Tarik Ulur Impor Beras Antara Enggar dan Buwas

0
407
Dirut Bulog Budi Waseso menolak rencana impor beras 1 juta ton yang digagas oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan laten kembali mengemuka. Perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog di satu sisi, dan Kementerian Pertanian di sisi lain. Tarik menarik impor beras 1 juta ton antara pejabat negara kembali terulang.

Mestinya persoalan-persoalan seperti ini sudah selesai di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu terjadi perdebatan yang keras antara Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, Menteri Perdagangan dan BPS, dan sepertinya sudah tuntas.

Anehnya sekarang terulang, terutama setelah adanya keinginan yang kuat untuk mengimpor 1 juta ton beras oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sementara Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menolak dengan menyatakan tak ingin mengimpor dulu sebelum menyerap sampai jenuh produksi petani.

Buwas menyatakan tidak akan mendatangkan beras impor tambahan sebesar 500 ribu ton dalam waktu dekat. Terlebih dahulu, Bulog akan menghitung data produksi beras dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Menteri Pertanian mengatakan sedang surplus. Sekarang saya hitung daerah mana saja yang surplus dengan kemampuan gudang Bulog,” tegas Buwas.

Belum jelas kapan target waktu penyelesaian penghitungan data produksi itu rampung. Tapi dia berharap bisa menyelesaikan secepatnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyatakan pihaknya menyesalkan kebijakan impor. Dia melarang kebijakan itu dilakukan dengan pertimbangan stok beras yang ada.

“Tidak boleh ada impor lagi, dasar dari kebijakan impor kan kalau cadangan beras Bulog sudah di bawah 1 juta ton,” kata Agung belum lama ini.

Kronologi izin impor

Mendag Enggartiasto Lukita memberikan penjelasan mengenai kronologis di balik keputusan izin impor beras sejumlah total 1 juta ton sepanjang 2018. Menurutnya, keputusan impor dilakukan berdasarkan perhitungan ketersediaan suplai produksi beras dari petani.

Argumentasi itu seolah ingin mematahkan pernyataan Buwas dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang bersikeras menolak impor.

Menurut Enggar, kebijakan impor beras diputuskan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada Februari 2018. Rapat kala itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pihak Kementerian BUMN, dan Direktur Utama Bulog saat itu, Djarot Kusumayakti.

Menurutnya keputusan impor itu diambil lantaran melihat stok beras di gudang beras yang mulai menipis, sementara tingkat kebutuhan diprediksi terus meningkat. “Kebijakan diputuskan karena suplai beras yang kurang,” kata Enggar saat itu.

Per 23 Mei 2018, stok beras di gudang Bulog tercatat sekitar 1,3 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebesar 791.911 ton merupakan serapan beras milik petani, sedangkan 532.526 ton merupakan kontribusi dari beras impor.

Sementara menurut catatan Bulog, per Januari-Mei 2017 total penyerapan beras Bulog telah sebesar 1,1 juta ton, sedangkan pada periode yang sama 2016 jumlah angka serapan juga telah mencapai 1,3 juta ton.

Jumlah penyerapan beras petani yang tidak sampai 1 juta ton di tahun ini juga yang menjadi alasan utama impor harus dilakukan. Pasalnya, stok beras yang ada di gudang Bulog menjadi faktor psikologis mengontrol harga beras di tingkat konsumen.

Enggar mempertanyakan sikap Budi Waseso dan Amran Sulaiman yang menentang impor. Pasalnya, Bulog hanya bertugas melaksanakan keputusan Rakortas. “Kalau tidak mau impor ke depan ya silakan, sekarang keputusan bersama,” ujarnya.

Ironi berulang

Tentu saja tarik menarik apakah kita perlu impor 1 juta ton beras atau tidak merupakan cerita lama yang berulang. Seperti tak ada habisnya dan tak memiliki sense of crisis, pemaksaan impor beras dan bahan pangan lainnya telah menyebab transaksi perdagangan Indonesia per April 2018 defisit US$1,63 miliar.

Kerangka berpikir Buwas yang menggunakan pendekatan keamanan dan tentu saja wawasan ke-Indonesiaan yang luas, memang bertolak belakang dengan pendekatan Enggar yang berlatar belakang pengusaha. Terlihat jelas Buwas agak berhati-hati dan menginginkan urut-urutan keputusan impor beras itu logis, menyesuaikan kebutuhan sekaligus menyesuaikan stok pangan dan hasil panen petani.

Kalau memang pendekatannya harus impor, pertanyaan sederhana, buat apa ada pemerintah? Pemerintah harusnya hadir dalam rangka mengatasi defisit beras, solusi paling masuk akal adalah menggenjot produksi pertanian, bukan malah mencari solusi paling gampang dengan impor beras.

Padahal multiplier effect dari impor beras sangat panjang. Umumnya impor dilakukan di saat petani sedang atau menjelang panen raya, sehingga ketika panen harga beras petani jatuh.

Akibat lanjutannya tentu kesejahteraan petani semakin merosot karena setiap hasil panennya selalu dibeli dengan harga murah karena diguyur oleh produk impor.

Selain itu, impor beras juga menyebabkan transaksi perdagangan Indonesia makin inferior sehingga menimbulkan defisit perdagangan yang terus membengkak. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus terperosok, sehingga menambah berat beban likuiditas untuk pengadaan impor dan itu dibebankan ke APBN.

Mestinya sikap tegas dan selektif Buwas yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan impor tidaknya beras nasional. Bukan sikap gebyah uyah serba impor pangan Enggar yang dikedepankan.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli ikut angkat bicara soal maraknya impor beras dan impor pangan pada umumnya.

Rizal mengatakan, ada pihak-pihak yang mencari rente dari impor pangan. Impor juga sengaja dibuka lebar karena bisa menjadi sumber dana yang besar untuk kepentingan politik.

“Yang terjadi, di belakang inisiatif impor ada yang selalu ingin cari uang gampang. Impor pangan sumber politik besar,” tegas Rizal.

Rizal menuturkan, salah satu orang yang pernah menjadi Menteri Perdagangan mengakui ada pihak yang menawarkan bagian keuntungan dari jatah impor pangan. Ada pula orang yang langsung jor-joran membuka keran impor pangan begitu diangkat menjadi Menteri Perdagangan.

Menurut Rizal, kebijakan pemerintah yang jor-joran membuka impor pangan tidak pro rakyat. Dengan sumber daya yang ada, harusnya Indonesia tak perlu bergantung pada pangan impor. Malahan Indonesia bisa jadi eksportir pangan.

Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat kedaulatan pangan dengan memberdayakan petani di dalam negeri.

Pada akhirnya, semua berpulang pada sikap kepemimpinan nasional. Apakah kita akan terus-terusan terperosok dalam semangat impor pangan pada saat Indonesia pernah menyandang gelar sebagai negeri yang pernah berhasil swasembada pangan.

Situasi salah urus ini apakah akan kita sudahi atau akan kita lanjutkan? Semua berpulang pada rakyat Indonesia yang semakin cerdas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here