Tangkap Pemimpin Aksi 313, Bukti Arogansi Polisi  

0
250
Aksi umat muslim 313 di Kawasan Patung Kuda Jakarta, Jumat (31/3) tetap berlangsung kendati Sekjen FUI ditangkap dengan tuduhan makar. (ANTARA FOTO)

Nusantara.news, Jakarta – Menjelang Aksi 313 hari ini, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) yang juga sebagai pemimpin aksi, Muhammad Al-Khaththath, mendadak ditangkap aparat kepolisian dan dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Kamis (30/3) malam. Polda Metro Jaya membenarkan penangkapan itu. Menurut polisi, Muhammad Al-Khaththath ditangkap terkait dengan dugaan makar. Selain Al-Khaththath, polisi juga menangkap empat orang lainnya dengan tuduhan yang sama, yakni Zainudin Arsyad, Irwansyah, Dikho Nugraha, dan Andri.

Dihubungi soal penangkapan Muhammad Al-Khaththath, pengacara GNPF MU Kapitra Ampera mengakui heran dengan penangkapan itu. Dia belum tahu atas tuduhan apa penangkapan tersebut. “Kami heran dengan tindakan polisi yang menangkap Al-Khaththath karena selama ini beliau tak pernah melakukan tindakan melawan hukum. Apalagi, penangkapan itu dilakukan saat menjelang Aksi 313,” ujarnya, Jumat 31/3.

Berita penangkapan Al-Khathtath yang terkesan dipaksakan ini langsung menuai protes sejumlah pihak. Publik melihat pola yang dilakukan polisi sama seperti aksi 212, yakni menangkapi semua tokoh aksi tetapi tapi tidak jelas kesalahannya.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai penangkapan Muhammad Al-Khaththath adalah tindakan arogan kepolisian yang membingungkan publik. Apalagi alasan penangkapan karena Polda Metro Jaya menduga mereka akan melakukan aksi makar.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mendesak polisi menjelaskan secara transparan aksi makar seperti apa yang akan mereka lakukan. Sebab, beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya juga menangkap sejumlah tokoh kelompok nasionalis dengan tuduhan makar jelang aksi 212. Sekarang, polisi kembali menangkap sejumlah tokoh Islam dengan tuduhan makar jelang aksi 313.

“Apabila mengikuti pola pikir Polda Metro Jaya ini, berarti ada dua kelompok yang dituduh hendak melakukan makar, yakni kelompok nasionalis dan kelompok agama. Tapi anehnya kenapa TNI tenang-tenang saja. Kenapa BIN tidak memberi sinyal bahwa negara sudah gawat dengan adanya kelompok nasionalis dan agama hendak melakukan makar,” ujarnya, Jumat (31/3).

Reaksi serupa datang dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dia meminta pihak kepolisan segera membebaskan Al-Khathtath. “Ya menurut saya harus segera dilepaskan. Jangan seperti pada 212 dulu, semua orang ditangkapi dengan tuduhan makar tapi tidak jelas statusnya. Bahkan Sri Bintang Pamungkas sampai lebih empat bulan tidak jelas statusnya. Ini kan pelanggaran hak asasi manusia. Jangan sampai ini menjadi upaya memundurkan dan memberangus demokrasi kita,” tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 31/3.

Penangkapan Muhammad Al-Khaththath  juga dipertanyakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan mengatakan polisi sudah tidak sehat lagi. Karena dalam situasi seperti ini, menurut Denhil, justru bisa menyulut provokasi dan memperburuk citra polisi sendiri. “Polisi harus menjelaskan ini, karena ini memunculkan kriminalisasi, apalagi sekarang masih ada aksi,” kata Dahnil.

Penangkapan polisi terhadap aktivis memang mengulang pola yang sama, diciduk saat dini hari atau sehari jelang aksi unjuk rasa. Tentu saja, publik mempertanyakan cara dan timing polisi dalam melakukan penangkapan yang dinilai politis dan terkesan anti terhadap aksi unjuk rasa, utamanya aksi 411, 212, dan 313.

Seperti biasa, menurut pengakuan polisi, sebelum melakukan penangkapan pihaknya telah mengintai jauh-jauh hari pergerakan “tokoh-tokoh yang dianggap makar”. Pertanyaannya, mengapa timing penangkapan selalu dilakukan menjelang digelarnya aksi? Dalam kaitan ini, polisi seharusnya bisa melakukan upaya penangkapan jauh sebelumnya jika memang temukan bukti makar yang cukup. Apalagi dalam soal makar, polisi tidak bisa langsung menyimpulkan secepat itu sebelum ada bukti dalam bentuk “tindakan’’. Jangan sampai ada “perkara ijon’’ yang hanya bisa dikeluarkan saat orang tersebut akan membahayakan lingkaran penguasa.

Kemudian soal cara polisi dalam melakukan penangkapan, dinilai telah over acting seperti layaknya menggerebek gembong teroris. Polisi harus memahami penangkapan kelompok kritis dengan kelompok teroris itu pendekatannya berbeda. Pendekatan kontra-terorisme terhadap para aktivis kritis akhirnya memunculkan spekulasi bahwa hal itu dilakukukan karena jejak rekam Jenderal Tito Karnavian sebelum menjadi Kapolri terbiasa berkarier di satuan pemburu terorisme (Densus 88 dan BNPT).

Publik tentu berharap di alam demokrasi yang diperjuangkan susah payah ini, polisi mampu berlaku profesional, tidak memihak, dan lebih bijak menyikapi suara kritis yang dijamin UU. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin anjlok. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here