Tebang Pilih Eksekusi Pemukiman di Kawasan Konservasi Pamurbaya

0
436
Kawasan Konservasi Pantai Timur Surabaya

Nusantara.news, Surabaya – Ratusan keluarga yang terlanjur bermukim di kawasan konservasi Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), dilanda was-was. Terutama mereka yang legalitas lahannya hanya berupa Petok D, atau secarik surat keterangan pemilikan tanah dari kepala desa. Sebelum UU Pokok Agraria diberlakukan  24 Desember 1960, Petok D memang  bukti kepemilikan tanah yang sah, tapi sekarang hanya sebagai  bukti pembayaran PBB saja.  

Keputusan  Pemkot Surabaya tidak menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diiringi dengan pemasangan sticker silang berwarna merah tanda bangunan rumah harus dibongkar, menjadi sumber rasa was-was. Ratusan kepala keluarga yang kebetulan tidak sanggup membeli unit rumah di kompleks perumahan, tentu  berpikir bahwa setelah lama bermukim justru akan jadi masalah.

Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Surabaya M. Machmud menilai Walikota Tri Rismaharini harus turun ke lapangan langsung melihat warganya. “Jangan hanya salahkan warga yang tinggal di kawasan konservasi. Walikota harus melihat kondisi riil yang terjadi,” pinta politisi Partai Demokrat tersebut, Senin (6/3/2017).

Apalagi menurut mantan wartawan  tersebut, ada kesan tebang pilih dalam eksekusi di kawasan konservasi Pamurbaya yang sesuai ketetapan Perda Nomor 3 Tahun 2007, seluas 2.500 hektar meliputi enam kelurahan di 4 kecamatan. “Saya punya foto udaranya, batas kawasan konservasi itu berbelok jika mengenai lahan milik pengembang besar. Sedangkan jika milik pribadi atau pengembang kecil garisnya lurus,” sergahnya.

Ini juga yang menjadi keprihatinan warga, sebab  tak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka berdiri kompleks perumahan yang didirikan pengembang besar.

Karena itu, Machmud menegaskan aparat penegak hukum harus ikut menyelidiki masalah ini. Sebab, selain menyinggung rasa keadilan rakyat kecil penetapan batas kawasan konservasi juga tidak disosialisasikan secara intensif dan baru ramai beberapa tahun terakhir. “Bersama beberapa anggota dewan lainnya, kami sempat turun berdialog langsung dengan warga yang rumahnya termasuk yang akan dibongkar,” sebut anggota Komisi C tersebut.

Indikasi sosialiasi baru dilakukan diperkuat pernyataan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II. Perwakilan BPN di Surabaya ini baru memblokir penerbitan sertifikat khusus untuk areal itu pada 2016. Praktis, siapapun pemilik lahan meski hanya berupa Petok D, tidak bisa mengubah peruntukan asetnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Surabaya II Siswanto beralasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang jadi acuan.

Namun Siswanto beberapa waktu lalu sempat menyebutkan dilema yang dihadapi pihaknya. Menurut dia, pengajuan hak atas tanah oleh warga yang memiliki Petok D secara  hukum, memang lebih tinggi dibanding perda. Namun dia menegaskan, BPN tetap tidak akan menerbitkan sertifikat terhadap Petok D di kawasan konservasi Pamurbaya.

Warga yang rumahnya terancam direlokasi sebenarnya juga tidak berdiam diri. Johan Fathurokhman salah satu anggota Tim 10 yang dibentuk atas inisiatif warga lahan konservasi, berharap dalam waktu dekat ada kejelasan tentang status tempat tinggalnya. Sebab dia khawatir, rencana relokasi justru akan merusak pola hidup keluarganya maupun warga yang lain.

“Anak-anak kami sudah sekolah di sini. Sebagian besar warga juga bekerja  dekat dengan rumah. Jika kami direlokasi, otomatis biaya kami bertambah belum adaptasi lagi dengan lingkungan baru,” terangnya. Karenanya, Johan berharap Pemkot ikut mempertimbangkan sisi kemanusiaan karena warga yang menempati sudah ada yang puluhan tahun sebelum Perda itu keluar.

“Tapi jika memang harus direlokasi, kami maunya ganti untung bukan ganti rugi. Namanya manusia, kami dulu tertarik beli tanah di sini karena harganya murah dan tidak memikirkan akan bermasalah seperti sekarang. Jika ganti rugi, pasti tidak akan cukup untuk beli rumah pengganti di Surabaya,” keluhnya.

Relokasi sepertinya jadi kebijakan Pemkot Surabaya dengan mengalokasikan Rp70 miliar untuk ganti rugi. Dana itu untuk merelokasi sekitar 90-an rumah dan bangunan milik warga. Besaran nila ini diungkap Kepala Dinas  Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Ekawati Rahayu kepada wartawan ketika ribut-ribut keresahan warga mencuat.

Namun Yayuk, panggilan akrab mantan Kabag Hukum tersebut,  mengaku belum tahu anggaran itu untuk ganti rugi tanah saja atau termasuk dengan bangunan milik warga. Dia menegaskan, pihaknya masih menunggu identifikasi Tim Pengadaan Tanah (TPT). “Itu tergantung identifikasi dulu dari pelaksana pengadaan tanah,” jelasnya sembari menyebut Pemkot dalam hal ini posisinya hanya sebagai satgas.  

Namun Machmud mengkritisi anggaran Rp70 miliar dari APBD tersebut. Menurut dia, jika mau tegas ada ratusan rumah dan bangunan warga yang berdiri di atas kawasan konservasi. Jumlah yang banyak ini memicu kekhawatiran lain bahwa jumlah ganti rugi akan sangat minim dan ujung-ujungnya warga akan dikalahkan oleh kebijakan Pemkot kendati sudah berbekal Petok D.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here