‘Tapal Kuda’ Memanas, Dampak Yerusalem Jadi Ibukota Israel di Buku IPS

0
58
Surat permintaan klarifikasi dikirimkan PGRI Jawa Timur kepada Penerbit Yudhistira yang sukses membuat resah dengan pencantuman Yerusalem sebagai ibukota Israel di buku Mapel IPS kelas VI SD/MI.

Nusantara.news, Surabaya – Kendati terpisah ribuan kilometer jaraknya, namun suhu panas yang menyelimuti Yerusalem pasca pengakuan resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menjalar ke wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Apalagi setelah merebak temuan Yerusalem ibukota Israel ada di buku mata pelajaran (Mapel) IPS untuk kelas enam SD/MI terbitan Yudhistira.

Di Bondowoso, Dewan Pendidikan Syaeful Bahar meminta peredaran buku mapel itu ditarik. “Laporan dari beberapa komite sekolah pada Rabu (13/12) malam sudah ditemukan sekolah yang menggunakan buku itu, oleh karena itu kami bertanggung jawab untuk berkirim surat kepada pihak penerbit dan pemerintah,” katanya di Bondowoso, Kamis (14/11/2017).

Selain menuntut segera ditarik, Syaeful mengaku akan meminta klarifikasi dari pihak penerbit maupun penyusul buku tersebut. Menurut dia, pencantuman nama ibukota Israel adalah Yerusalem merupakan kecerobohan yang sangat fatal. Padahal dunia internasional dengan tegas mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibukota Palestina. Pengakuan ini tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2253 tertanggal 4 Juli 1967 hingga resolusi Nomor 71 tanggal 23 Desember 2016. “Resolusi Majelis Umum PBB menegaskan perlindungan terhadap Yerusalem terhadap okupasi Israel,” sergahnya.

Dewan Pendidikan, lanjut dia, akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan termasuk juga akan berkomunikasi dengan komite sekolah untuk terus mencari buku IPS kelas 6 terbitan Yudhistira tersebut. “Konflik kekerasan di Palestina telah melukai sisi kemanusiaan, karena persoalan Palestina bukan persoalan komunitas agama melainkan sebuah kejahatan kemanusiaan,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Endang Hardiyati mengatakan untuk sementara buku yang dimaksud belum ditemukan di sekolah-sekolah. “Hari ini kami bersama komite sekolah mencari buku mata pelajaran IPS kelas enam tersebut, namun belum ditemukan. Jika nantinya ada dan ditemukan tentunya akan kami langsung tarik dari peredaran,” katanya.

Selain di Bondowoso, tuntutan untuk menarik peredaran buku mapel tersebut juga terjadi di Kabupaten Probolinggo.  “Kami akan segera menindaklanjuti melalui surat resmi kepada seluruh sekolah SD, agar untuk sementara buku tersebut ditahan dan tidak dijadikan materi ajar khususnya pada informasi tentang itu,” kata Kepala Bidang Pembinaan TK Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Fathur Rosi.

Menurutnya tindak lanjut tersebut sesuai dengan instruksi dan imbauan dari PGRI Jawa Timur dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena informasi itu tidak tepat jika dikonsumsi anak-anak dan hal tersebut merupakan informasi yang sifatnya belum resmi, tidak objektif dan masih bersifat kontroversi.

“Kami sudah melakukan inspeksi mendadak secara acak pada SD di dua kecamatan dan tidak ditemukan sekolah yang menggunakan buku tersebut. Namun, berdasarkan keterangan dari Pengawas SD terdapat beberapa SD di Probolinggo yang menggunakan buku tersebut sebagai bahan ajar,” tuturnya.

Ia menjelaskan kurikulum yang digunakan SD di Kabupaten Probolinggo tidak sama yakni ada yang menggunakan Kurikulum 2013 dan ada yang masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mulai diberlakukan sejak tahun ajaran 2007/2008, sedangkan buku IPS yang memuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel digunakan sekolah yang menerapkan KTSP.

Sementara Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo mengakui bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada PGRI Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti masalah tersebut bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Harapannya agar segera dikomunikasikan dan diinformasikan ke daerah tentang petunjuk teknis penanganan secara resmi untuk buku tersebut agar tidak menjadi polemik di masyarakat,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat, agar hal itu tidak menjadi keresahan yang berlebihan dan pihaknya juga mengharap kebijakan yang ada nantinya juga tidak bersifat terlalu kaku. “Mungkin hal itu bisa dikonfirmasi ke pihak penerbit karena informasi yang memuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel hanya berada di satu halaman saja, sehingga mungkin bisa diganti bukunya atau ditandai di halaman itu,” ujarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here