Tantangan Berat Panglima TNI di Tengah Anggaran Minim

0
94
Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadapi tantangan situasi yang makin sulit berhadapan dengan anggaran TNI yang semakin terbatas.

Nusantara.news, Jakarta – Kehadiran Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo memang penuh dilema. Di satu sisi TNI dituntut makin profesional dengan alat  utama sistem persenjataan  (alutsista) yang kuat, di sisi lain harus menelan pil pahit penurunan jatah TNI di APBN 2018.

Tapi itulah realitas yang dihadapi Panglima TNI baru. Marsekal Hadi harus beradaptasi dengan situasi yang semakin sulit dari sisi anggaran. Pada saat yang sama dia juga harus menghadapi tahun politik, Pilkada 2019 dan Pilpres 2019.

Pemerintah memang telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2018 kepada DPR beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menjabarkan rancangan anggaran yang dibutuhkan oleh setiap pos kementerian untuk tahun 2018.

Dalam RAPBN 2018, anggaran Kementerian Pertahanan diajukan sebesar Rp105,7 triliun turun Rp9,1 triiun (7,92%) dari APBN-P 2017 sebesar Rp114,8 triliun. Sementara anggaran Polri yang diajukan dengan pagu anggaran sebesar Rp77,8 triliun, menurun Rp20,4 triliun (20,77%) dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp98,2 triliun.

Penurunan anggaran Polri jauh lebih tinggi, tapi seluruhnya untuk korps Polri. Sementara penurunan dana TNI akan dikelola oleh tiga matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Itu sebabnya, ini merupakan tantangan yang tidak ringan buat Marsekal Hadi. Mantan Sekretaris Militer Presiden ini harus pandai-pandai mengelola dana di tengah kebutuhan TNI yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan beban dan tantangan, tapi dari sisi kemampuan pembiayaan justru menurun.

Kepala Staf Umum TNI, Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan mengatakan, meskipun terdapat penurunan anggaran, TNI akan tetap mempertimbangkan pengadaan alutsista di tahun 2018. Namun, pengadaan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan program prioritas lainnya.

Itu sebabnya, mau tidak mau TNI di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi harus pandai-pandai berhemat. Ia juga harus cermat memilih prioritas, terutama harus tega memangkas yang tidak penting.

Itu sebabnya, kalau pun ada pengadaan alutsista, harus komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kekuatan TNI dalam jangka panjang. Selain itu, pengadaan tersebut juga harus netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

“Pengadaan alutsista tersebut, ataupun pelaksanaan kegiatan pembangunan kekuatan TNI ke depan, itu harus lebih komprehensif lagi dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan sikap netral,” jelasnya.

Selain pengadaan alutsista, TNI juga akan fokus menjaga persatuan dan kesatuan utamanya di daerah terpencil dan perbatasan. Selain itu, program lain yang masih akan terus dijalankan adalah program bela negara dari Sabang sampai Merauke.

Untuk itu, TNI akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait agar program tersebut dapat terlaksana.

“Kita tetap laksanakan bela negara berdasarkan kerjasama yang ada dengan Kemenhan dan Kemendagri kita lakukan bela negara di seluruh pelosok tanah air. Tidak hanya di Jawa tapi dari sabang sampai Merauke dan di pedalaman,” pungkasnya.

Dalam RAPBN 2018, Kementerian Pertahanan akan melakukan penggantian sebanyak 50 unit kendaraan tempur, dan pengadaan 10 unit KRI, KAL, Alpung, dan Ranpur/Rantis Matra Laut.

Cukup kah anggaran TNI?

Dengan besaran pagu anggaran  sebesar Rp105,7 triliun, apakah cukup buat TNI mengelola pertahanan dan keamanan negeri? Jawabannya tentu relatif. Tapi untuk menengok apakah dana itu cukup, mari kita lhat perbandingan belanja militer negara-negara tetangga di Asean.

Dalam keterbatasan anggaran, pemerintah harus bisa mewujudkan Minimum Essential Force (MEF) yaitu pemenuhan kekuatan pokok minimum alutsista TNI yang memiliki kemampuan efek penggentar terhadap pihak manapun yang mengancam kedaulatan NKRI.

Data Bank Dunia pada 2013 menunjukan bahwa rerata belanja militer seluruh negara di dunia adalah sebesar 2,35% dari PDB. Rerata kawasan Asia Timur dan Pasifik adalah sebesar 1,9% PDB. Belanja militer Indonesia pada 2013 hanya sebesar 0,9% PDB bandingkan dengan negara tetangga seperti: Malaysia 1,5%, Singapura 3,2%, Vietnam 2,1%, Thailand 1,5% atau China 2% dan Australia 1,6%.

Perbandingan anggaran militer negara-negara ASEAN.

Hal itu tentu saja akan menyebabkan kekuatan militer dan Indonesia sebagai suatu bangsa menjadi kurang disegani.

Kasus penyadapan oleh Australia, sikap Malaysia, Singapura kasus KRI Usman Harun dll berbagai fakta yang memprihatikan dan tentu saja kita semua tidak menghendakinya. Upaya meningkatkan kemampuan dan modernisasi alutsista TNI tentu saja hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan anggaran belanja militer, pelaksanaannya sementara diarahkan untuk dapat tercapainya kekuatan pokok minimum.

“Pokoknya kalau ada uang kita beli. (Tapi) pembelian itu penting, enggak ujug-ujug (dadakan) beli begitu. Menhan dan Mabes TNI harus ngumpul (membahasnya),” kata Menteri Pertahanan Ryamizard.

MEF merupakan kebijakan peningkatan pertahanan Indonesia yang digalakkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Secara yuridis, MEF adalah amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5/2010. MEF ini akan dilakukan dalam tiga tahap; tahapan pertama dilaksanakan pada tahun 2010-2014, disusul dengan tahap kedua pada tahu 2015-2019, dan ditutup pada tahun 2020-2024. Diharapkan melalui tiga tahap kebijakan Minimum Essential Force, Indonesia mampu meningkatkan kapabilitas militernya baik untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, serta memenuhi postur ideal pertahanan negara pada akhir tahun 2024.

Saat ini, TNI AU menjadi angkatan bersenjata yang perkembangannya tidak menunjukkan tanda-tanda yang maksimal. Meskipun kebijakan MEF tahap pertama ditujukan untuk meningkatkan alutsista sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, akan tetapi hingga sekarang, dibandingkan dengan TNI AD dan TNI AL, alutsista TNI AU masih tergolong sangat minimal.

Untuk melindungi seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, Angkatan Udara yang harus mampu menopang kekuatan darat dan laut hanya memiliki 24 radar dan 8 skuadron pesawat. Padahal idealnya, sebagai negara yang memiliki wilayah paling luas di kawasan, TNI AU seharusnya sudah didukung dengan minimal 32 radar dan 11 skuadron.

Selain itu, TNI AU harus dihadapkan pula pada rendahnya tingkat kesiapan terbang yang hanya mencapai 38,15% dan pesawat kadaluarsa yang jumlahnya sangat signifikan. Kegagalan pemerintah untuk memenuhi MEF TNI AU Tahap I dilatarbelakangi oleh adanya sebaran anggaran yang tidak merata di ketiga angkatan bersenjata.

Sudah dapat dipastikan MEF TNI Tahap II dan III sulit untuk dipenuhi. Artinya TNI harus bekerja keras di tengah penurunan anggaran yang signifikan dan konsisten.

Tantangan meningkat

Lepas dari minimnya anggaran TNI, Marsekal Hadi sudah selaiknya fokus pada beberapa tantangan. Pertama, tantangan riil pada 2018 dan 2019. Tahun politik, dimana seniornya Jenderal Moeldoko juga pernah menghadapi dan berhasil melewati tahun politik dengan mulus.

Kedua, tahun politik 2018 TNI juga dihadapkan pada kemungkinan rusuhnya daerah-daerah rawan seperti Papua, Ambon, Poso, Sampit, Kendari, Tapal Kuda, Banten, Aceh dan Sumatera Utara.

Ketiga, TNI juga masih harus diuji oleh kelompok kriminal dan separatis bersenjata (KKSB) di Papua. Kelompok ini sempat menyandera sekitar 1.300 warga di Timika, walaupun sudah dibasmi, tak menutup kemungkinan mereka bergerak dengan pola berbeda di kemudian hari.

Keempat, gerakan perang candu yang dilakukan para pengedar narkotika asal China sungguh sangat memperihatinkan. Kalau jumlahnya masih sangat terbatas tentu cukup polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan pemberantasan.

Namun ke depan, perang candu itu semakin masif dan besar, sehingga mau tidak mau TNI turun tangan karena ini termasuk kejahatan ekstra. TNI bisa menjadi garda terdepan menghadapi infiltrasi narkotika internasional ke tanah air.

Kelima, yang tak kalah pentingnya adalah tantangan intervensi asing baik untuk memecah belah NKRI, maupun hasutan agar wilayah-wilayah terluar merdeka. Seperti Papua yang tengah diprovoksi Australia dan para sekutuya untuk merdeka.

Keenam, TNI juga harus adaptif terhadap pergolakan geopolitik internasional, terutama yang irisannya dengan Indonesia. Seperti China yang mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah tradisional pencarian ikan para nelayannya. Setiap saat siap memanas, dan TNI lah yang harus ambil peran di sana.

Itulah realitas dan tantangan TNI di bawah manajemen Marsekal Hadi, berhadapan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here