Politik Pangan (3)

Tekad Jokowi 3 Tahun Swasembada Pangan

0
128

Nusantara.news – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melibatkan TNI AD dalam program swasembada pangan pada awal pemerintahannya, tentu menyejukkan hati petani dan rakyat Indonesia. Jokowi bertekad dalam 3 tahun swasembada pangan harus tercapai.

“Jika tidak tercapai, menteri pertanian saya copot!” tegas Jokowi seraya meminta 17 Kementerian/Lembaga untuk bahu-membahu mewujudkan hal tersebut.

Namun apa yang terjadi?

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan, dia fokus pada enam hal, yaitu: irigasi, pupuk, benih, alsintan (alat mesin pertanian), penyuluhan, dan inseminasi buatan. Masalah pangan memang kompleks, ambisi swasembada tidak mudah. Selain faktor cuaca, juga pengaruh mafia pangan dunia, di Indonesia disebut ‘kartel’, yang sering mengganggu distribusi sehingga harga bergejolak dan berujung pada kelangkaan komoditi. Hal ini berdampak harga menjadi mahal dan kelangkaan produk sehingga diputuskan mengimpor.

Setelah 2,5 tahun pemerintahan Jokowi swasembada pangan belum juga terealisasi seperti yang diharapkan.

Keberadaan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Strategi pembangunan di negara berkembang dengan pendekatan growth center (pusat pertumbuhan) memposisikan industri sebagai leading center. Namun nyatanya, teori trickle down effect (efek menetes ke bawah), mengalirnya dampak pertumbuhan dengan indikator ketersediaan, akses tenaga kerja, keterbelakangan dan kemiskinan sering tidak terbukti. Bahkan, pertumbuhan di Indonesia tidak terkait langsung dengan ketersediaan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan, sebaliknya ketimpangan sosial yang semakin lebar menjadi problem utama di Indonesia.

Ketergantungan negara berkembang pada negara maju berimplikasi pada sektor pertanian, karena sektor tersebut perlu diproteksi dan disubsidi. Semenjak reformasi, Bulog tidak lagi menjadi penyangga namun layaknya sebuah koperasi.

Hal mendasar dalam pembangunan yang liberalis adalah kekuatan modal yang mendominasi dalam penentuan kebijakan, sehingga sektor pertanian cenderung diabaikan. Industri dipandang sebagai jalan pintas untuk memecahkan seluruh masalah sosial yang ada dan cenderung mengabaikan desa (pertanian), serta menguntungkan masyarakat kota (urban bias).

Penerapan top-down dengan berharap ada trickle down effect, adalah teori gagal, khususnya di Indonesia. Terjadi distorsi ekonomi, aset terfokus pada konglomerat dan terjadi ketimpangan sosial. Pembangunan melalui konglomerasi yang diharapkan menciptakan kelas menengah baru dan mampu mengurangi kemiskinan, serta menyediakan lapangan pekerjaan, tidak terwujud di Indonesia. Lain halnya di Korea Selatan dengan chaebol (konglomerat) yang menjadi ‘kiblat’ Presiden Soeharto kala itu dalam membangun konglomerasi di Indonesia (1970 – 1990-an).

Disadari gagal, Soeharto mengumpulkan puluhan konglomerat di Tapos (1995) agar mengeluarkan 2,5% hasil keuntungannya untuk rakyat miskin, sekarang disebut CSR (Corporate Social Responsibility). Sayangnya, CSR justru dijadikan aktivitas sosial dengan membangun yayasan yang fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Seyogyanya, pemerintah Jokowi juga harus “memaksa” konglomerat untuk mendistribusikan sebagian CSR-nya ke bidang pertanian. Jika dilakukan, bisa menjadi iconic pemerintahan Jokowi di bidang pertanian.

Ironi industrialisasi dan harmonisasi dengan sektor pertanian

Liberalisasi kebijakan pasca-reformasi berekses pada kepemilikan Asing (pemodal), yang telah berhasil mengoptimalkan peluang yang ada sehingga sumber daya alam (SDA) kita dimiliki Asing, seperti SDA (85%), kehutanan dan perkebunan (65%), dan perbankan (71%). Industrialisasi yang sering melanggar RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) juga menggusur lahan pertanian, dua sektor ini menjadi tidak harmonis. Sektor industri sering kali menggusur sektor pertanian dengan alih fungsi lahan.

Sebagai contoh, di Kota Batu (Jawa Timur), kota yang dianggap berhasil sebagai kota wisata dengan pembangunan hotel dan beragam objek wisata, tapi banyak melanggar konservasi lahan pertanian karena dialihfungsikan. Ironinya, di satu sisi pertumbuhan tinggi di bidang wisata, namun di sisi lain menggusur petani.

Lalu, pertumbuhan untuk siapa? Apakah untuk investor atau rakyat (petani)?

Pertumbuhan, apakah untuk statistik pembangunan kota dan keuntungannya didominasi oleh investor yang bukan warga Batu, rakyat hanya menjadi korban penggusuran. Tenaga kerja juga sangat terbatas dan pajak yang diharapkan juga tidak sebanding dengan dampaknya. Yang pasti, banyak petani menjadi tukang ojek, buruh tani dan menganggur, karena tanahnya digusur oleh pembangunan pariwisata, mereka terpaksa beralih profesi tapi semakin tidak sejahtera.

Strategi dasar pembangunan ekonomi pedesaan adalah mengembangkan sektor pertanian yang komersial (dibutuhkan pasar) dan sebagai substitusi impor. Pendekatan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan desa tapi juga mampu merangsang kegiatan industri turunannya (hilirisasi). Sering kita kenal dengan istilah intensifikasi dan diversifikasi pertanian.

Walau diyakini bahwa intensifikasi pertanian belum tentu mampu mendorong industri desa, namun mampu meningkatkan penghasilan petani. Diversifikasi pertanian terbukti mampu memberi peluang kerja di non pertanian. Sebaiknya, didorong pengembangan usaha yang memungkinkan petani dapat melakukan diversifikasi pertanian tanpa meninggalkan kegiatan pertaniannya.

Untuk diversifikasi pertanian diperlukan transportasi, desentralisasi sistem pengambilan keputusan informasi, ketersediaan lahan dengan jenis tanamannya.

Agent of Development

Peran pemerintah sebagai agent of development belum berhasil, masih tahap mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dalam masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik, sehingga menjadi landasan yang lebih kuat untuk tahap berikutnya.

Saat ini kondisi masyarakat desa lebih dinamis dalam mengatasi berbagai tantangan dengan bermodalkan infrastruktur yang tersedia, termasuk dana Rp 1 miliar untuk setiap desa. Pemerintah ingin mendorong bahwa lahirnya BUMDES atas usaha masyarakat desa sendiri, baik jenis bisnis, organisasi dan manajemen, infrastruktur, modal, dan strategi pemasarannya. BUMDES berjiwa korporatif akan menghancurkan jiwa gotong-royong dan solidaritas sosial masyarakat desa, jika tidak dijaga filosofi, visi dan misi pendiriannya.

Kita perlu mengantisipasi bahwa BUMDES harus didasari dengan faktor gotong-royong selain faktor rugi-laba. Koperasi gagal karena secara sistem menganggap partisipasi masyarakat desa pasif, yang aktif adalah pengelola. Gagalnya koperasi karena sering dijadikan objek ekonomi dan masyarakat tidak memiliki jiwa korporatif.

Dengan kehadiran BUMDES harus didasari prasyarat, bahwa kepemilikan seyogyanya melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. Dengan 74.000 desa di Indonesia yang merupakan 65% penduduk Indonesia, dan melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 25 BUMN, serta dana Rp 1 miliar per desa, belum mampu menjadi lokomotif perubahan.

Faktor koordinasi antar K/L dan BUMN belum satu visi dan misi dalam membangun desa, sehingga Nawacita dengan “memulai pembangunan dari pinggiran” hanya sloganistik. Strategi membangun desa harus berbasis melalui ekonomi gotong-royong dan solidaritas sosial, wujud ekonomi yang berkeadilan sosial.

Desa menjadi wujud ketahanan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan dunia yang akan terjadi tahun 2030. Pembangunan desa adalah bagian dari penanggulangan orang miskin dan merupakan salah satu tujuan pembangunan. BUMDES adalah sarana partisipasi bottom-up dan wujud dari pemerataan pembangunan, berdirinya sentra-sentra pertumbuhan desa, difokuskan sentra untuk komoditi substitusi impor dari produk pangan.

Diharapkan masyarakat desa menjadi aktor pembangunan agar terwujud ekonomi yang berkeadilan sosial dan desa menjadi mandiri di masa mendatang. Pangan harus dijadikan produk strategis dalam konteks ‘food security, jika ingin terhindar dari krisis pangan tahun 2030. Perlu keseriusan pemerintah untuk swasembada pangan satu tahun ini. Pemerintah sibuk dengan pembangunan infrastruktur, sayangnya bukan infrastruktur pertanian.

Tekad Jokowi membangun waduk dan pengairan tergerus oleh sektor Industri yang tidak tertata sehingga warisan Soeharto terkait infrastruktur pertanian yang tersisa hanya 25% saja.

Lebih lanjut, mengembalikan fungsi Bulog agar produk pertani stabil (harga dan stoknya), barulah digenjot industri olahan produk pangan. Pada gilirannya, hal ini akan menjadikan pertanian dan pangan sebagai sokoguru pembangunan Indonesia.

Indonesia kaya dan subur secara illahiyah, Allah sudah memberi sinyal, seharusnya kita adalah negara agraris dengan hilirisasi produk-produk pertanian. Di saat krisis pangan, harganya menjadi sangat mahal dan kita akan menjadi produsen produk-produk pangan dunia. Kata Koes Plus, “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.” Masak iya, kita kelaparan di lumbung padi sendiri? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here