Target Pertumbuhan Dikritik Dunia Usaha

0
63
Menko Perekonomian Darmin Nasution masih optimistis pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2% dapat tercapai, walaupun banyak faktor yang menggerogotinya

Nusantara.news, Jakarta – Ada situasi dilematis belakangan ini, dimana pemerintah masih optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% tahun ini bisa tercapai. Namun, kalangan pelaku usaha dan ekonom menilai pemerintah perlu melakukan relaksasi kebijakan untuk bisa mencapai target tersebut.

Dengan keukeuh-nya pemerintah mengejar target penerimaan pajak, berarti ada pengetatan di level dunia usaha. Hal ini dikhawatirkan justru akan membuat dunia usaha mengalami kesulitan karena berbarengan dengan lesunya ekonomi global, pada akhirnya target penerimaan pajak pun lagi-lagi tidak tercapai.

Sejak 2006 hingga 2016, dalam 10 tahun terakhir Direktorat Jenderal Pajak rutin gagal mencapai target penerimaan. Hal ini lantaran pemerintah tidak pernah mau mendengar masukan dunia usaha dan para ekonom.

Secara teori, ketika ekonomi sedang mengalami krisis, maka pemerintah perlu melakukan relaksasi kebijakan, terutama melonggarkan kebijakan pajak. Tujuannya agar dunia usaha tetap berputar sehingga pemerintah tetap menerima pajak, dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan pemerintah perlu merelaksasi kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat. Contohnya, melonggarkan kebijakan terkait perpajakan seperti pajak restoran atau pun pajak penjualan barang mewah (PPNBM).

Begitu pula untuk industri, dia berharap relaksasi dari sisi perpajakan bisa dilakukan dengan menurunkan tarif pajak korporasi yang saat ini sebesar 25% menjadi 17%. Di satu sisi, masyarakat dipancing untuk berbelanja dan di lain sisi pengusaha juga didorong untuk melakukan ekspansi usaha.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II tercatat 5,01% atau stagnan dibanding kuartal sebelumnya. Artinya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini, perekonomian semester II-2017 harus tumbuh sebesar 5,4%.

BPS sendiri mengingatkan kepada pemerintah untuk bergerak cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III dan IV 2017. Terdapat sektor-sektor pilihan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Sektor pertanian, menjadi salah satu dasar utama untuk menggerakkan perdagangan Indonesia. Tidak hanya itu, sektor industri juga menjadi perhatian penting sebab pada kuartal II 2017 juga pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan berpendapat agar perekonomian bisa tumbuh 5,2%, pemerintah tidak boleh membiarkan konsumsi rumah tangga di bawah 5%. Sebab, kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada kuartal II lalu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,59%. Begitu (konsumsi rumah tangga tumbuh) di bawah 5%, agak sungkan untuk (ekonomi) naik lebih tinggi lagi.

Andalkan investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sangat yakin dengan target tahun pertumbuhan tahun ini, meski pertumbuhan semester I masih rendah. Alasannya, pada semester II umumnya kegiatan ekonomi lebih tinggi. Bisa saja bergeraknya itu tidak langsung 5,4%, tapi kemudian terus meningkat. Sehingga secara kumulatif angka 5,2% itu bisa dicapai.

Menurut Darmin, pemerintah akan bertumpu pada investasi dalam mengejar target pertumbuhan tersebut. Mengacu pada catatan BPS, Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh 5,35% pada Kuartal II-2017. Lebih tinggi dari kuartal sebelumnya 4,78% ataupun periode sama tahun lalu 4,18%. PMTB merupakan pengeluaran untuk barang modal sebagai investasi, seperti bangunan, jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan 16, dalam waktu dekat. Dengan paket ini, Darmin optimistis investasi atau PMTB akan bisa tumbuh hingga 5,8%, di atas target pemerintah sebesar 5,4%. Alasannya, paket kebijakan anyar ini akan memuat upaya untuk mendorong investasi dan juga konsumsi masyarakat.

Menjawab keluhan dunia usaha dan masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan manfaat dari sumbangsih pembayaran pajak yang disetorkan masyarakat dalam menciptakan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Hal ini sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat menunaikan kewajibannya kepada negara. Ia mengatakan bahwa uang pajak yang dikumpulkan, bukan untuk memberatkan masyarakat, tapi untuk dikembalikan kembali ke rakyat.

Manakah yang akan terealisasi? Optimisme pemerintah atau kekhawatiran dunia usaha? Dunia usaha belakangan tak hanya diperketat soal pajak, tapi juga dikriminalisasi. Seperti langkah penegakkan hukum yang ugal-ugalan, tanpa akurasi, dan cenderung partisan, sehingga PT IBU produsen beras Maknyuss dan Ayam Jago harus terganggu operasionalnya.

Tentu hal ini akan mengganggu pergerakan dunia usaha. Dikhawatirkan secara agregat akan mengurangi gereget laju pertumbuhan ekonomi 2017. Karena dunia usaha menjadi takut, khawatir, dan puncaknya bisa saja menghentikan kegiatan usaha.

Tambahan pula realisasi investasi yang diharapkan pemerintah cenderung tidak sesuai target, sehingga menambah lemah mesin penggenjot pertumbuhan ekonomi menuju angka 5,2%.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here