Tekan Kemiskinan, Gubernur Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Petani

0
88

Nusantara.news, Surabaya –  Menekan tingkat kemiskinan  masyarakat petani, dan angka kemiskinan di Jawa Timur yang mencapai 11,86 persen pada September 2016, diakui sulit oleh Gubernur Jatim Soekarwo jika  hanya diatasi dengan program bantuan sosial semata. Karena, penyebab utama kemiskinan karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dengan pendapatan yang didapat.

“Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 36,49 persen tapi share terhadap revenue (PDR) sangat rendah yaitu 13,31 persen. Makanya kelompok miskin terbanyak di pedesaan, karena petani adanya di desa,” ujar Soekarwo.

Untuk menekan kelompok miskin di pedesaan, lanjut Pakde Karwo sapaan Soekarwo, pemerintah perlu mendorong proses industri primer berada di pedesaan. Sayangnya, upaya itu masih sulit berkembang karena industri primer di pedesaan yang mendapat bantuan kredit perbankan hanya 2,86 persen.

“Kendalanya petani dianggap tidak bankable sehingga sulit mendapatkan pinjaman dari perbankan,” tambahnya.

Solusinya, dengan mendorong percepatan sertifikasi tanah pertanian supaya nantinya bisa dijadikan agunan kepada pihak bank. Pakde Karwo yakin, jika telah memiliki sertifikat karena tidak perlu lagi asuransi, petani bisa memanfaatkan bank.

“Sayangnya,  itu harus keputusan Jakarta,  bukan di Jatim, sehingga tidak bisa segera dilakukan,” dalih Pakde Karwo.

Disebutkan, hak tanah di Jawa Timur yang sudah bersertifikat baru mencapai 42 persen atau masih ada 10 juta hektar lebih tanah yang belum bersertifikat. Terkait itu, Gubernur sudah mengusulkan ke kementrian terkait supaya ada kerjasama perbankan dan sertifikasi. Soekarwo menyebutkan, salah satu hambatan adalah juru ukur tanah di BPN sangat kurang, sehingga  produktifitasnya hanya 350 hektar pertahun per kabupaten/kota.

Salah satu jalan keluarnya adalah kerjasama BPN dengan  satuan zeni TNI dan fakultas teknik sipil yang sudah menguasai sistem teodolit untuk pengukuran tanah. “Kalau tidak, untuk bisa menyelesaikan 10 juta hak tanah yang belum berserifikat membutuhkan waktu 90 tahun lebih,” sindirnya.

Kerjasama dengan perbankan  dilakukan antara lain untuk pembiayaan sertifikasi, seperti program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Pakde Karwo mengusulkan kerjasama dengan  perbankan itu bisa melalui skema KUR (Kredit Usaha Rakyat)  dengan suku bunga murah.

“Sekarang banyak kepala desa ditangkap karena diduga melakukan pungi saat melaksanakan program prona karena dalam aturan biaya sertifikasi tak bisa langsung diambilkan dari pemilik tanah,” imbuhnya.

Program charity yang digagas pemerintah melalui pemberian beras sejahtera (Rastra) hanya menyasar kelompok 40 persen miskin ke bawah sehingga mereka sudah tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk beli beras. “Yang diharapkan dari program Kemensos itu kelompok sangat miskin bisa naik menjadi mendekati poor (miskin). Kemudian kelompok yang poor kalau mereka juga dapat Rastra tentu bisa naik menjadi kelompok mampu,” ungkapnya.

Pemprov Jawa Timur juga akan bersinergi dengan program nasional yang melibatkan beberapa kementerian khususnya untuk optimalisasi Rastra dan pembelian Bulog terhadap beras petani. Karena program Rastra baru bisa membantu memotong sistem distribusi barang termasuk beras, tapi belum mampu meningkatkan nilai tambah petani karena Bulog tidak bisa mengendalikan harga beras.

Data yang ada,  lanjut Gubernur,  pembelian Bulog masih 1.050 juta ton atau baru 1/8 dari stok beras nasional yang mencapai 8.750 juta ton sehingga belum mampu mempengaruhi harga beras secara nasional. Padahal 63 persen produk beras nasional berasal dari Jawa Timur. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here