Tax Ratio 16%, Jokowi Gagal. Sanggupkah Prabowo Merealisasikan?

0
174

Nusantara.news, Jakarta – Masing-masing calon presiden (capres) selalu menargetkan pencapaian rasio pajak (tax ratio) sebesar 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun dalam beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi hanya sanggup merealisasikannya hanya 10%. Sanggupkah Prabowo memenuhi janji kampanyenya dan tak mengulang kegagalan Jokowi?

Tax ratio merupakan formula untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun. Gambaran sederhananya seperti ini, PDB adalah nilai total keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Negara dalam kurun waktu satu tahun. Pajak hanyalah instrumen fiskal yang digunakan untuk menarik dan mengalihkan sebagian nilai tersebut menjadi penerimaan Negara yang yang diatur berdasarkan Undang-Undang.

Isu tax ratio 16% pernah beberapa kali dicetuskan oleh Jokowi bahkan dimasukkan dalam Nawa Citanya, namun memang realisasinya rutin jauh dari angka tersebut. Pada 2015 tax ratio  tercatat hanya 10,74% dan pada 2016 turun menjadi 10,36%. Pada 2017, capaian tax ratio hanya 10,71% dan pada 2018 tax ratio turun drastis ke level 8,43%.

Sebenarnya, target tax ratio 16% saja masih lebih rendah jika dibandingkan tax ratio negara-negara di dunia. Seperti data IMF, World Bank dan OECD menyebutkan Amerika Serikat tax ratio-nya di level 26%, Inggris 30,6%, Jerman 37%, dan negara-negara Skandinavia dengan rasio di atas 40%.

Sementara itu, di wilayah Asia Tenggara–ukuran yang lebih relevan untuk dibandingkan–tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia 14,4%, Filipina 13,67%, Singapura 14,29%, dan Kamboja 15,3%. Padahal, PDB Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, nomor 5 se-Asia, dan 15 se-dunia, jadi memang ironi.

Untuk mencapai target tax ratio 16%, konon kabarnya paling tidak pertumbuhan ekonomi Indonesia harus menapai 20%. Padahal empat tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi stagnasi di level 5% plus minus 1%. Jadi, memang Jokowi telah membuktikan kinerja ekonominya tidak hanya gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi, tapi juga sekaligus gagal merealisasikan target tax ratio.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan upaya mencapai peningkatan tax ratio tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan kerja keras, salah satunya melalui reformasi perpajakan yang konsisten, penguatan kelembagaan perpajakan, penggalian potensi dan penegakan hukum yang objektif.

Ia pribadi menargetkan bahwa pada 2019 mendatang tax ratio Indonesia bisa mencapai 16% dari PDB. Target tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi.

Tax ratio Indonesia hanya 10,3% saja. Sebagai Menkeu, hal ini sulit saya terima. Tax ratio Indonesia harus tumbuh 16% di 2019 dan ini sulit,” kata dia dalam International Tax Conference tahun lalu.

Menurut Menkeu, demi membantu tax rasio tumbuh sampai 16% ini pemerintah Indonesia telah berupaya sejak dicetuskannya program amnesti pajak yang telah berakhir pada 1 April 2017. Dengan dimulainya amnesti pajak, reformasi perpajakan di Indonesia telah dimulai.

“Pemerintah telah menyelesaikan amnesti pajak untuk memperlebar tax base dan menambah kepatuhan wajib pajak. Sudah ada aset yang dideklarasikan dengan jumlah total mencapai Rp 4.800 triliun,” ujarnya.

Ia melanjutkan, alasan tax rasio Indonesia rendah adalah masih adanya celah dalam aturan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk tidak patuh dengan pajak. Hal ini lantaran banyak pengecualian yang pada akhirnya menciptakan loopholes atau celah untuk tidak memenuhi kewajiban pajak.

Selain itu, banyaknya pendekatan acak yang tidak sesuai standar dilakukan oleh petugas pajak saat berhadapan dengan pembayar pajak. Ditambah lagi, tidak sinkronnya database dalam sistem Ditjen Pajak di mana memungkinkan wajib pajak menghindar dari pajaknya dengan mudah.

“Anda tidak perlu pergi ke luar Indonesia untuk menghindar pajak. Anda hanya perlu pergi ke luar Jawa, sudah bisa dengan mudah menghindari karena datanya tidak sinkron satu sama lain antar daerah,” papar Menkeu.

Menurut Sri, ada pula distorsi yang sangat besar di Indonesia di mana orang superkaya bisa dengan mudah menghindari pajak dengan pergi ke negara tetangga. Seperti fenomena Panama Papers atau Paradise Papers.

Lantas, seberapa besar potensi Prabowo Subianto kalau dia terpilih menjadi Presiden 2019-2024 mampu mengatrol tax ratio hingga 16%?

Sebenarnya, secara teknis ada beberapa potensi yang bisa dioptimalkan Prabowo jika ia memimpin NKRI agar tax ratio meningkat.

Pertama, meningkatkan jumlah wajib pajak (WP). Berdasarkan laporan Ditjen Pajak, jumlah WP yang menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada 31 Maret 2019 sebanyak 11,09 juta (60,60%) dari total WP yang terdaftar sebanyak 18,3 juta. Padahal dengan jumlah penduduk Indonesia 263 juta dan luas wilayah 1.905 juta kilometer per segi seharusnya jumlah WP yang ideal mencapai 37 juta. Jadi ruang penambahan WP masih sangat besar.

Kedua, meningkatkan kepatuhan WP. Melihat rendahnya kepatuhan WP yang tercermin dari rendahnya penyetoran SPT dan ratio pajak, harus diatasi dengan cara membuat WP merasa membayar pajak adalah kewajiban. Jadi moral WP harus dibangun dari situasi keterpaksaan menjadi kesadaran, antara lain lewa Tax Awarding bagi para pembayar pajak yang patuh.

Ketiga, merelaksasi kebijakan perpajakan. Dalam situasi sulit dan krisis seperti sekarang ini harusnya kebijakan perpajakan lebih lentur sehingga membuat WP lebih leluasa. Presiden Jokowi sudah berkali-kali minta pajak penghasilan (PPh) korporasi diturunkan agar dunia usaha lebih cepat berputar, sayangnya Menkeu Sri Mulyani hingga saat ini belum kunjung merealisasi relaksasi pajak yang diusulkan Presiden Jokowi.

Padahal kalau ada relaksasi pajak yang bijak, mungkin penerimaan pajak dari PPh korporasi turun, namun jumlah korporasi yang membayar pajak meningkat. Pada akhirnya jumlah PPh akumulatif yang diterima pemerintah sama dengan jumlah penerimaan sebelumnya, atau tidak menutup kemungkinan lebih besar.

Keempat, sebanyak 18 Duta Besar negara-negara Uni Eropa pada 20 Januari lalu ke Hambalang menemui Prabowo. Salah satu topik pembicaraan yang cukup serius adalah soal larangan sawit Indonesia sebagai bahan bakar nabati di kawasan Uni Eropa.

Dalam pembicaraan itu ada semacam janji bahwa larangan itu akan dicabut dan konsekuensinya adalah ekspor sawit Indonesia akan meningkat ke negara-negara uni Eropa. Hal ini tentu saja akan meningkatkan pajak ekspor dan menignkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kelima, harapan investasi Raja Salman bin Abdulaziz al Saudi ke Indonesia sebesar US$25 miliar ternyata yang terealisasi hanya US$6 miliar. Atas lobi Habib Rizieq Shihab kemungkinan realisasi investasi itu bisa digenjot lebih besar untuk Indonesia pasca dipimpin Prabowo-Sandi. Komunikasi Raja Salman dengan Habib Rizieq kabarnya cukup intensif soal ini.

Keenam, kehadiran purnawirawan jenderal angkatan bersenjata AS Wesley Clark yang dia juga adalah Jenderal NATO ke Hambalang menemui Prabowo Subianto adalah angin segar buat Indonesia di bawah pimpinan Praboow kelak. Amerika juga bisa menerima sawit Indonesia dan meningkatkan kue kerjasama ekonomi, politik dan keamanan dengan Indonesia.

Mengapa Wesley perlu bicara khusus dengan Prabowo? Karena memang Indonesia di bawah pimpinan Jokowi sudah terlalu condong ke China. Hal ini tentu saja menggelisahkan Amerika yang perlu memperkuat geopolitiknya di Asia, Asean dan khususnya dengan menggandeng Indonesia lebih dekat.

Ketujuh, perlu melakukan tax amnesty jilid kedua yang lebih bersahabat dan lebih menjanjikan dibandingkan tax amnesty jilid pertama. Tax amnesty jilid pertama hanya menghasilkan deklarasi harta dalam negeri Rp3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp147 triliun.

Dengan tax amnesty jilid kedua, disarankan pengemplangan pajak WNI di luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp11.000 triliun bisa diperluas. Selain diampuni, dibebaskan dari hukum, juga diberikan penghargaan yang signifikan, sehingga jumlah uang masuk bisa lebih besar lagi. Namun setelah data aset di luar negeri sudah masuk ke Indonesia, maka tidak boleh keluar lagi, sehingga masukan dana WNI di luar negeri itu bisa digunakan untuk memutar ekonomi dan pertumbuhan ekonomi naik, dengan sendirinya tax ratio meningkat.

Kalau Prabowo berhasil mengambil hati WNI di luar negeri untuk membawa pulang asetnya, jangankan tax amensty 16%, boleh jadi 20% pun mudah dicapai. Tentu saja kuncinya, tawaran tawaran tax amnestynya harus lebih menarik dan merangsang aset itu kembali ke Indonesia.

Itulah beberapa perkiraan yang mungkin bisa dilakukan yang pada gilirannya dapat mengatrol tax ratio  Indonesia ke depan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here