Tanpa Presidential Threshold, Ahok dan HT Bebas Melenggang dan Libas Jokowi Pada Pilpres 2019

0
444

Nusantara.news, Jakarta– Keputusan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pensus RUU) Pemilu yang menetapkan pemilihan presiden  (pilpres) tahun 2019 dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif (pileg) berpotensi berdampak luas. Sebab, presidential threshold yang selama ini dijadikan patokan dalam memilih bakal calon presiden, tidak berlaku lagi. Semua partai berhak mengajukan calon presiden sendiri. Alternatif cara penjaringan, kemungkinan melalui mekanisme konvensi seperti yang pernah dilakukan Partai Golkar masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Cara ini ujung-ujungnya mengandalkan kekuatan uang. Karena itu menjadi penting dipertanyakan, skenario apa yang sedang mempengaruhi jagad politik Indonesia saat ini?

Partai kecil atau besar sama saja

Perihal pelaksanaan Pilpres 2019 yang dilakukan serentak dengan pileg dikemukakan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy. (Baca: https://nusantara.news/pilpres-2019-dilaksanakan-serentak-dengan-pileg/)

Dalam keterangannya, Lukman Edy mengemukakan, salah satu poin terpenting yang sudah diputuskan oleh Pansus RUU Pemilu adalah, bahwa pesta demokrasi (Pilpres dan Pileg) digelar secara serentak pada 2019 mendatang.

Ini berarti Pansus RUU Pemilu mengubur apa yang selama ini dikenal dengan  presidential threshold. Tidak ada lagi yang namanya ambang batas jumlah kursi parpol yang bisa mencalonkan presiden. Semua partai yang punya kursi banyak di DPR atau partai yang punya kursi hanya segelintir, sama sama memiliki hak mengajukan calon presiden. Partai kecil atau besar memiliki kedudukan setara alias duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam mengajukan bakal calon presiden.

Ada unsur positifnya. Yakni, hegemoni partai besar yang selama ini berada digungkan dan berpeluang “mendikte” partai kecil untuk berkoalisi sekadar memenuhi presidential threshold, hilang lenyap begitu saja.

Demikian juga keberadaan seseorang ketua partai, seperti Megawati Soekarnoputri,  yang selama ini bak “dewi” karena sangat berpengaruh dan menentukan siapa bakal calon presiden, menjadi hilang “dirampas” oleh Pansus RUU Pemilu yang bekerja di ruang ruang sempit Gedung DPR RI.

Dari mana ide RUU Pemilu yang seperti itu? Menurut Lukman Edy, RUU Pemilu itu datang dari pemerintah. RUU Pemilu itu, katanya, diracik dan dilebur oleh pemerintah dari tiga UU yang ada sebelumnya. Yakni, UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Konvensi

Lalu bagaimana kemungkinan mekanisme penjaringan bakal calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang? Seandainya Pansus RUU Pemilu tetap menyelipkan presidential threshold dalam UU Pemilu yang baru nanti, maka tidak ada masalah. Sebab, walau pilpres dan pileg dilaksanakan bersamaan, presidential thresholdnya bisa diacu kepada posisi kursi parta-partai yang ada di DPR RI hasil Pileg 2014. Untuk Pilpres 2024 presidential thresholdnya mengacu pada perolehan kursi partai partai pada Pileg 2019.

Tetapi, apabila Pansus RUU Pemilu  betul betul membakar di api neraka jahaman alias meng-go-to-hell-kan ihwal presidential threshold, maka mekanisme penjaringan bakal calon presiden diserahkan kepada kehendak partai partai.

Salah satu pilihan elegan adalah melalui mekanisme konvensi bakal calon presiden seperti yang dilakukan oleh Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika, yang juga pernah dilakukan Partai Golkar pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung.

Melalui mekanisme konvensi, maka tidak akan terjadi lagi pengalaman seperti Pemilu 2014, di mana Jokowi Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon presiden tunggal dari PDI Perjuangan hanya atas kehendak atau keputusan DPP PDI Perjuangan yang konon sangat bergantung pada kehendak atau kebijaksanaan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Melalui mekanisme konvensi, maka adalah tidak elegan bagi PDI Perjuangan untuk mengusulkan calon tunggal. PDIP perjuangan setidaknya harus mempertarungkan para jagonya, termasuk Jokowi di hadapan publik PDI Perjuangan di seluruh daerah pemilihan.

Demikian juga partai lain, akan memperhadapkan jagonya berebut suara kader.

Dalam konteks konvensi, benteng DPP Partai atau ketua umum partai sebagai penyeleksi terakhir bakal calon presiden, jebol dengan sendirinya. Semua orang bisa menggapai mimpi menjadi calon presiden, sebagaimana Donald Trump yang akhirnya memenangi Pilpres Amerika.

Ahok dan Hary Tanoesoedibjo

Nama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok selama ini disebut-sebut harus melalui berapa tahap lagi untuk bisa muncul di panggung calon presiden. Tahap tahap itu adalah tahap menjadi Gubernur DKI, lalu menjadi Calon Wakil Presiden bersama Jokowi.

Melalui mekanis konvensi, Ahok bisa langsung melenggang mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Apalagi memenangi Pilgub DKI Jakarta, maka Ahok bisa semakin mulus melenggang masuk bertarung dalam Pilpres 2019. Cukup memenangi konvensi di sebuah partai kecil, Ahok bisa langsung berhadap-hadapan misalnya dengan Jokowi apabila memenangi konvensi calon presiden yang digelar PDI Perjuangan.

Ketua Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo adalah figur yang diyakini juga tidak akan menyia-nyiakan’UU Pemilu yang tidak lagi mengenal presidential threshold. Hary Tanoesoedibjo yang konon sudah mengeluarkan triliunan untuk membesarkan Partai Perindo, diyakini tidak akan terkalahkan dalam konvensi calon presiden Partai Perindo. Seandainya pun Partai Perindo yang belum pernah ikut pemilu, tidak diperbolehkan mencalonkan kadernya jadi calon presiden, diyakini dia akan mencari partai lain sebagai kendaraan politik.

Sedemikian rupa, pasca presidential threshold, Jokowi bisa berhadap-hadapan, lalu dikalahkan alias dilibas oleh Ahok atau Hary Tanoe di ajang Pilpres  2019, apalagi bila benar isu yang mengatakan bahwa kemenangan Jokowi dalam Pilgub DKI dan Pilpres 2014, ditopang oleh sumber keuangan yang sama dengan Ahok.

Bawaslu sebagai pengadilan

Ada satu lagi yang fundamental dalam RUU Pemilu yang saat ini masih dalam penuntasan. Yakni terkait peningkatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu  selama ini hanya diberikan peran memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran yang dilakukan kontestan pemilu. Rekomendasi itu, selama ini bisa diterima bisa juga diabaikan oleh KPU.

Dalam UU Pemilu yang baru nanti, peran Bawaslu ditingkatkan menjadi pengadilan yang keputusannya mengikat KPU. Seandainya, misalnya Jokowi sebagai calon presiden, dilaporkan oleh Ahok bermain politik uang dalam pilpres, dan setelah “diadili” dibenarkan dan direkomendasikan dibatalkan oleh Bawaslu, maka pencalonan Jokowi harus dibatalkan oleh KPU.

Persaingan menuju kursi presiden dengan demikian sudah mulai di tingkat pra-pencoblosan.

Kalaupun Bawaslu bersih, dan pilpres diproses sebagaimana mestinya, maka calon yang memiliki modal besar diyakini akan keluar sebagai pemenang. Sebab politik itu adalah opini. Sementara oipini itu dimainkan atau dikendalikan oleh media massa dan media sosial. Publik Indonesia tahu siapa siapa saja pemilik media massa di Indonesia.

Politik uang dalam berbagai cara juga diyakni akan bermain apabila terjadi persaingan panas. Maka, lagi lagi pemilik uang akan keluar sebagai pemenang. Sebab, sanggupkah Jokowi menyaingi kekuatan uang jaringan pengusaha etnis China yang menguasai hampir seluruh sendi sendi perekonomian Indonesia?

Oleh sebab itu, diberangusnya presidential threshold dan peningkatan peran Bawaslu dalam UU Pemilu yang baru nanti, dapat diduga merupakan satu rangkaian yang terintegrasi antara satu pasal dengan pasal lain dalam satu skenario utuh untuk memuluskan pihak tertentu menduduki kursi RI-1 sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Bila dugaan ini benar, maka dampaknya berpotensi sangat luas terhadap banyak hal, termasuk terhadap eksistensi NKRI.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here