Tata Cara Tolak Hak Angket KPK, Fraksi Ajukan Pembatalan

0
76
Suasana sidang DPR RI.

Nusantara.news, JAKARTA – Nasib hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergantung pada sikap fraksi yang ada di DPR RI. Jika, menolak melanjutkan hak angket, maka fraksi harus mengajukan surat pembatalan.

Hal ini dikemukakan pengamat hukum tata negara Dr Refly Harun, S.H., M.H., LL.M menanggapi perkembangan hak angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disetujui di tingkat usul, tetapi ditolak di tingkat pembentukan panitia angket.

Tanda-tanda hak angket terancam batal terlihat dari sikap sejumlah fraksi yang menolak mengirim perwakilan untuk membentuk pansus atau Panitia Angket KPK. Sampai Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Mei 2017, dari 10 fraksi yang ada di DPR, belum ada fraksi yang mengirimkan daftar nama anggota fraksinya kepada pimpinan DPR sebagai syarat untuk membentuk panitia angket.

Yang ada malah Fraksi PKS yang diwakili anggota F-PKS Ansory Siregar,  secara resmi menyerahkan berkas menolak mengirim perwakilan untuk membentuk Panitia Angket KPK.

Sehari setelah paripurna DPR, baru Fraksi Partai Golkar mengirim secara resmi 5 orang perwakilannya, yakni Bambang Soesatyo,  Adies Kadir, Mukhamad Misbakhun, John Kenedy Azis, dan Agun Gunandjar Sudarsa.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 201 ayat  (2) dikatakan, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Unsur semua fraksi menjadi penekanan dalam hal ini, karena dengan demikian hanya dengan penolakan Fraksi PKS, maka DPR tidak bisa membentuk Panitia Angket KPK.

Lalu apakah usul hak angket yang dimotori 25 anggota DPR yang bertindak sendiri sendiri, dan sudah disetujui oleh Paripurna DPR, batal dengan sendirinya setelah penolakan resmi Fraksi PKS?

“Jika fraksi fraksi tidak mengajukan pembatalan, maka tentu hak angket dapat tetap berjalan. Karena, hak angket sudah disahkan dalam sidang paripurna,” kata Refly Harun.

Refly menjelaskan, untuk membatalkan  hak angket itu, fraksi harus mengajukan surat pembatalan ke Badan Musyawarah (Bamus), selanjutnya dibawa ke Pimpinan DPR. Setelah itu, barulah  diputuskan dalam sidang paripurna apakah hak angket itu tetap dilanjutkan atau tidak.

“Jadi, semua tergantung dari fraksi. Kalau mau batalkan, ya buat surat pembatalan yang diajukan ke Bamus, lalu ke pimpinan yang selanjutnya diputuskan di rapat paripurna. Karena, hak angket juga tadinya diputuskan di rapat paripurna,” jelasnya.

Penolakan Fraksi Masih Diragukan

Sampai saat ini 5 dari 10 fraksi di DPR sudah mengeluarkan pernyataan tidak akan mengirimkan perwakilan. Kelima fraksi tersebut adalah, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN dan PKB.

Sementara 3 fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem belum memberikan kepastian.

Fraksi Partai Golkar sudah mengirim perwakilan, dan Fraksi Gerindra mungkin akan menyusul mengirimkan perwakilan.

Oleh sebab itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus Trakit mengapresiasi Refly Harun.

Kalau mau dibatalkan, katanya, fraksi harus segera mengajukan pembatalan.

Lucius mengatakan, dirinya masih ragu dengan fraksi fraksi yang menyatakan menolak mengirim perwakilan sebelum ada ada bukti nyata dalam bentuk pengajuan pembatalan seperti dikemukakan Refly Harun.

Sebab, sikap fraksi yang suka  berubah-ubah, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Sikap plin plan politisi senayan tidak lebih dari ketakutan akan dampak politis yang akan diterima jika mendukung hak angket.

“Buktinya bisa dilihat dari sikap fraksi yang maju mundur,” jelasnya.

Karena itu, imbuh Lucius,  masyarakat tidak boleh percaya begitu saja atas dinamika yang terjadi di DPR terkait hak angket tersebut. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here