Debat Infrastruktur Makin Panas (2)

Tarif Tol Mahal Bisa Picu Biaya Akomodasi dan Inflasi

0
138
Tol Cikopo-Palimanan merupakan ruas tol termahal dengan tarif Rp306.000 di antara ruas tol Trans Jawa.

Nusantara.news, Jakarta – Tema infrastruktur diperkirakan akan menjadi topik paling hanya menjelang dan setelah debat kedua pada 17 Februari 2019 mendatang. Sebab pada tema ini banyak sekali klaim keberhasilan, sebanyak kritik pedas yang menyertainya. Akankah infrastruktur menjadi pintu tol Jokowi menuju Presiden 2019-2024? Atau justru menjerumuskannya menjadi mantan presiden?

Seperti diketahui, pada debat kedua pada 17 Februari yang akan digelar di hotel Fairmont, Senayan, ada tiga tema yang diangkat, yakni energi dan pangan, infrastruktur dan sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Peserta debat kedua ini khusus calon presiden Jokowi melawan calon presiden Prabowo, calon wakil presiden kedua kubu tak dilibatkan, namun diperkenankan untuk hadir.

Diprediksi debat ini akan sengit didominasi oleh persoalan infrastruktur. Tujuan kebijakan pemerintah membangun infrastruktur adalah untuk memangkas biaya logistik, namun dalam pelaksanaannya kebijakan itu salah arah. Sehingga berujung pada penerapan tarif tol yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari tarif tol negara tetangga.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat mahalnya tarif tol baik untuk kendaraan pribadi ataupun angkutan barang dan truk, berimbas pada frekuensi penggunaannya. Hal ini terlihat dari volume lalu lintas di jalan tol Trans Jawa masih tampak sepi dan lengang, seperti bukan jalan tol, terutama selepas ruas Pejagan

Karena itu YLKI mendukung wacana untuk mengevaluasi tarif jalan tol Trans Jawa, sebagaimana permintaan Presiden Jokowi.

Tulus menilai tol Trans Jawa terancam tidak akan menjadi instrumen untuk menurunkan biaya logistik, oleh karena biaya tol mahal maka memicu mayoritas angkutan truk tidak mau masuk ke dalam jalan tol.

Menurut keterangan Ketua Aptrindo Gemilang Tarigan, yang tergabung dalam tim Susur, bahwa sopir tidak dibekali biaya untuk masuk tol. Kecuali untuk tol Cikampek saja.

“Truk akan masuk tol Trans Jawa, jika biaya tol ditanggung oleh penerima barang. Terlalu mahal bagi pengusaha truk untuk menanggung tarif tol Trans Jawa yang mencapai Rp1,4 juta,” menurut dia.

Sementara itu harga makanan dan minuman di tempat peristirahatan (rest area) juga dirasa masih mahal. Karena itu, pengelola tol diminta untuk menurunkan biaya sewa lahan bagi para tenant. 

“Sebab patut diduga, mahalnya makanan/minuman karena dipicu oleh mahalnya sewa lahan bagi para tenant,” lanjut Tulus.

Dia mengakui eksistensi tol Trans Jawa banyak membangkitkan volume trafik ke kota-kota di Jawa Tengah seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dan lainnya.

Hanya saja dampak mahalnya jalan tol Trans Jawa yang harus ditanggung oleh perusahaan angkutan dan logistik, pada gilirannya akan berimbas pada mahalnya biaya logistik. Tahap selanjutnya biaya logistik yang mahal tersebut harus dibebankan kepada produk barang yang didistribusikan hingga ke end user dengan harga yang lebih mahal.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu menyarankan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno tidak menjadikan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sebagai ‘dagangan politik’. Sebab, hal tersebut dinilai hanya akan membuat pembangunan di Indonesia semakin mahal seperti saat ini.

“Tidak boleh infrastruktur komersial jadi target politik karena semua akan naik, harga tanah akan naik, makanya harga tol kita per kilometer mahal sekali karena dijadikan target politik,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Said Didu mengatakan jika ingin mendorong pembangunan infrastruktur maka Prabowo-Sandi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden harus memasukkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai program kerja. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Dia menyarankan kalau Prabowo-Sandi menang, agar pembangunan jalan tol oitu diaudit karena membebani masyarakat. “Kenapa sih ini terjadi, karena saya lihat yang boleh dijadikan target politik adalah infrastruktur dasar, bangun SD sekian,” jelasnya.

Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK pembangunan infrastruktur hanya difokuskan pada sektor komersial seperti jalan tol. Sementara infrastruktur dasar seperti gedung Sekolah Dasar (SD), jalan desa dan irigasi terlupakan.

Infrastruktur itu sebenarnya ada tiga kategorinya. Pertama infrastruktur dasar, kedua infrastruktur ekonomi, ketiga infrastruktur komersial. Infrastruktur dasar itu jalan desa, irigasi, gedung SD, puskesmas yang nyaris tidak tersentuh.

“Infrastruktur komersial murni kayak tol, sekarang kita lihat yang diprioritaskan pemerintah itu infrastruktur komersial. Yang problem adalah ternyata infrastruktur komersial mengabaikan infrastruktur dasar, banyak yang terabaikan,” sambungnya.

Sementara CEO PINA dan sekaligus Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Eko Putro Adijayanto menerangkan, pembangunan tol yang dilakukan saat ini berbeda dengan pembangunan tol di tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan, semakin lama harga tanah dan material mengalami peningkatan.

“Sehingga jelas membawa dampak harga, harga lahan jauh lebih mahal, cost meterial lebih mahal, tapi itu keniscayaan tidak bisa dihindari,” katanya dalam diskusi bertajuk Pembangunan Infrastruktur di Jakarta pekan lalu.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dikebut hari ini ialah satu langkah yang sebelumnya tertunda. “Kami sebagai anak buah tentunya harus cari cara kreatif sehingga apapun yang terjadi harus dicarikan sumber biaya yang variatif. Sehingga, kami melihatnya lebih karena suatu langkah yang tertunda sudah sangat lama akhirnya harus diambil sekarang better late than never,” sambungnya.

Bicara mengenai investasi, dia juga menuturkan, pengembang dan bank berhitung mengenai kelayakan investasi dari tol. Penghitungan ini juga menimbang keuntungan dari pengembang.

Tentunya yang terjadi adalah kalau bicara cost, ketika dia harus datang ke bank, mitra investasi tentu semua harus membuat proyek menjadi feasible dan ada hitungannya. Ketika ada hitungannya nanti masing-masing ruas tol harus dihitung berapa fee-nya dan tarifnya yang dikenakan kepada end user. Sehingga perusahaan tersebut juga bisa mendapatkan keuntungan.

 

Mahalnya jalan tol Trans Jawa juga dikhawatirkan dapat merangsang naiknya inflasi. Bank Indonesia memprediksi sumbangan dari tingginya tarif tol Trans Jawa bisa mengatrol inflasi eksisting plus minus 1%, dan itu angka yang signifikan.

Itu sebabnya adalah baik bagi para pebisnis jalan tol untuk menurunkan tarif tol hingga setidaknya sama dengan tarif tol di negara-negara ASEAN. Bahkan bila ingin lebih kompetitif, lebih murah lagi sehingga trafik tol bisa lebih padat.

Oleh karena tingginya tarif tol tidak menguntungkan kubu 01 pada debat kedua, maka itu Presiden Jokowi meminta para menteri dan para pengusaha jalan tol untuk mengevaluasi tarif tol Trans Jakarta yang jauh lebih mahal dari tarif tol negara-negara ASEAN. Akankah pengusaha jalan tol mendengar keinginan Presiden Jokowi?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here