Target Penerimaan Pajak 2017 Dipastikan Meleset Lagi

0
263
Dengan tingkat penerimaan pajak pada Semester I-2017 yang jauh lebih rendah dari target, maka diprediksi hingga akhir tahun 2017 target penerimaan pajak bakal meleset lagi.

Nusantara.news, Jakarta – Seperti tahun tahun sebelumnya, target penerimaan pajak tahun 2017 tak akan tercapai lagi. Meskipun target telah diturunkan, tahun 2017 akan terjadi shortfall cukup besar.

Tanda-tanda tidak akan tercapainya target penerimaan pajak 2017 sudah tampak jelas pada semester I-2017. Penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak, kepabeanan dan bea cukai baru mencapai Rp571,9 triliun atau 38,2% dari target dalam APBN 2017 yang sebesar Rp1.498,9 triliun. Harusnya sudah mencapai 50%.

Demikian juga penerimaan dari pajak non minyak dan gas (migas) tercatat mencapai Rp482,66 triliun atau 38% dari target Rp1.271,7 triliun.

Lebih parah lagi, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas baru sebesar Rp286,8 triliun atau baru 22,5% dari target Rp1.271,7 triliun. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan bea cukai sebesar Rp61,7 triliun atau 32,3% dari target Rp191,2 triliun.

Dirjen Pajak Ken Ken Dwijugiasteadi mengatakan, target pertumbuhan penerimaan pajak 18,8% dibanding tahun lalu sulit dicapai. Apalagi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga harus membayar restitusi senilai Rp72 triliun sepanjang Semester I-2017 karena ekspor meningkat. Alhasil, penerimaan yang sudah didapat harus dipotong restitusi.

“Akhirnya target pajak turun Rp49,9 triliun (dalam RAPBN-P 2017) sejalan dengan restitusi yang kami keluarkan karena ekspor,” kata Ken beberapa waktu lalu di DPR.

Sementara itu, target penerimaan kepabeanan dan bea cukai tetap dipertahankan di level Rp189,1 triliun meski pencapaiannya juga baru 32,3%. Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, penerimaan sebesar Rp61,7 triliun pada semester I-2017 hanya naik tipis dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp61,3 triliun.

Secara rinci, realisasi penerimaan Bea Cukai pada semester I-2017 terdiri atas penerimaan bea keluar sebesar Rp1,7 triliun, bea masuk Rp15,7 triliun, dan cukai Rp44,3 triliun. Adapun kenaikan penerimaan yang cukup tinggi dialami bea keluar yaitu 30,8% dibanding tahun lalu.

Kenaikan bea keluar ditopang oleh ekspor mineral yang membaik, lantaran harga minyak sawit mentah (crude palm oil–CPO) di atas US$750 per metriks ton sepanjang empat bulan pertama tahun ini. Di samping juga didukung oleh kenaikan tarif menjadi 8,6%.

Di sisi lain, penerimaan dari bea masuk turun tipis sekitar 1,9% dibanding periode sama tahun lalu. Heru mencatat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya penerimaan bea masuk, di antaranya pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement–FTA) 27,7% yang artinya satu di antara tiga barang tidak dikenai bea masuk, khususnya dari Cina, Jepang, ASEAN, dan Selandia Baru.

Penurunan itu, disebabkan juga oleh tarif efektif bea masuk yang kembali turun dari 2,2% menjadi 1,89%, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta tertundanya realisasi dari potensi penerimaan sebesar Rp680 miliar lantaran adanya libur panjang Idul Fitri.

Adapun, penerimaan cukai naik 0,7% dibanding periode sama tahun lalu. Penyebabnya, karena ada penurunan produksi rokok dari pabrik Golongan I. Heru memperkirakan sampai akhir tahun penurunanannya sekitar 1,2%hingga 2%.

“Ini yang menyebabkan penerimaan cukai yang perlu kami lakukan koreksi turun,” tutur Heru.

Turunkan target

Berangkat dari tingkat realisasi penerimaan pajak dan bea cukai yang masih jauh di bawah target, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati target pajak turun Rp30 triliun menjadi Rp1.241,8 triliun tahun ini. Penurunan itu lebih rendah dari usulan awal pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 yaitu Rp50 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak Dirjen Pajak telah menyampaikan kalau dilihat dari postur penerimaan Semester I-2017 dan sesudah disisir per kantor wilayah (kanwil) mereka bisa menjanjikan kenaikan Rp20 triliun.

Untuk mengatasi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi penerimaan pajak, Ken mengatakan, Ditjen Pajak akan menggencarkan penegakan hukum (law enforcement) untuk menambah penerimaan Rp20 triliun. Sepanjang Semester I lalu, Ditjen Pajak sudah mendapat Rp36 triliun dari penerimaan yang berasal dari pemeriksaan.

Ken yakin penegakan hukum ini bisa berlangsung efektif mengingat instansinya sudah mendapat tambahan data dari pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty). “Extra effort, kami ada penagihan, pemeriksaan, gijzeling (penyanderaan),” tutur Ken.

Dengan demikian, bisa jadi selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak (shortfall) 2017 lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp127 triliun. Dengan kondisi ekonomi yang kurang mendukung, sementara belanja infrastruktur yang cukup tinggi, bisa jadi shortfall pajak melonjak hingga di atas Rp300 triliun. Pada 2016 shortfall penerimaan pajak mencapai Rp255,6 triliun.

Sumber di Ditjen Pajak mengungkapkan, dengan tingkat penerimaan pajak yang masih jauh dari harapan pada Semester I-2017, maka kemungkinan besar realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat dipastikan meleset lagi.

Grand strategy

Persoalan paling struktural dan fundamental mengapa realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan sejak 2006, adalah lantaran adanya kelemahan dalam manajemen di internal Ditjen Pajak. Hingga saat ini Ditjen Pajak tidak memiliki potret yang jelas Wajib Pajak (WP) potensial secara detil, sampai ke nomor rekening, rekening afiliasi, hingga rekening pihak ketiga yang masih terafiliasi.

Sehingga tingkat penerimaan pajak yang terealisasi bisa lebih besar sesuai dengan faktanya. Menurut para petugas Ditjen Pajak, sebenarnya tingkat realisasi penerimaan pajak setiap tahun baru merefleksikan 40% dari total penerimaan yang riil. Artinya, masih banyak potensi pajak yang tersembunyi dan belum digarap dengan baik.

Karena itu diperlukan grand strategy (strategi besar) Ditjen Pajak dalam rangka ekstesnifikasi pajak (mencari yang tersembunyi) dan intensifikasi pajak (ungkap yang tidak jujur). Paling tidak, ada lima langkah strategis dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Pertama, melaksanakan konsolidasi internal Ditjen Pajak, yakni melakukan penyamaan persepsi dan mengatur langkah bersama untuk menyeragamkan upaya peningkatan penerimaan pajak. Semua pejabat mulai dari Dirjen Pajak, Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat, hingga petugas pajak di lapangan, harus dikonsolidasikan dalam sebuah harmoni langkah bersama maksimalisasi penerimaan pajak.

Tentu saja dalam melakukan konsolidasi internal ini yang dikedepankan adalah kekompakan pegawai pajak. Jika ada perselisihan pendapat atau perbedaan pandangan di lapangan, maka harus diselesaikan di internal DJP, jika sudah keluar maka harus dengan suara yang sama. Memang ada yang tidak sejalan, namun pada umumnya semua pegawai pajak ikut dengan langkah grand strategy yang ditetapkan pimpinan Ditjen Pajak.

Terhadap yang tidak sejalan, secara perlahan namun pasti diajak untuk ikut arus besar pemahaman yang sama hingga akhirnya bisa bergabung dengan ikhlas. Terhadap yang tidak bisa ikut arus besar grand strategy ini, maka ditawarkan untuk mengundurkan diri atau pindah direktorat jenderal yang lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan suka rela.

Tapi pada umumnya sebagian besar pegawai akan ikut serta dalam program grand strategy Ditjen Pajak, sehingga proses konsolidasi internal berjalan mulus dan nyaris tanpa hambatan, seperti pernah digalang pada 2001-2005. Mungkin ada perbedaan-perbedaan tidak signifikan yang kemudian bisa dikonsolidasikan dengan baik.

Kedua, meningkatkan penyuluhan, pembinaan, dan pelayanan pajak. Strategi kedua ini sengaja dimasukkan agar petugas pajak memiliki pemahaman yang sama soal kebijakan dan teknis perpajakan serta bagaimana mengkeksekusinya. Terutama menyeragamkan pemahaman soal solusi terhadap persoalan-persoalan perpajakan yang muncul di lapangan.

Tentu saja grand strategy kedua ini sangat bermanfaat ketika petugas pajak juga harus menyampaikan penyuluhan, pembinaan dan pelayanan pajak terhadap WP. Sehingga jarak pengetahuan antara petugas pajak dengan WP yang dilayani terus menyempit, sehingga diharapkan punya pemahaman perpajakan yang sama.

Langkah ini intensif sekali dilakukan DJP di berbagai daerah agar makin banyak petugas pajak yang memahami kebijakan dan teknis perpajakan serta bagaimana mengeksekusinya. Disamping WP juga semakin menyadari pentingnya betapa pentingnya peran pajak yang mereka bayarkan dalam rangka pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

Itu sebabnya penyuluhan, pembinaan dan pelayanan pajak harus ditingkatkan dari waktu ke waktu agar memberi dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak, dan itu pada akhirnya terbukti.

Ketiga, meningkatkan pengawasan atas kepatuhan WP. Ini adalah bagian yang juga penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Sebab banyak sekali WP, dan pada umumnya WP, berpandangan kalau bisa bayar pajak sedikit mengapa harus membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan banyak juga WP yang berpandangan, kalau bisa tidak dibayar mengapa harus membayar pajak.

Dengan meningkatkan pengawasan ini maka WP dipaksa untuk sadar akan kewajibannya terhadap negara, yakni membayar pajak dengan benar. Benar jumlahnya, jujur mengisinya dan tepat jumlah aset yang harus dibayarkan pajaknya.

Keempat, memanfaatkan pertukaran informasi dengan instansi lain yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Pertukaran informasi itu DJP lakukan baik dengan pihak bank, kepolisian, kejaksaan, kementerian dalam negeri, ditjen imigrasi, dan instansi lain.

Pertukaran informasi ini benar-benar efektif untuk menambah basis WP dan peningkatan penerimaan pajak. Bahkan perlu mempercepat pertukaran informasi perpajakan dengan lembaga perpajakan internasional lewat program Automatic Exchange of Information (AEoI).

Dalam kaitan ini Presiden Jokowi cukup serius dengan menerbitkan Perppu No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Kelima, menciptakan sistem data pihak ketiga secara otomatis masuk ke Surta Pemberitahuan Tahunan (SPT), seperti yang telah dimiliki badan pengelola pajak Amerika (Intelligent Revenue Services–IRS). Karena basis data dan sistem data pihak ketiga secara otomatis sudah berjalan baik, sejak 1862 IRS berdiri sudah memiliki sistem monitoring pajak yang sangat canggih. Sampai-sampai Alphonse Gabriel Al Capone, seorang pimpinan gangster atau pimpinan mafia di Amerika yang pandai menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatannya, bisa dikejar pajaknya oleh IRS.

Itu sebabnya Ditjen Pajak sangat mengidam-idamkan memiliki alat monitoring pajak secanggih IRS, atau setidaknya dapat mendeteksi setiap potensi penerimaan pajak yang sengaja disembunyikan dari WP secara tidak benar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here