Telatnya Perpres Pendidikan Karakter

0
173

 AKHIRNYA Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pada tanggal 6 September kemarin. Kita sebut “akhirnya”, karena terbitnya Perpres ini bisa dikatakan terlalu lama. Sebab, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), pendidikan ini adalah bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Revolusi Mental, seperti diketahui, adalah slogan kampanye Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Selama dua tahun sejak dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2014, belum ada langkah konkret mewujudkan slogan tersebut. Sehingga, banyak pihak mengkritik bahwa slogan itu berhenti pada jargon semata.

Baru pada 6 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menjadikannya sebagai gerakan nasional dengan menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Berbulan-bulan setelah Inpres tersebut lahir, strategi implementasi gerakan tersebut masih saja mengawang-awang. Belum ada strategi dan metodologi mewujudkannya.

Entah karena tak ada kejelasan itu, pada tanggal 12 Juni 2017, Mendikbud Muhadjir Effendy berinisiatif menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah yang menekankan pentingnya restorasi pendidikan karakter di sekolah.

Tetapi, Permendikbud yang terkenal dengan kebijakan full day school ini ditolak oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena mengatur waktu sekolah selama 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari. Kebijakan tersebut dianggap bisa mematikan sekolah madrasah diniyah yang kegiatan belajar-mengajarnya dimulai pada siang hari.

Sejumlah kiai mendatangi Presiden Joko Widodo untuk menyatakan keberatan terhadap peraturan tersebut. Akibatnya, Presiden memerintahkan Mendikbud mencabut aturan itu.

Sejak itulah kelihatannya mulai dirumuskan Perpres Penguatan Pendidikan Karakter ini, untuk menjawab penolakan jam belajar tadi. Tetapi, pengaturan jam belajar dalam Perpres tidak berbeda dengan Permendikbud. Jika Permendikbud memberi pengecualian bagi guru dan murid yang belum mampu melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 5 hari seminggu, Perpres memberi kebebasan untuk memilih belajar 5 hari atau 6 hari.  Artinya, ya, sama-sama tidak wajib.

Asbabun nuzul Perpres ini perlu diceritakan untuk mengukur seberapa besar urgensi pendidikan karakter sebagai implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental itu di mata Presiden Joko Widodo. Sebab, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 sampai dikeluarkannya Perpres pada 6 September 2017, ada rentang waktu hampir tiga tahun. Rentang waktu yang lebih dari setengah masa jabatan presiden itu bisa menunjukkan pendidikan karakter ini masuk skala prioritas keberapa dalam kebijakan pemerintahan Joko Widodo.

Itu pun masih ada pertanyaan lanjutan: Sekiranya Permendikbud itu tidak menuai penolakan, apakah Perpres ini akan keluar?

Tapi, ya, sudahlah. Perpres sudah diundangkan. Laksanakan saja. Toh, tak bisa mengukur kegagalan atau keberhasilan dalam waktu dekat. Sebab, Pasal 2 Perpres ini menyebutkan, tujuan penguatan pendidikan karakter itu untuk membangun generasi emas Indonesia tahun 2045.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here