Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global

0
294
Foto: Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Sejak 2015 hingga saat ini,  Presiden Jokowi  telah menggelontorkan  sebanyak 14  Paket Kebijakan Ekonominya  dalam rangka  meneguhkan komitmennya  membangkitkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.  Rinciannya, tahun 2015 sejumlah 8 paket kebijakan. Sedangkan sepanjang 2016 terdapat 6 paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan beragam dari berbagai sektor.

Salah satu paket  ‘genit’  yang disodorkan Jokowi   adalah Paket Kebijakan Ekonomi XII  mengenai pemangkasan izin, prosedur, waktu dan biaya untuk kemudahan UMKM.  Hal ini berangkat dari arahan  Presiden tentang pentingnya menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

Bank Dunia pun melakukan survei tingkat kemudahan berusaha di wilayah DKI Jakarta dan Surabaya, yang hasilnya kemudian dijadikan sebagai indikator tingkat kemudahan berusaha.  Masing-masing adalah Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

Total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur, dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong menjadi 6 izin. Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1,566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari. Perhitungan total waktu ini belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator Resolving Insolvency karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan.

Demi mengejar target kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) agar berada pada posisi peringkat 40 besar, memang diperlukan beberapa terobosan baru. Tidak akan membantu jika perbaikan yang dilakukan hanya sedikit. Jika perbaikan masih sama dengan tahun lalu, bisa jadi peringkat kita malah turun.  sebab, negara lain membaik lebih cepat. “Untuk itu, kita harus membuat terobosan,” kata Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, (16/2/17).

Walaupun masih di tengah kelesuan ekonomi global, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto malah merasa optimis tahun ini industri  manufaktur bisa kembali tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi.  Dia memamaparkan kinerja industri  manufaktur tahun ini juga akant terdorong oleh pengoperasian beberapa investasi besar yang rampung pada 2016. Faktor penyebab utama kinerja buruk sektor industri  pengolahan sepanjang 2016 adalah harga komoditas yang merosot tajam. Pemulihan harga komoditas akan mempercepat laju pertumbuhan industri  pada 2017.

Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk kategori top performance karena naik dari peringkat 106 (dari 2015)  menjadi  91 (pada 2016). Tetapi, dari sepuluh indikator yang disurvei Bank Dunia tidak semua berada di peringkat 91. Masih ada enam indikator yang peringkatnya sudah membaik, tapi masih di atas 100. Keenam idikator itu adalah perizinan kontrak (116), penegakan kontrak (166), memulai bisnis (151), pendaftaran property (118), perdagangan lintas batas (108), dan pembayaran pajak (104). Tiga dari sepuluh indikator juga tercatat turun peringkatnya pada tahun lalu ketiganya masing-masing perizinan kontrak (dari 113 menjadi 116), penanganan paiit atau bangkrut dari dari 74 menjadi 76, dan perlindungan kepada investor minoritas (dari 69 menjadi 116), dan perlindungan kepada investor minoritas (dari 69 menjadi 70).

Kebijakan ekonomi  Jokowi  yang dipacu  lewat  paket kebijakan ,  Pemerintahan  semakin  membuka kran investasi lebar-lebar  bagi investor.  Paket ekonomi ini menjadi modal dalam peningkatan daya saing dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Jika investasi bertambah, perputaran roda ekonomi dalam negeri dipastikan akan berputar kencang.

Kita masih ingat di awal-awal pemerintahannya, Presiden Jokowi  bak  pedagang yang baru kenal medan pasar. Untuk menarik minat investor luar, Jokowi  pergi  ke berbagai negara seperti  Cina, Eropa, Arab dan negara lainnya.  Dia ajak investor luar supaya mau menanamkan  modalnya di sini. Walhasil,  bisa dirasakan, sekarang ini mereka mulai berdatangan ke tanah air.

Singkat kata,  saking menggebunya memacu pertumbuhan ekonomi nasional, Jokowi  memperlakukan negaranya seperti  “mall menjelang Lembaran atau Natal”,  berlomba memberikan diskon gede-gedean supaya  pengunjung tertarik berbelanja.  Padahal, Jokowi tahu bahwa perekonomian global saat ini sedang mengalami kelesuan yang diakibatkan beberapa sebab, di antaranya  perang berkecamuk yang berkepanjangan di Timur Tengah,  turunnya harga minyak dunia, ditambah lagi belakangan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) serta  kemenangan Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat yang kebijakannya bersifat proteksionis  atau yang populer disebut Trump Effect.

Alih-alih ngajak investor asing supaya  mau berinvestasi di Indonesia, sebenarnya pemerintah sedang putar akal bagaimana untuk menutupi  defisit APBN yang membengkak.  Dengan situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah mengakui defisit anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 tidak terhindarkan. Dengan defisit anggaran yang dipatok di angka 2,41 persen dari total Produk Domestik Bruto atau setara dengan Rp 330,2 triliun, apakah pemerintah akan melirik lagi ke IMF atau Bank Dunia (cari pinjaman), atau menjual SUN (Surat Utang Negara). Penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencukupi, ditambah lagi pelemahan ekonomi dunia dan masih rendahnya harga komoditas termasuk pertambangan dan perkebunan di mana saat ini menjadi tekanan eksternal yang dominan dari kondisi dalam negeri yang masih tergolong relatif stabil.

Meski demikian, kinerja perekonomian Indonesia masih terbilang bagus karena sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.  Penguatan harga komoditas di pasar global pun menjadi salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Darmin Nasution mengatakan,justru di tengah ketidakpastian global inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.  Dalam acara Mandiri Investment Forum 2017, dia mengatakan, jalan menuju perbaikan ekonomi akan sangat menantang.  Tetapi, dengan kerja sama antara pembuat kebijakan dan pengusaha, semuanya itu akan berhasil. Menurutnya, pengurangan subsidi BBM membuat ruang fiskal menjadi lebih baik untuk mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sebab, deregulasi paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan bisa dipercaya mampu membuat Indonesia lebih terbuka untuk investasi asing.

Agar dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, pemerintah juga akan selalu mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dikeluarkannya . Apalagi, saat ini Indonesia harus menghadapi ketidakpastian global, dan perubahan struktur moneter dan fiskal dunia.  “Kami akan terus membangun infrastruktur dan mengajak pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan infrastruktur di wilayahnya. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang memberikan insentif untuk pengembangan yang dilakukan swasta,” ujarnya.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan  mengatakan, Indonesia memiliki daya tahan yang cukup baik dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai rata-rata 5,2%.

Pada tahun ini, pemerintah fokus untuk mendorong kinerja investasi. Karena investasi akan meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi untuk jangka menengah.  Tahun ini, kata Sri Mulyani, pertumbuhan investasi diproyeksikan mencapai 6% dan ini membutuhkan kerja keras untuk mencapainya. “Pak Darmin telah menegaskan fokus kebijakan pemerintah adalah mendorong kinerja investasi tahun ini,” ujar Sri. Ia juga menjelaskan,  potensi investasi di dalam negeri pada 2017 masih cukup baik, karena proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,87%.

Potensi investasi di dalam negeri memang terlihat agak menggembirakan. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi mulai membuahkan hasil. Ini bisa dilihat dari sudut kacamata investor asal Singapura.

Lebih dari separuh dari mereka menempatkan Indonesia pada posisi pertama sebagai negara tujuan pengembangan usaha.  kenyataan ini didasari atas survei yang dilakukan oleh Singapura Business Federation terhadap 1.100 perusahaan dari negara tetangga itu. Selain alasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang gencar dikembangkan Pemerintah Indonesia, bonus demografi negara kita menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan Singapura.  BPKM merilis statistik  yang mengonfirmasikan  apa yang menjadi hasil survei Singapore Business Federation.

Seperti kita ketahui, pada 2016, Singapura merupakan pemodal asing terbesar yang merealisasikan investasinya di Indonesia. Tidak kurang US$ 20 miliar yang ditanamkan perusahaan Singapura pada 5.874 proyek, di mana angka realisasi investasi itu setara dengan 31,70% dari taotal US$28,96 miliar, sedangkan total proyeksinya adalah 25.321 dari 121 negara.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here