Target Utama Kader PKI, Umat Islam dan Pencabutan TAP MPRS

1
311
Ustadz Alfian Tanjung dikawal puluhan penasihat hukum dalam sidang lanjutan pembacaan keberatan (eksepsi) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (23/8/2017).

Nusantara.news, Surabaya – Ustadz Alfian Tanjung menantang debat soal Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sidang lanjutan pembacaan keberatan (eksepsi) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (23/8/2017).

Dosen Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka ini menyebut, dirinya telah mengalami kriminalisasi dikarenakan selama ini terlalu aktif kampanye terkait kebangkitan PKI.

“Saya ceramah PKI berdasarkan fakta. Kalau ceramah saya soal PKI dianggap kebohongan dan merugikan masyarakat, maka saya siap berdebat,” tegas Alfian di hadapan majelis hakim.

Didampingi 112 penasihat hukum, Alfian mengatakan upaya mendiskreditkan umat Islam di Indonesia, sudah sangat parah. Kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan sangat rentan dengan pelanggaran dan penindasan hak asasi manusia.

“Umat Islam tidak pernah mendapatkan upaya penanganan hukum berdasarkan azas praduga tak bersalah. Buktinya, saya tidak pernah diberi kesempatan hak untuk membela diri,” terangnya.

Alfian lantas mengutip surat An-Nisa ayat 135: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ditambahkan Alfian, ceramahnya yang dilakukan di masjid adalah sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam akan bahaya kebangkitan PKI.

“Kita tahu selama ini masyarakat Indonesia khususnya umat Islam menjadi korban kedzaliman agen komunis yang ingin mengusai Indonesia. Dulu, banyak para santri, kiai dan ulama yang dibantai oleh PKI. Itu adalah fakta. Tidak ada sesuatu yang ngawur yang saya sampaikan,” ujar Alfian.

Saat ini agen komunis pernah beberapa kali menggelar rapat, yakni di Pamekasan, Kendal, Banyuwangi hingga Jakarta. Melihat perkembangan saat ini, mereka (agen komunis) berusaha untuk melakukan makar terhadap orang Islam.

Dalam setiap ceramahnya, Alfian memang selalu mengingatkan agar umat Islam waspada. Sebab, 87 persen sertifikat tanah di Jakarta sudah di tangan kader-kader PKI. Di Tangerang Raya, kata dia, 84 persen sertifikat tanah sudah dikuasai. Di Majalengka sudah 68 persen dan di Ponorogo penguasaan tanah oleh musuh-musuh Islam sudah 75 persen.

Menurut Alfian Tanjung, target utama para kader PKI saat ini adalah pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.

“Jika TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka yang dinyatakan bersalah adalah lawan PKI. Kan gini, PKI dinyatakan bersalah, lalu keluar TAP MPRS. Nah kalau TAP MPRS dicabut, berarti PKI tidak salah, yang salah adalah musuh PKI. Siapa musuh PKI? ulama dan (TNI) Angkatan Darat,” kata Alfian.

Alfian Tanjung mengatakan target utama para kader PKI saat ini adalah pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.

Senada, Abdullah Alkatiri, kuasa hukum Alfian Tanjung mengatakan bahwa saat ini negara akan mudah mengkriminalisasi ulama saat memberi ceramah di masjid. “Itu sangat membahayakan. Masjid yang menjadi sarana khusus (bukan tempat umum) dianggap menyebar kebencian. Padahal apa yang dilakukan Ustadz Alfian adalah menyeru bahaya komunis yang masuk melalui isu SARA,” terang Abdullah kepada Nusantara.News.

Kasus Alfian, kata Abdullah, negara telah kalah. Pasalnya seorang ulama bisa sewaktu-waktu dikriminalisasi jika tidak sesuai dengan isi materi yang disampaikan. Menurutnya, upaya kriminalisasi terhadap Alfian merupakan bentuk komulatif bukan alternatif.

“Akan sangat bahaya kalau ceramah dianggap sebagai ujaran kebencian. Padahal ceramah itu sebagai upaya peduli anak bangsa terhadap keutuhan NKRI. Kita tahu komunis dilarang dan menjadi musuh negara. Dalam kasus ini (Alfian Tanjung), persidangan telah mengabaikan TAP MPRS tentang pembubaran komunis,” ujar Abdullah.

Seberapa Penting TAP MPRS

Bagaimana sebenarnya negara memandang paham komunis? Sesungguhnya, dengan telah ditetapkannya: Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat Sementara (Tap MPRS) No. XXV/1966, pada 5 Juli 1966, maka sejak saat itu PKI dinyatakan dibubarkan. Termasuk Marxisme-Leninisme (komunisme internasional/ komintern) sebagai ideologi PKI, dinyatakan sebagai paham terlarang di Indonesia.

Setelah era reformasi, Ketetapan MPRS itu tetap dinyatakan berlaku lewat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang berbunyi: “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan paham atau ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia”. Klik tautan ini

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan Tap MPR tersebut untuk meninjau materi dan status hukum setiap Tap MPRS dan Tap MPR, menetapkan keberadaan atau eksistensi dari Tap MPRS dan Tap MPR, untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.

Peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965, nyata-nyata memakan korban jiwa terbunuhnya enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini memicu para jenderal Angkatan Darat mendesak Presiden Soekarno agar memberi wewenang khusus kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dahulu disebut Menteri/Panglima TNI Angkatan Darat (Men/Pangad),  Mayor Jenderal Soeharto.

Wewenang khusus lewat Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) kemudian diberikan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, sebagai pemegang mandat Supersemar, Mayjen Soeharto membubarkan PKI, terhitung pada 12 Maret 1966. Hal ini sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diberikan Presiden Soekarno lewat Supersemar.

Dari momentum itu, muncul produk Undang-Undang yang lahir sebagai legitimasi pembubaran PKI dan pelarangan terhadap Marxisme-Leninisme yang diklaim sebagai ideologi dari PKI. Dan TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 muncul untuk menguatkan tindakan hukum bagi pemerintah dalam membubarkan PKI.

Terdapat sejumlah pasal yang menggambarkan kondisi politik pada masa itu, antara lain dalam Pasal 2 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966).  Berikut bunyi dari pasal tersebut: “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.”

Saat memasuki reformasi, upaya menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia, telah dilakukan melalui jalur politik. Caranya dengan berusaha mencabut TAP MPRS No XXV/MPRS/1966, dalam Sidang Umum MPR tahun 2003.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh orang-orang yang mendesak agar TAP MPRS No XXV/MPRS/1966, misalnya melalui jalur hukum, gugatan class action PKI melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2005.

Juga melalui jalur non yudicial dengan disahkannya UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU tersebut menjadi pintu masuk PKI untuk dapat eksis. Dampaknya,  jalur pendidikan kurikulum sejarah berbasis kompetensi, tidak lagi mencantumkan pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965.

Namun setelah dilakukan peninjauan hukum kembali (judicial review), Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU No 27 tahun 2004 tentang KKR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, UU tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Keputusan MK disampaikan dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua Majelis, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH di Jakarta, Kamis (7/12/2006). MK menilai UU tersebut secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kilas Balik Rekonsiliasi

Upaya Ustadz Alfian Tanjung untuk memfilter kebangkitan PKI sudah sangat jelas. Dia tidak mau anak bangsa lupa akan sejarah. Alfian mengutip pernyataan kader PKI bernama Sudisman sebelum dihukum mati, begini bunyinya: “Dia (Sudisman) mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam peran sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman.”

Pernyataan masa lalu Sudisman inilah yang menjadi beban Alfian Tanjung sebagai generasi tengah karena dia sendiri tidak mengalami keganasan PKI tahun 1965. Alfian gelisah karena sampai saat ini sudah muncul AD/ART PKI.

“Kalau yang mengerti organisasi, maka tidak bisa dipungkiri lahirnya sebuah AD/ART adalah merupakan produk dari pembahasan berskala nasional. Artinya, PKI telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intens, termasuk di Solo,” terangnya.

Di media sosial, ketakutan akan bangkitnya PKI sudah menyebar. Polisi bahkan menangkap sejumlah orang yang disangka menyebarkan atribut partai terlarang itu. Presiden Joko Widodo sendiri pernah meminta penegak hukum menertibkan segala simbol PKI lewat pendekatan hukum.

Namun bila melihat kilas balik rekonsiliasi, hal ini berbanding terbalik apa yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat berkuasa pada tahun 2000. Saat itu Gus Dur malah berencana mencabut ketetapan MPRS.

Kala itu wacana Gus Dur sempat mendapat pertentangan banyak kalangan. Usut punya usut, rupanya Gus Dur kala itu tersentuh mendengar penderitaan keluarga tokoh PKI seperti Aidit oleh rezim Orde Baru. “Mereka tidak bisa diperlakukan sebagai orang yang tidak punya hak sama sekali,” katanya. Lebih jauh, pencabutan ketetapan MPRS yang diusulkannya itu punya alasan lain.

Kabar yang berhembus di lingkungan kepresidenan, pencabutan itu dimaksudkan untuk mengoreksi sejarah. Dengan keterbukaan yang lebih besar, orang tak ragu lagi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Bahkan banyak para sejarawan selama ini tidak berani mengungkap versi lain dari misteri 30 September 1965.

Harapan Gus Dur, pencabutan TAP MPRS untuk rekonsiliasi nasional. Tragedi 30 September, bagaimanapun, memang telah membelah negeri ini dalam “perang saudara”. Bahkan, lebih jauh, Presiden Abdurrahman menyatakan maaf atas “peristiwa berdarah yang banyak menelan korban jiwa” itu.

Kalangan NU setuju membangun rekonsiliasi, namun tidak setuju dengan pencabutan ketetapan MPRS. Kalau rekonsiliasi hendak untuk menatap masa depan boleh-boleh saja, asalkan bukan jembatan untuk membangkitkan pertikaian kembali. Sebab bagaimana juga negara harus tetap melindungi masyarakat miskin agar tidak terbawa oleh ajaran komunisme.

Memang tak mudah membangun rekonsiliasi seperti yang diinginkan Gus Dur. Persoalan bertambah rumit bagi Gus Dur karena ajakannya justru dicibirkan oleh tokoh seperti Pramoedya Ananta Toer. “Gampang amat minta maaf,” kata Pramoedya, “Untuk basa-basi, itu baik saja, tapi selanjutnya apa? Saya tidak percaya sama Gus Dur.”

Pramoedya menuntut hukum dan keadilan ditegakkan. Lebih dari itu, “Biar DPR dan MPR yang mengatakan soal itu. Gus Dur itu mewakili siapa (sebagai kepala negara atau warga NU)?”

Sikap Pram memang memperkecil peluang MPR memperdebatkan pencabutan ketetapan MPRS. Justru pencabutan larangan mempelajari Marxisme diperkirakan lebih mudah diperjuangkan. Buku-buku Pramoedya yang dulu selalu dicap berbau Marxisme, kini sudah bebas beredar. Bahkan buku Karl Marx belakangan bermunculan dalam bahasa Indonesia. Marxisme tidak selalu identik dengan komunisme. Bapak bangsa seperti Mohammad Hatta, yang juga seorang muslim yang taat, suatu ketika bahkan pernah menyatakan, “Saya seorang Marxis”.

Setelah setengah abad PKI dimatikan oleh MPRS, akankah ketakutan terhadap komunisme bangkit lagi? Ustadz Alfian Tanjung sudah mengurai banyak hal soal kebangkitan PKI. Sayang, kampanye dia terhenti di tengah jalan. Dia harus menjalani tuduhan atas ujaran kebencian dengan mendekam dalam tahanan. Akankah bahaya komunisme bangkit lagi seperti kekhawatiran Alfian Tanjung? Atau mampukah kader-kader PKI yang kini sedang ‘bersembunyi’ melakukan gerakan masif mencabut ketetapan MPRS? Kita tunggu saja.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here