Target Pajak Meleset, Perppu Jadi Andalan

0
55
Suasana wajib pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Ada nuansa kegentingan, ada pula kebutuhan untuk compliance dengan peraturan internasional terkait Automatic Exchange of Information (AEoI).

Salah satu alasan mengapa Perppu diterbitkan adalah karena situasi fiskal sudah genting. Di mana letak kegentingan itu? Ternyata, penerimaan negara dari Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) yang masih jauh dari harapan, terutama dibandingkan target yang ditetapkan (shortfall).

Pada 2015, penerimaan pajak shortfall sebesar Rp234 triliun. Yakni selisih antara target penerimaan pajak sebesar Rp1.294 triliun dengan realisasi penerimaan pajak yang hanya sebesar Rp1.060 triliun. Pada 2016, shortfall pajak naik menjadi Rp250,3 triliun, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.355,2 triliun dibandingkan realisasinya yang hanya Rp1.104,9 triliun.

Itu saja target pajak sudah diturunkan dari sebelumnya sebesar Rp1.500 triliun menjadi Rp1.355,2 triliun. Bayangkan, kalau target pajak 2016 tidak diturunkan dan tidak ada program tax amnesty, maka shortfall pajak bisa mencapai Rp395 triliun. Diperkirakan tahun 2017 shortfall pajak masih akan terjadi walaupun mungkin jumlahnya lebih rendah.

Teror shortall?

Pertanyaannya, berbahayakan shortfall pajak bagi suatu negara? Bisakah shortfall ini dikatakan sebagai teror terhadap ketahanan fiskal? Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, shortfall pajak tidak akan menyebabkan Indonesia bangkrut. Alasannya, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur batasan defisit anggaran sebesar 3%.

Akan tetapi, jika shortfall pajak terus berlanjut akan menjadi bahaya besar, karena ketahanan fiskal menjadi buruk.

Pertanyaan kemudian, kalaupun tidak membuat negara bangkrut karena ada batasan defisit 3%, apakah shortfall pajak mempengaruhi kepercayaan debitur bahwa Indonesia mampu mengembalikan utang?

“Secara umum iya. Bahkan sekarang market pun khawatir karena shortfall akan mengurangi kepercayaan pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian,” imbuh Yustinus.

Faktanya defisit APBN 2016, seperti diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih di kisaran 2.46%, masih aman karena di bawah 3%. Meski diakuinya shortfall pajak terus meningkat.

Itu salah satu alasan diterbitkannya Perppu No. 1/2017 karena adanya kegentingan fiskal, adanya ketahanan fiskal yang buruk.

Alasan lain yang sering didengang-dengungkan oleh pengamat dan para menteri terkait, adalah terkait AEoI. Suka tidak suka, ada Perppu atau tidak, pada 2018 Indonesia harus ikut aturan AEoI, dimana sudah ada 139 negara mengikatkan diri pada kesepakatan pertukaran keterbukaan informasi secara otomatis.

Implikasi Perppu

Jika melihat isi Perppu No. 1/2017, paling tidak ada beberapa implikasi yang akan dihadapi para pemilik dana pihak ketiga. Pertama, Dirjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga keuangan. Artinya Dirjen Pajak tak perlu lagi izin Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan untuk mengakses dana pihak ketiga (Pasal 2).

Kedua, lapran informasi keuangan paling sedikit memuat: identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening, penghasilan yang terkait dengan rekening (Pasal 2).

Ketiga, selain mendapat laporan dari lembaga keuangan, Dirjen Pajak juga berwenang meminta informasi atau bukti tambahan dari lembaga tersebut (Pasal 4).

Keempat, pihak yang melaksanakan akses dan pertukaran data finansial untuk kepentingan perpajakan tidak dapat dituntut pidana dan perdata (Pasal 6).

Kelima, pimpinan lembaga keuangan yang menolak memberikan laporan atau tidak mau memverifikasi data bisa dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 7).

Pendek kata, dari kelima implikasi tersebut posisi nasabah bank, pelaku pasar modal, asuransi dan pelaku pasar berjangka, amat sangat ditentukan oleh para petugas pajak.

Dampak Perppu

Dalam melihat dampak dari diterbitkannya Perppu No. 1/2017 ini, banyak ragam dan pendapat yang mengemuka baik dari otoritas yang berkepentingan maupun dari pengamat dan pelaku pasar. Umumnya arah komentar itu bahwa dampak diterbitkannya Perppu tidak akan menyebabkan nasabah atau bank melarikan uangnya ke luar negeri (capital flight).

Seperti diungkapkan Presdir PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja, ia mengatakan sepanjang aturan itu berlaku umum kepada semua bank tidak akan ada masalah. “Jadi same plying field, semua bank menghadapi medan tempur yang sama,” katanya kepada Nusantara.News.

Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Suprajarto menjelaskan para nasabah tetap akan menyimpan di bank, tetap akan memanfaatkan jasa dan produk perbankan, mengingat tingkat literasi nasabah terhadap bank sudah baik.

Di sisi lain, menurutnya, perbankan akan lebih menjunjung nilai-nilai disiplin pasar (market discipline) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Alhasil, industri perbankan nasional bakal lebih sehat, kredibel, dan memiliki resiliensi dalam menghadapi berbagai kondisi dan risiko.

Hanya saja, menurut Presdir PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan membuka peluang moral hazard, Perppu tentang Akses Informasi Keuangan harus segera dibuatkan produk hukum turunan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juknis)-nya. Perppu ini juga harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, baik oleh regulator maupun oleh para pelaku industri.

“Kita sih lagi nunggu Peraturan Menteri Keuagannya seperti apa,” jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menegaskan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak akan tinggal diam. Kedua otoritas keuangan dan moneter ini akan memantau secara ketat implementasi Perppu ini terhadap akses dana nasabah.

“Sepanjang dilakukan dengan baik dan sesuai undang-undang dan peraturan turunannya, kita dukung. Tapi kalau ada unsur moral hazard, kita akan sampaikan,” jelasnya.

Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataannya menjelaskan bahwa peluang petugas pajak melakukan moral hazard memang ada, bahkan tinggi. Tapi dalam Permenkeu sebagai produk turunan Perppu, akan diperketat. Petugas pajak akan diberikan kewenangan yang besar, pada saat yang sama akan dipagari dengan peraturan yang ketat agar tidak menyimpang;

“Kalau dilihat peluangnya, ya selalu ada. Tapi kan kita bisa pagari dengan regulasi yang ketat,” jelasnya.

Lepas dari prediksi aman buat dana nasabah sebagaimana diungkapkan di atas, sebenarnya rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca diterbitkannya Perppu terlihat melemah.

Rupiah yang sempat stabil di level Rp13.315 pada penutupan kemarin sempat melemah ke level Rp13.414. Sementara IHSG sempat melemah ke 5.640 dari posisi stabil sebelumnya di 5.717.

Menurut Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Hosea Nicky Hogan, pelemahan IHSG yang belakangan terjadi masih pada kisaran yang wajar dan sehat. Tidak ada kekhawatiran dampak dari Perppu No. 1/2017 bisa menggerus IHSG ke posisi yang sangat lemah.

Sementara terkait dengan pelemahan rupiah, menurutnya, itu sebagai dampak menguatnya dolar AS terhadap hamper seluruh mata uang berkembang. Hal itu terjadi karena adanya berita positif dari Amerika, yakni menurunnya jumlah angka pengangguran dan membaiknya kinerja ekonomi walaupun masih berlangsung tipis.

Melihat volatilitas IHSG dan rupiah belakangan ini boleh jadi memang murni sebagai pergerakan pasar wajar. Tapi bisa jadi dengan memanasnya politik nasional, terutama dengan semangat Presiden Jokowi yang akan menggebuk lawan-lawan politiknya, walaupun atas nama bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, bisa jadi kombinasi yang buruk dalam jangka waktu pendek ke depan.

Itu sebabnya Pemerintah dan otoritas moneter maupun otoritas keuangan, harus selalu berkoordinasi dan membagi peran dalam mengeluarkan pendapat agar iramanya benar-benar pas. Kalau ada gejolak politik sedikit saja, maka dampaknya kepada ekonomi akan buruk.

Belajar dari Rio De Janeiro

Ada baiknya Indonesia berkaca pada kasus Rio De Janeiro yang terancam menghelat Olimpiade dengan tidak optimal. Menurut laporan BBC, penyebabnya adalah krisis keuangan yang melanda negara bagian di Brazil itu.

Pemerintah menuding shortfall pajak akibat kelesuan di industri minyak sebagai akar permasalahan krisis finansial di Rio De Janeiro.

Secara umum, Brazil memang tengah mengalami resesi parah. Melihat pengalaman Brazil–sebagai sesama emerging market–Indonesia perlu mengantisipasi kejadian serupa, shortfall pajak.

Jika Rio De Janeiro nyata-nyata mengalami kecemasan tidak bisa menyelenggarakan Olimpiade secara optimal dalam dua bulan mendatang. Lantas, apa dampak shortfall pajak yang mungkin akan dialami Indonesia?

Secara prinsip, shortfall pajak dapat berimplikasi pada defisit anggaran atau pengeluaran negara yang melebihi penerimaan. Oleh karena shortfall yang terjadi di Indonesia berlangsung konsisten, maka ini bisa memperlemah ketahanan fiskal.

Yustinus mengungkapkan, dengan asumsi target penerimaan 100% tercapai, defisit anggaran pada Rancangan APBN Perubahan 2016 ditargetkan Rp313,3 triliun atau 2,48% dari perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 yang sebesar Rp 12.500 triliun.

“Perlu diketahui bahwa UU Keuangan Negara No.17 tahun 2003 membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari PDB atau Rp375 triliun untuk Rancangan APBN Perubahan 2016,” katanya.

Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa defisit anggaran dibiayai oleh utang negara. Dengan demikian, semakin besar defisit anggaran, semakin besar pula beban anggaran untuk membayar cicilan utang serta bunganya.

Yustinus menambahkan, dengan atau tanpa mengasumsikan adanya penerimaan tax amnesty yang sesuai target, defisit anggaran 2016 diperkirakan tetap mengkhawatirkan. Tanpa tax amnesty, defisit anggaran dapat mencapai Rp649.3 triliun atau 5,19% dari PDB.

“Penambahan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun hanya sedikit mengubah perkiraan defisit anggaran menjadi 3,9% dari PDB. Itupun dengan asumsi bahwa seluruh target penerimaan selain pajak dapat mencapai targetnya,” pungkas Yustinus.

Itu sebabnya, kalau pada 2016 katup pengaman fiskal itu ada program tax amnesty, maka pada 2017 katup pengamannya adalah penegakan hukum lewat penerbitan Perppu No. 1/2017.

Semoga kita bisa melewati tahun 2017 dalam keadaan safe flight. Tak ada crash landing...![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here