Tersandera Defisit Menahun (2)

Tarik Ulur Antara Penghematan dan Pengurangan Layanan

0
44
Ada tiga hal yang perlu diperbaiki dari BPJS Kesehatan agar tidak defisit menahun, yakni perbaikan manajemen, perbaikan layanan pasien dan perbaikan pembayaran ke rumah sakit.

Nusantara.news, Jakarta: Keberadaan Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti ada tapi tiada. Dikatakan ada karena memang manfaatnya dirasakan oleh 203 juta peserta, dikatakan tak ada karena manfaatnya terus menurun dan malah hilang sama sekali.

Begitulah tamsil yang dialami BPJS Kesehatan, kiprahnya sejak 2014 sangat dirasakan, bahkan sampai Oktober 2018 sudah 203 juta bergabung dalam asuransi sosial ini. Namun dibalik luasnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, ternyata segudang masalah menggelayuti.

Berikut kelanjutan persoalan-persoalan yang menggelayuti BPJS Kesehatan.

Keenam, anggaran BPJS Kesehatan besar sekali, yakni 4,8% dari Rp75 triliun atau Rp3,77 triliun, sementara pegawainya sebanyak 7.000 orang. Artinya satu orang menangani dana Rp500 juta, luar biasa besar. Tapi meraup dana PBPU 12 juta orang gagal. Ini menunjukkan profesionalisme karyawan BPJS tidak optimal karena ada kegagalan meraup iurang bulanan PBPU.

Ketujuh, karyawan dan direksi BPJS Kesehatan mendapat dobel proteksi, mereka menggunakan asuransi kesehatan Inhealt Indonesia. Bukan orang per orang, sistem seluruh pegawai. Artinya jika mereka ada masalah pelayanan BPJS, mereka tidak terdampak.

“Kalau saya jual nasi padang, saya sendiri tak makan nasi padang. Begitulah orang-orang BPJS Kesehatan, mereka tidak memakai produk mereka sendiri, tapi kalau sakit langsung masuk rumah sakit dengan layanan mewah pakai Inhealt Indonesia,” jelasnya.

Ketika difoto, lanjut Patrianef, mereka foto rame-rame juga menggunakan kartu BPJS. Tapi diam-diam mereka berobat pakai Inhealt Indonesia. “Saya sebagai dokter menggunakan single protection, saya tidak keberatan. Tapi anda rasakan sendiri produk yang anda kelola sendiri dong. Biar anda bisa merasakan kurang obat, terapi dihentikan, masuk rumah sakit sulit, berobat berjam-jam,” kata dia.

Kedelapan, BPJS Kesehatan sangat boros, memiliki delapan dewan direktur dan delapan dewan pengawas. Maukah mereka efisiensi dana operasional dari 4,8% turun 3% atau hemat 1,8%, itu bisa menghemat keuangan negara Rp2 triliun. Jadi benar jika presiden memarahi mereka.

Kesembilan, tugas BPJS Kesehatan adalah pengobatan, atau kuratif, BPJS harus fokus mengobati pasien. BPJS Keeshatan jangan ikut campur menangani Puskesmas. Sekarang BPJS masuk ke puskesmas. BPJS juga masuk ke klinik puskesmas, jadi Pemda yang membiayai. Artinya dana kapitasi dari Rp3.000 hingga Rp6.000, lumayan menghemat, karena nantinya ditanggulangi oleh Pemda. Jika BPJS Kesehatan fokus ke kuratif. Ada efisiensi dana operasional, PBPU, penurunan kapitasi, maka akan menghemat Rp10 triliun hingga Rp15 triliun, artinya BPJS Kesehatan tak perlu defisit.

Kesepulih, angka-angka kesehatan adalah angka yang pasti. Dengan duit sekian, ujungnya sekian. Kesalahannya mengapa defisit BPJS Kesehatan berlarut-larut, karena DPR dan Kemenkeu sengaja membuat BPJS defisit. “Paling gampang menangguk ikan itu di air yang keruh. PBPU ini keruh, ada pengeluaran Rp23 triliun bisa ditelisik BPJS, tahu angka statistik normal. Pengeluaran Rp23 triliun adalah angka statistik tidak normal,” papar Patrianef.

Sementara Kuasa Hukum BPJS Kesehatan Watch Timboel Siregar menambahkan, kesebelas, persoalan defisit, keterlambatan layanan, pengurangan bahkan penghilangan obat dan terapi, adalah masalah-masalah yang berulang-ulang empat tahun terakhir.

Seperti RUSD Pasar Rebo mengalami tunggakan pembayaran Rp12 miliar, dampaknya pemberian obat kepada pasien ada yang ditunda hingga dua pekan. Rumah sakit di Bandung sempat menolak melayani pasien BPJS Kesehatan, tapi setelah dimediasi akhirnya mau melayani. Termaasuk pasien kanker payudara di Pondok Kopi, obat rutin yang harus dikonsumsinya sudah dihentikan, sehingga pasien menuntut BPJS Kesehatan.

Kesebelas, BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan manajemen, pelayanan pasien dan pembayaran ke rumah sakit. Karena tiga hal inilah yang dipicu oleh aksi penghematan besar-besar BPJS Kesehatan lewat penurunan layanan.

“Jadi wajar kalau Presiden menegur direksi BPJS. Saya setuju perlu ada perbaikan terhadap BPJS Kesehatan karena memang dibutuhkan ratusan juta rakyat Indonesia. Tapi saya tidak setuju kalau dibubarkan,” tegas Timboel.

Jawaban BPJS

Direktur Pelayanan dan Perluasan Kepesertaan BPJS Andayani Budi Lestari mengakui berbagai keluhan pasien, rumah sakit dan manajemen tersebut. Namun dia mengingatkan pada 2017 ada 64,4 juta pasien kunjungan rawat jalan ke rumah sakit. Dari jumlah tersebut, 8,7 juta pasien mengikuti rawat inap.

Artinya ada peningkatan layanan dan pasien leluasa keluar masuk rumah sakit dengan percaya diri. Dulu banyak orang ditahan keluar dari rumah sakit karena tak  mampu membayar, sekarang sudah tak ada lagi. Sebanyak 70% peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berobat di rumah sakit swasta dan 95% mereka berobat di RSUD.

Peserta BPJS sampai Oktober 2018 mencapai 203 juta lebih, atau 78% dari populasi penduduk Indonesia. Dari kondisi tersebut kelas 1 sebanyak 68,2%, kelas 2 mencapai 19,5%, kelas 1 sebanyak 12,3%. Saat ini angka kesakitan belum mature, sekitar 37%, pengalaman Askes angka itu sudah mencapai 53%. Artinya, akses finansial ini memberikan kesempatan kepada peserta JKN untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Terkait defisit, Andayani karena besaran iuran yang defisit sejak awal dan tidak naik. Peserta PBI harusnya membayar Rp36.000, saat ini mereka mengiur Rp23.000, jadi defisit Rp13.000. Kemudian PBPU harusnya Rp63.000 tapi baru bisa dibayar Rp51.000. Artinya risk polling-nya tidak optimal, apalagi pasien baru mendaftar ketika sakit.

Peserta PBPU tahun 2017 berobat dengan penyakit katastropik hingga Rp18,4 triliun. Kalau keinginan masyarakat harus diikuti, berapapun dana BPJS Kesehatan tidak akan pernah cukup. Karena itu dengan uang yang terbatas manajemen BPJS Kesehatan berupaya mengatur supaya bisa dicukup-cukupi.

Berangkat dari masalah-masalah di atas, memang patut diilustrasikan bahwa BPJS Kesehatan benar-benar hidup segan, mati tak enggan. Keberadaannya diakui dibutuhkan banyak orang, namun kemampuannya sangat terbatas. Karena itu dibutuhkan manajemen BPJS Kesehatan yang cerdas, terbuka dan mampu memberi solusi atas semua persoalan yang berkembang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here