Tanpa Izin, Megaproyek Meikarta Bisa Dipidanakan Pemda

6
249
Pelanggaran pidana yang dilakukan PT Lippo Cikarant Tbk bisa berdampak serius pada kelanjutan megaproyek Meikarta. Akankah megaproyek ini berlanjut atau berhenti di pengadilan?

Nusantara.news, Jakarta – Proses pembangunan dan gencarnya pemasangan iklan Meikarta kembali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi bahwa pembangunan perumahan dan apartemen mewah diperlukan masyarakat, di sisi lain prosesnya melanggar ketentuan yang ada.

Mulai dari klaim akan membangun di lahan 500 hektare, termasuk modus pemasangan iklan yang super agresif, dinilai berpotensi melanggar tindak pidana. Karena ternyata penguasaan lahan Lippo Group baru 84 hektare, sementara soal iklan sebelum memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pakar hukum pidana bisnis dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Ahmad Sofian, mengatakan PT Lippo Cikarang Tbk pemilik mega proyek Meikarta City, di Cakarang, Kabupaten Bekasi, berpotensi melakukan tindak pidana karena melanggar doktrin hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam banyak laporan yang dirilis media, PT Lippo Cikarang Tbk (sebagai perusahaan yang muncul) telah memiliki izin untuk membangun perumahan seluas lebih kurang 84 hektare, namun dalam promosinya seolah-olah Meikarta telah mengantongi izin seluas 500 hektare

“Ini kan tidak sesuai faktanya,” kata Sofian dalam seminar yang diadakan oleh Kolegium Jurist Institute (KJI) bersama Pusat Studi ketatanegaraan, Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, di Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut doktor hukum pidana lulusan Universitas Indonesia ini, promosi dan penjualan Meikarta yang dilakukan oleh Lippo tersebut berpotensi melanggar doktrin hukum yang disebut fraudulent misrepresentation, yaitu suatu pebuatan atau rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta materiil yang benar kepada pihak lain namun fakta-fakta materiil yang benar tersebut tidak disampaikan oleh pelaku.

“Pelaku tidak menyampaikan kebenaran yang utuh atas fakta-fakta yang seharusnya disampaikan bahkan dengan sengaja menutupinya. Akibat dari perbuatan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang, berpotensi terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen (pembeli properti Meikarta -red),” ungkap Sofian.

Doktrin tersebut, banyak digunakan dalam hukum kontrak dan juga hukum konsumen, yang kemudian dalam perkembangannya doktrin ini juga digunakan dalam hukum pidana terutama ketika dikaitkan dengan perbuatan curang (fraud).

Jika dikaitkan dengan pembangunan Meikarta, pertanyaan yang dapat diajukan agar doktrin fraudulent misrepresentation ini terpenuhi adalah apakah ada informasi materiil yang tidak disampaikan dengan sengaja oleh Lippo Group kepada konsumen.

“Sehingga akhirnya konsumen yang menyerahkan uangnya berpotensi dirugikan di masa depan?” ujarnya.

CEO Lippo Group James Riady sendiri sudah mengakui ketiadaan izin Amdal dan IMB tersebut, sehingga ia meminta maaf kepada para pelanggan yang sudah membayar uang tanda jadi (booking fee).

Sebenarnya, menurut CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya, Pemkab Bekasi tidak ada masalah terkait Meikarta karena Lippo sudah mengantungi izin penggunaan lahan, termasuk proyek Orange Country, salah satu proyek Lippor Group.

Orang Country mendapat izin 350 hektare, saat ini bahkan landbank-nya naik sekitar 400 hingga 500 hektare. Jadi sudah ada izin dari Pemkab, sedangkan dengan Pemprov Jabar tinggal dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Sehingga Meikarta maupun Orange Country adalah bagian dari 3.250 hektare izin prinsip yang diberikan kepada Lippo Group.

Hanya saja saat akan mengurus izin Amdal dan iMB terbentur oleh Peraturan Daerah (Perda) Pemprov Jawa Barat Nomor 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Dalam Perda itu Pemprov Jabar mengatur tata kota peruntukan wilayah Jawa Barat, termasuk Cikarang. Pemprov Jabar sudah mencanangkan konsep twin metropolitan, yaitu pengembangan Bekasi, Karawang, Cirebon dan sekitarnya. Selain itu mengembangkan Bogor, Depok dan sekitarnya.

Sementara Lippo sendiri sudah menyiapkan semacam rencana pengembangan megaproyek Cikarang, khususnya di lahan Lippo yang telah mendapat izin prinsip dari Pemkab Bekasi. Dalam kondisi begini, manakah yang lebih kuat antara desain tata kota yang dibuat Pemprov Jawa Barat atau rencana pengembangan megaproyek Meikarta Cikarang?

Sepertinya pihak swasta yang harus tunduk pada regulasi Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab Bekasi.

Langgar UU

Sementara Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih berpendapat PT Lippo Cikarang pada hakekatnya belum bisa melakukan pemasaran sebelum semua persyaratan mereka penuhi. Terutama belum adanya izin Amdal dan IMB, sehingga pembangunan dan pemasaran yang massif dilakukan jelas-jelas melanggar Undang-Undang No. 20/2011 tentang Rumah Susun.

“Untuk marketing itu, ketika bangunannya belum jadi itu harus patuh pada UU Nomor 20/2011. Dan mudah-mudahan dari Lippo mulai memikirkan itu karena menyangkut uang yang banyak dan juga booking fee masyarakat,” tutur Alamsyah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/9).

Dia meyakinkan bahwa uang masyarakat yang sudah masuk ke Meikarta berada di tempat yang aman dan tidak gunakan sama sekali oleh pihak pengembang.

“Uang itu tidak digunakan sama sekali. Jadi bisa refundable. Nah itu informasi yang sangat penting untuk masyarakat agar jangan sampai ada keresahan,” ujar Alamsyah.

Ia juga meminta kepada pemerintah agar tegas pada perusahan properti dalam menjalankan bisnis. Selain itu, ia juga berharap supaya pemerintah profesional dalam urusan perizinan yang diajukan perusahaan.

“Izin harus sesuai dengan waktunya, cepat dan aman, jangan kemudian tertunda-tunda. Kalau nggak, nanti akhirnya terjadi pelanggaran undang-undang,” kata Alamsyah.

Ia juga mengingatkan bila pihak Lippo terus melakukan pemasaran sementara perizinan belum dipenuhi, maka bisa dijatuhi hukuman pidana.

“Sanksi pidana jelas apabila dia tetap melakukan kegiatan marketing sebelum persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Salah satunya terkait izin. Termasuk tidak boleh jual beli. Kalau jual beli ya pidananya jelas,” tutur Alamsyah.

“Pidananya kan sanksi kurungan dan kemudian denda. Tapi sampai saat ini mereka tadi mengatakan mereka belum melakukan praktik jual beli, baru booking fee,” tambah Alamsyah.

Karena itu, satu-satunya jalan agar Meikarta benar-benar taat hukum dan taat azas, Pemprov Jawa Barat atau Pemkab Bekasi mulai menyeret PT Lippo Cikarang Tbk ke meja hijau dari sisi hukum pidana. Sementara dari sisi sisi perdatang, sudah bisa dihitung berapa denda perdata yang harus dibayar.

Mengapa harus dikenakan pasal pidana? Karena memang praktik PT Lippo Cikarang Tbk, di satu sisi tak menganggap Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi sebagai penguasa wilayah. Di sisi lain PT Lippo Cikarang Tbk kurang menghargai good corporate governance (GCG) yang baik, sehingga melanggar aturan yang berlaku di pasar modal.

Karena itu, agar proyek ini berjalan mulus, PT Lippo Cikarang Tbk harus segera menuntaskan izin Amdal dan IMB yang dibuatnya. Tentu setelah berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat. Tanpa itu, maka Meikarta akan diingat dan selalu mendapat lebel megaproyek pidana.

Yang dikhawatirkan, karena Lippo terkesan mbalelo terhadap peraturan dan Pemda setempat, akan disikapi oleh masyarakat Jawa Barat dengan aksi fisik. Baik itu berupa pendudukan wilayah, maupun aksi bongkar proyek lantaran PT Lippo Cikarang Tbk dianggap merendahkan martabat Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.

Semoga semua ini tidak terjadi.[]

6 KOMENTAR

  1. dikatakan pidana kan kalau terbukti melanggar hukum pidana, lah ini meikarta ga ada melanggar2 apa2 loh sejauh yg saya liat….ijin prinsip sdh ada, ijin amdal dan IMB sedang dikaji dan di proses oleh pemkab bekasi, jadi semua on the right track kan

  2. pemasaran yg di lakukan oleh meikarta itu nama nya pre selling…itu udah hal biasa deh dalam dunia properti, jadi mnurut saya terlalu lebay aja di tnggapi dengan topik pidana

  3. opo toh ini media, biar ente tauu pemda itu sangat senang dengan investor yg mau jorjoran menanamkan modalnya, mereka gak akan mempidanakan, kecuali ada kekerasan perampasan, ini tanah milik sendiri lokasi dikuasai sendiri, dan ijin juga sudah ada sebagian.

  4. betul bangat itu yg tanpa ijin bisa dipidana, memang seharusnya begitu, tapi meikarta kan bukan tanpa ijin, sebenarnya pada awalnya itu hanya pernyataan salah satu pejabat di jabar yg pada dasarnya belum mendapat informasi yg lengkap, padahal bukan demikian, namun kalimat itulah yang selalu dikutip oleh orang-orang yg tidak senang dengan keberadaan proyek tersebut.

  5. ombudsman selalu bilang melanggar undang-undang dan melanggar undang-undang, padahal para ahli sudah ngomong bahwa yang berhak menyatakan melanggar undang-undang itu adalah keputusan pengadilan. sepertinya kurang bijak juga ini personel ombudsman ini.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here