Target Sejuta Rumah Murah, Mimpi Indah Pekerja Informal

0
108

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah kembali melambungkan mimpi rakyat pekerja sektor informal untuk memiliki rumah murah. Target 1 juta unit rumah murah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam implementasinya ternyata tidak semulus rencana. Selain kelengkapan infrastruktur penarik pembeli, ternyata tidak semua institusi perbankan berani mengambil resiko mengucurkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah, Terutama bagi yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (BMR).

Hanya holding bank plat merah yang punya platform jelas menyasar sektor informal. Hal ini tentu suatu kewajaran karena bank-bank pemerintah memiliki misi  memberikan akses keuangan pada seluruh kelas masyarakat Indonesia. Padahal kalangan pengembang sangat mendukung program sejuta rumah murah ini, seperti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) yang menampung developer swasta.

“Prinsipnya kami setuju dan mendukung target 1 juta unit rumah murah ini. Agar rakyat kecil kian terbuka menikmati subsidi rumah murah. Namun pemerintah juga harus memberi dukungan kepada pengembang maupun rakyat sebagai pembeli. Selain subsidi, bisa berupa infrastruktur atau regulasi yang mendukung percepatan program sejuta rumah murah,” kata Totok Lucida, Sekjen DPP REI Periode 2016-2019 kepada Nusantara.News, Selasa (14/2/2017).

Harapan Totok Lucida ini didasarkan pada pengalamannya ketika memimpin DPD REI Jawa Timur. Kendati sudah berupaya mengurangi selisih permintaan dan pasokan rumah murah (backlog, RED), terkadang respon dari user minim. “Kita sebenarnya sudah punya konsep 1-2-3 hunian berimbang untuk margin bisnis developer. Peluang memangkas backlog juga cukup besar karena masih banyak pegawai institusi pemerintah yang belum punya rumah sendiri selain pekerja sektor informal,” terangnya.

Namun konsep pembangunan 1 rumah mewah diikuti dengan 2 rumah kelas menengah dan 3 rumah murah bersubsidi, kerap terkendala pada minimnya minat hunian ketiga. Penyebabnya, belum tersedianya jaringan infrastruktur jalan. “Ini yang membuat calon pembeli dan pengembang maju mundur. Bagi pembeli mereka harus keluarkan biaya ekstra karena lokasi rumah murah jauh dari pusat niaga atau tempat kerjanya,” kata Ketua FORKI Jawa Timur tersebut.

Jika jaringan infrastruktur terbangun, REI terang Totok Lucida, tentu tidak segan meningkatkan target pembangunan rumah murah bersubsidi. “Kita bahkan sudah menjalankan konsep hunian terpadu dengan mendekati pusat industri atau niaga. Jadi program sejuta rumah ini, pengembang dan rakyat sama-sama diuntungkan,” tambahnya.

Pada 2016, REI telah membangun 200 ribu unit rumah murah bersubsidi. Tahun ini rencananya akan ditingkatkan dua kali lipat. Agar penyebarannya merata, pengembang besar diwajibkan membantu pengembang lokal. Tentunya dengan catatan, benar-benar untuk membangun rumah murah. Hanya saja, dalam pelaksanaannya sering terganjal UU Otonomi Daerah yang sebagian isinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64/2016 yang baru diteken Presiden Jokowi akhir 2016.

Perumahan MBR Jadi Pusat Ekonomi Baru

Dukungan program sejuta rumah juga dilontarkan ketua DPD REI Jawa Timur 2011-2014 Erlangga Satriagung. “Bagus itu (program sejuta rumah murah). Memang manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat berpenghasilan rendah,” katanya.

Penyusun buku “Properti Menggerakkan Ekonomi” ini melihat multiflier effect sektor properti jauh lebih dahsyat dibanding nilai propertinya sendiri. Kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang selalu menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Di sekitar komplek juga tumbuh sektor informal seperti warung nasi, penjual gorengan, tukang buah, jasa ojek, dan lain-lain.

Pada kawasan hunian mewah, kegiatan bisnisnya lebih variatif. Sering diikuti tumbuhnya bangunan  perkantoran, mall, apartemen, golf dan club house, ruko mewah yang dilengkapi aneka fasilitas bisnis. Departemen store, supermarket, food court, café, showroom mobil, bank, bahkan sekolah bertaraf internasional dan rumah sakit pun tersedia. “Semua itu menjadi rangkaian penggerak ekonomi baru yang akumulasinya secara nasional bisa berlipat-lipat nilainya,” sebut pria yang kini menjabat sebagai Ketua KONI Jawa Timur tersebut.

Hanya Sembilan Bank Nasional

Pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR), berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hanya diikuti 9 bank nasional, Yakni BTN, BRI, BTN Syariah, BNI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Madiri Syariah, Bank Artha Graha, serta Bank Bukopin.

Kesembilan bank itu merupakan bank-bank nasional yang ditunjuk sebagai bank penyelenggara yang akan melayani KPR FLPP ( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan sisanya adalah bank-bank yang berasal dari bank pembangunan daerah.

Ini tentu saja jadi pertanyaan, karena perumahan untuk MBR merupakan Program Nasional Pembangunan 1 Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita Presiden Jokowi. Saat ini, rata-rata kepemilikan rumah sebesar 78,7% dan sisanya non pemilik (sewa/kontrak/numpang). Terdapat 11,8 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah sama sekali.

Di sisi lain, masih ada pengembang  yang keberatan dengan syarat membangun hunian murah seluas sampai dengan 5 hektare karena proses perizinan yang lama dan panjang. Setidaknya ada 33 izin atau syarat yang memerlukan waktu penyelesaian paling cepat 2 tahun. Dampaknya, harga perumahan MBR melonjak dan tidak bisa lagi terjangkau. Problem itu yang menjadi dasar munculnya PP Nomor 64/2016. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here