Hanura.

Jika komunikasi politik itu menjadi dukungan riil, Khofifah sudah lebih dari cukup kantongi syarat utama maju sebagai calon gubernur. Keempat partai itu total memiliki 31 kursi dari syarat minimal 20 persen jumlah kursi di DPRD Jawa Timur. Padahal ini belum ditambah dengan deklarasi resmi dari Partai Nasdem yang resmi mendukung Khofifah.

Melihat sebaran komposisi penghuni legislatif di Jawa Timur, peluang terbentuknya koalisi besar memang sangat terbuka. Representasi Khofifah sebagai figur yang peduli dengan pengentasan kemiskinan, menjadi nilai plus di hadapan petinggi partai lain yang belum merapat ke salah satu nama.

Kesenjangan memang jadi isu mendesak yang harus dituntaskan di Jawa Timur, siapapun gubernur yang terpilih nanti. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, dari total 38 juta jiwa rakyat Jawa Timur, sebanyak 4.617.000 jiwa masih dibelit kemiskinan dan didominasi penduduk pedesaan. Karena itu, jika dikaitkan dengan isu politik nasional, setiap partai bakal mencari sosok yang secara riil programnya sudah mampu mengentas kemiskinan. Semisal program bantuan non tunai Kementerian Sosial ke seluruh pelosok Indonesia saat ini.

Risma Pilih Bertahan Jadi Walikota

Sementara itu, pasca disebut-sebut bakal maju jadi calon gubernur, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan menolak wacana itu. “Menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya, meskipun menurut orang lain mampu untuk mengemban tugas itu. Saya bisa bangun kota ini jadi bagus, tapi masyarakatnya menangis dan menderita,” katanya di depan puluhan pemimpin redaksi di rumah dinasnya.

Keputusan ini, tambah wanita yang akrab disapa Risma tersebut, sudah disampaikan kepada Megawati. Termasuk ketika ditawari pos menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. “Bu Mega sudah setuju bukan saya,” tegasnya sambil menyebutkan bahwa jabatan yang diemban saat ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga Surabaya.

Pertimbangan Risma nyaris serupa dengan Khofifah. Menurut dia, masih banyak warga miskin di Surabaya. Hal ini tentu saja butuh penanganan berkelanjutan agar tidak membebani walikota periode selanjutnya. Kebetulan, Risma memang sudah menjalani dua periode kepemimpinan di ibukota provinsi Jawa Timur ini.

Karena itu, jika hanya mengandalkan program dari pusat, banyak warga miskin yang tidak tercover. Padahal sesuai data Kementerian Sosial, penerima PKH di Jawa Timur pada 2018, hanya akan bertambah 560 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan secara nasional, dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Penanganan ini yang disebut Khofifah butuh kesiapan semua pihak. Termasuk dari unsur kepala daerah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here