Teladan Tantowi Yahya

0
250

TELADAN yang baik diberikan oleh politikus Partai Golkar Tantowi Yahya. Dia memutuskan tidak mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif karena memilih memfokuskan diri pada tugasnya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga. “Saya hargai penugasan dan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi  dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sampai  masa tugas berakhir,” katanya.

Penghargaan pada tugas dan kepercayaan presiden inilah patut diapresiasi. Padahal tugasnya sebagai Dubes akan berakhir 13 Mar 2020 mendatang. Setelah itu, masih tanda tanya, apakah jabatannya akan diperpanjang atau cukup sampai di situ. Kalau dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu nanti, akan ada peluang untuk menikmati kursi kekuasaan sampai 2024.

Padahal peluang keterpilihan Tantowi sangat besar. Setiap mengikuti pemilu legislatif, Tantowi selalu lolos ke Senayan dengan perolehan suara yang besar. Pada Pemilu 2009, dia berada di peringkat keempat dari 11 calon anggota DPR yang meraih suara memenuhi Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Maju di Derah Pemilihan (Dapil) 2 Sumatera Selatan, di kampung halamannya, Tantowi meraih 130 persen dari BPP. Tahun 2014, untuk meningkat perolehan suara Partai Golkar, dia digeser ke Dapil Jakarta III. Itu pun dia meraih suara tertinggi di antara caleg-caleg Partai Golkar.

Tetapi, Tantowi memilih bertahan menjadi dubes yang notabene tinggal satu setengah tahun lagi. Dan melepaskan peluang besar menjadi wakil rakyat yang durasi jabatannya jauh lebih lama.

Ini menarik kita kontraskan dengan fakta adanya tujuh orang menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Mereka adalah Menko PMK Puan Maharani, Menkumham Yasonna Laoly (PDIP), Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Men PAN Asman Abnur (PAN) dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid (Partai Golkar).

Seperti pernah kita ulas, dalam kabinet gado-gado seperti Kabinet Kerja ini, tidak aneh jika ada menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sebab, 16 orang dari 34 menteri di kabinet saat ini berasal dari partai politik. Mereka punya kendaraan untuk mencoba masuk ke parlemen.

Pertimbangan bisa macam-macam. Misalnya, kalau pun Jokowi menang lagi di Pilpres 2019, belum tentu mereka sekarang akan diangkat kembali menjadi anggota kabinet. Apalagi jika Jokowi kalah. Pertimbangan lain, memperbesar perolehan suara partai masing-masing. Sebab, dengan posisi sebagai menteri, setidaknya mereka sudah memiliki kelebihan popularitas. Itu artinya satu modal utama sudah dikantongi. Apalagi dalam pemilu sebelumnya, ada di antara mereka yang perolehan suaranya sangat besar. Puan Maharani misalnya adalah peringkat kedua “top scorer” perolehan suara se Indonesia dengan mendapat 369.927 suara. Nusron Wahid juga unggul di Dapilnya dengan mendapatkan 234.021 suara. Tentu saja partai berkepentingan dengan potensi meraih suara besar itu.

Presiden memang membolehkan menterinya menjadi calon anggota legislatif. Presiden hanya melarang beberapa menteri tertentu untuk menjadi calon anggota parlemen, yakni  Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan dan Sekretaris Kabinet. Alasan Presiden, seperti dikemukakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tugas menteri-menteri tersebut tidak mungkin dibagi dengan kesibukan menjadi caleg.

Mungkin Presiden terpaksa menerima kenyataan bahwa ini adalah risiko jika kabinet diisi oleh orang-orang partai politik. Sebab, jika alasannya tidak mungkin berbagi waktu pelaksanaan tugas dengan kesibukan kampanye legislatif, menteri-menteri lain seharusnya juga begitu. Tidak ada tugas kementerian yang tidak penting. Karena sedemikian pentingnya tugas itulah dibentuk sebuah kementerian.

Tetapi sekali lagi, ini soal dimensi etos tanggungjawab dari sebuah pilihan. Apakah sang menteri akan berkonsentrasi penuh untuk tugasnya, sebagai wujud total immersion seorang penerima kepercayaan kepala negara, atau memanfaatkan celah peraturan yang mengizinkan mereka berkampanya tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam kasus Tantowi Yahya dia memilih menunjukkan total immersion-nya karena merasa kedudukannya adalah sebentuk kepercayaan dari pimpinan tertinggi eksekutif dan lembaga legislatif. Kepercayaan itu hanya bisa dijawab dengan totalitas.

Mestinya itulah yang ditunjukkan para menteri –apalagi jabatan di kabinet jauh lebih tinggi dan penting dibandingkan dengan duta besar. Sehingga wujud totalitasnya juga mesti berlebih.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here