Tanpa SP1-SP2, PT Pos Indonesia Pecat Enam Karyawan Tanpa Alasan

0
838

Nusantara.news, Surabaya – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia (Persero) dinilai arogan. Karena melakukan pemecatan terhadap enam orang karyawannya secara sepihak. Tanpa didahului terbitnya Surat Peringatan (SP) Satu, Dua, Tiga dan seterusnya sesuai dengan ketentuan perusahaan atau UU Ketenagakerjaan.

Itu berawal, secara sepihak mereka dituding menggerakkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI). Secara sepihak juga mereka dituding melanggar tata tertib dan disiplin kerja serta dianggap membuat gaduh atau menciptakan ketidakharmonisan hubungan kerja di PT Pos Indonesia.

Keenam karyawan yang dipecat tersebut adalah, Ketua DPW IV SPPI – Jabodetabek dan Banten, Fadhol Wahab. Ketua DPW II SPPI – Sumbar, Riau dan Kepri, Efrimar. Ketua DPW Khusus SPPI – Kantor Pusat, Deni Sutarya. Sekretaris Jenderal DPW Khusus SPPI – Kantor Pusat, Rachmad Fadjar. Sekretaris DPW II SPPI – Sumbar, Riau dan Kepri, Nurhamzah, dan Sekretaris DPW IV SPPI – Jabodetabek dan Banten, Adang Sukarya.

Pemecatan sepihak tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK : 2638/DIR JARINGAN, RETAIL dan SUMBER DAYA MANUSIA/0817, tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Karyawan Perusahaan Karena Pelanggaran Tata Tertib dan Displin Kerja. Dan, Surat Pemecatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Ira Puspadewi, yang mengatasnamakan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Direktorat Jaringan, Retail, dan Sumber Daya Manusia.

“Jelas telah terjadi pelanggaran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, perihal union busting atau pemberangusan serikat pekerja oleh Direksi PT Pos Indonesia, dengan memecat, mem-PHK secara tidak jelas karyawan yang juga aktivis serikat pekerja. Mereka itu berjuang untuk kesejahteraan karyawan. Ini jelas kesewenang-wenangan, dan melanggar ketentuan yang ada,” ujar Deny Sutarman kepada Nusantara.news, Rabu (25/8/2017).

Deni menyebut, sebelumnya pihaknya pada hari Senin mengaku menerima SK pemecatan tersebut. Dia mengatakan SK PHK tersebut tidak jelas dan sangat melanggar UU ketenagakerjaan serta UU serikat pekerja.

“Direksi PT Pos telah melanggar UU tersebut, dan kemarin, Selasa 22 Agustus 2017, kami melaporkan tindakan semena-mena yang dilakukan Direksi PT Pos ke Komnas Ham, Meneg BUMN, Menakertrans dan ke Mabes Polri, atas adanya pelanggaran UU tersebut. Kami berharap, keadilan masih bisa ditegakkan di bumi Indonesia,” ujarnya.

Atas tindakan sewenang-wenang itu, SPPI PT Pos Indonesia kemudian membalas dengan melayangkan surat somasi tertanggal 24 Agustus 2017, melalui kuasa hukumnya, Husendro SH MH, Johny Nelson Simanjuntak SH, Joan Gracia Patricia SH, MH, GR Ay Koes Sabandiyah SH dan SUtarno SH.

Somasi atau peringatan dan pemberitahuan penolakan PHK kepada Direktur PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W Setijono itu mewakili enam karyawan yang diberhentikan secara sepihak. Di dalam surat itu, oleh kuasa hukum dijelaskan bahwa enam karyawan tersebut memiliki hak asasi manusia yang dilindungi Konstitusi UUD Negara RI 1945 serta peraturan perundangan lain bidang HAM dan ketenagakerjaan, ternyata semuanya itu dilanggar oleh Durektur PT Pos Indonesia, dengan menerbitkan surat pemecatan sepihak.

“PT Pos Indonesia yang diwakili Direktur Jaringan, Retail dan SDM Ira Puspadewi telah bertindak sewenang-wenang dengan mem-PHK sepihak, dan itu jelas melawan hukum dan ketentuan HAM. Sebelum keenam surat PHK dikeluarkan, sama sekali tidak pernah ada upaya direksi atau bagian yang bertanggungjawab di bidang SDM untuk memeriksa atau meminta klarifikasi, memberikan surat peringatan, pemeriksaan bahkan menunggu adanya putusan lembaga Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) terhadap mereka. Seharusnya itu dilakukan oleh PT Pos, dan sampai saat ini keenam karyawan itu tak tahu apa yang sebenarnya jadi alasan direksi melakukan PHK terhadap mereka,” beber Husendro.

Atas peristiwa yang menimpa keenam pekerja itu, jelas Direksi PT Pos Indonesia menjadikan SK Direksi KD.55/DIRUT/0712 tertanggal 17 Juli 2012 tentang PHK di Lingkungan PT Pos Indonesia sebagaimana diubah dengan keputusan direksi KD.146/DIR.DSM.0616 tanggal 24 Juni 2016 sebagai dasar Surat PHK terhadap keenam karyawan, itu menyalahi aturan. Proses dan alasan hukum PHK yang dilakukan direksi itu justru bertentangan dengan pasal-pasal PHK yang ada dalam SK Direksi.

Begitu juga dengan alasan yang digunakan oleh direksi untuk memberhentikan, karena pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja sesuai Pasal 7 SK Direksi PT Pos Indonesia, tapi tak disebutkan lebih dulu bahwa ‘soal PHK bukan karena kesalahan berat’.

Kedua alasan itu, seharusnya dilakukan melalui persetujuan dari lembaga PPHI, kecuali keenam karyawan itu ditahan pihak berwajib. Dalam kasus itu sama sekali tidak ada keputusan dari PPHI atau lembaga Bipartit atau lembaga mediasi dari Kementerian Tenaga Kerja RI atau Dinas Tenaga Kerja.

“Itu artinya, direksi melanggar aturan yang dibuatnya sendiri yang dijadikan ‘dasar mengingat’ untuk melakukan PHK. Hal ini juga diatur dalam Pasal 151 ayat (3) UU RI 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebut jika PHK tanpa penetapan itu tentu batal demi hukum,” terangnya.

Kejanggalan lainnya yang juga fatal dilakukan oleh Direktur Ira Puspadewi, karena keenam karyawan tersebut tidak pernah mendapatkan haknya untuk membela diri, diperiksa atau lebih dulu diminta keterangan alias diberikan Surat Peringatan, lebih dulu.

“Ini melanggar Pasal 161 ayat (1) UU RI 13/2003 yang berbunyi, dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah yang bersangkutan diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. Padahal, itu tidak pernah dilakukan sama sekali,” terang Husendro.

Pemecatan dilakukan justru terkait aktivitas keenam karyawan tersebut di SPPI. Padahal itu dilindungi di dalam Pasal 28 UUD RI 1945 tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Serta Mengeluarkan Pendapat atau Pikiran. Serta melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights serta UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Layangkan Somasi

Pemecatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Direktur Jaringan, Ritail dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia, Ira Puspadewi, selain menyalahi aturan internal perusahaan juga melanggar ketentuan undang-undang. Itu tidak boleh dibiarkan dan akan menghancurkan nama baik PT Pos Indonesia.

Ditegaskan oleh kuasa hukum, bahwa aktivitas perjuangan yang dilakukan oleh serikat pekerja, karena mereka memiliki tanggung jawab sebagai pengurus serikat pekerja, yang bertujuan untuk memajukan PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang sehat, maju dan mendatangkan keuntungan bagi negara.

Selain akan mendatangkan keuntungan untuk PT Pos Indonesia, juga untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan PT Pos Indonesia, secara keseluruhan, termasuk untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai pengguna jasa PT Pos Indonesia. Bukan seperti yang terjadi saat ini, hanya menguntungkan segelintir orang saja.

“Apalagi saat akan dikomunikasikan, direksi malah terus menutup diri. Jika somasi ini tak digubris, maka akan kita tempuh jalur hukum termasuk hukum pidana atau perdata,” tegas Husendro.

Somasi itu juga ditembuskan ke Menteri BUMN RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Komnas HAM RI, Direktur Utama Dana Pensiun PT Pos Indonesia dan Direktur Utama PT Taspen.

Munaslub, Ketum Tidak Jalankan AD/ART SPPI

Informasi yang didapat, keenam karyawan yang dipecat sepihak tersebut memang dikenal getol menyuarakan hak karyawan di perusahaan ‘plat merah’ tersebut. Mereka kemudian menyuarakan untuk digelar Munaslub SPPI, itu lantaran ketua umum dinilai tidak menjalankan amanat AD/ART SPPI dengan benar. Layaknya menjadi fungsi kontrol bagi perusahaan. Namun, keenam pekerja itu justru mendapat sanksi, mereka dianggap menentang dan membuat kegaduhan.

“Upaya yang dilakukan jajaran direksi itu tentu untuk menggembosi serikat pekerja, dan agar mereka dengan kroninya bisa melakukan hal-hal seenaknya,” ujar Deny.

Deny mengaku, bersama rekannya di PHK sejak 21 Agustus 2017. Mereka, rata-rata sudah bekerja di Pos Indonesia selama 20 tahun lebih. Dan, tiba-tiba dipecat dengan semena-mena tanpa menghormati hukum yang berlaku.

Kepada Nusantara.news, keenam pekerja tersebut mengaku tidak mengerti mengapa dan dengan alasan hukum apa mereka dipecat. Serta diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh Direksi PT Pos Indonesia.

“Padahal, kami anak kandung PT Pos Indonesia yang selama puluhan tahun bersama teman-teman jatuh bangun berjuang untuk memajukan dan membangkitkan PT Pos Indonesia, menjadi lebih baik,” ujar salah seorang dari mereka.

Mereka mengaku didzolimi. Itu karena direksi gerah lantaran mereka mengirimkan surat kepada Menteri BUMN terkait kondisi PT Pos Indonesia, yang hingga saat ini masih jauh dari harapan untuk menjadi lebih baik. Baik untuk perusahaan maupun untuk kesejahteraan pekerjanya. Dan, yang disampaikan itu sesuai dengan mandat dari karyawan kepada pengurus SPPI.

“Keanggotaan dan aktivitas kami sebagai pengurus serikat pekerja dilindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini. Itu juga diperjelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 104 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 39 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Intenational Covenant on Civil and Political Rights. Artinya, siapa pun dilarang menghalang-halangi jalannya kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini merupakan sebuah kejahatan yang bisa dipidana,” tegasnya.

Mengacu pada peristiwa yang terjadi di PT Pos Indonesia ini, pihak-pihak yang berkepentingan harus turun tangan. Mereka tidak boleh diam atau menganggap enteng persoalan yang dipastikan akan berdampak pada aktivitas kegiatan di perusahaan milik negara ini. Karena PT Pos Indonesia adalah aset negara yang tidak boleh dibuat mainan, apalagi menjadi ajang untuk kepentingan atau menguntungkan segelintir orang saja, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Termasuk merugikan rakyat dan negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here