Telinga BI Makin Tipis Dalam Kasus Biaya Top Up E-Money

0
134
Mulai 1 Oktober 2017 di seluruh pintu tol wajib membayar menggunakan e-toll card (e-money), PT Jasa Marga Tbk menolak pembayaran pakai uang tunai. Inilah era uang elektronik berjaya, namun prosesnya dibebankan kepada masyarakat.

Nusantara.news, Jakarta – Ada yang aneh dalam keputusan Bank Indonesia (BI) terkait pengenaan biaya top up (isi ulang) uang non tunai atau uang elektronik (e-money). Apakah ini sebuah pertanda telinga bank sentral makin tipis mendengar aspirasi publik?

Seperti diketahui Dewan Gubernur BI telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 pada 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway–PADG GPN). PADG tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Inti PADG tersebut berisi, pertama, top up on us atau pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu, untuk nilai sampai dengan Rp200 ribu, tidak dikenakan biaya. Sementara untuk nilai di atas Rp200 ribu dapat dikenakan biaya maksimal Rp750.

Kedua, top up off us atau pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda (mitra), dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500.

Ketiga, seluruh pihak dalam penyelenggaraan GPN wajib memenuhi aspek transparansi di dalam pengenaan biaya.

Keempat, BI menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price (batas atas), dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

Kelima, selanjutnya, dengan rerata nilai top up dari 96% pengguna uang elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp200 ribu.

“Kebijakan skema harga tup up ini diharapkan tidak akan memberatkan,” demikian pernyataan resmi Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman seperti dilansir dalam website www.bi.go.id.

PADG GPN, kata Agusman, menetapkan mekanisme (arrangement) bagi seluruh pihak, baik penyelenggara GPN maupun pihak-pihak yang terhubung dengan GPN. Aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interporabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar.

“Hal ini juga untuk mendukung program pemerintah seperti bantuan sosial non tunai, strategi nasional keuangan inklusif, elektronifikasi jalan tol dan gerakan nasional non tunai (GNNT) yang ditujukan untuk efisiensi perekonomian nasional,” tambahnya.

Dalam PADG GPN, BI mengatur prosedur penetapan kelembagaan GPN guna memastikan pihak-pihak yang akan menjadi penyelenggara GPN, yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching dan Lembaga Services, mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagaimana diatur secara lebih rinci di dalam PADG GPN.

BI juga mengatur mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan GPN, termasuk mekanisme kerja sama antara penyelenggara GPN dengan pihak-pihak di luar GPN.

BI menetapkan kebijakan branding nasional yang terdiri atas logo nasional, perluasan akseptasi (penerimaan) nasional, dan kewajiban pemrosesan domestik. Lebih lanjut, BI mewajibkan penggunaan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik melalui GPN, serta tahapan waktu implementasi pencantuman logo nasional untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debet.

Selain itu BI menetapkan kebijakan skema harga guna memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem GPN sebagai berikut. Pertama, skema harga kartu debit, dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank (Merchant Discount Rate–MDR) sebesar 1%, dengan pemberian MDR khusus untuk transaksi tertentu, termasuk MDR 0% untuk transaksi terkait pemerintah.

Kedua, skema harga uang elektronik untuk transaksi pembelian dengan rincian sebagai berikut:

  • Terminal Usage Fee (biaya yang diberikan penerbit kartu kepada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal): 0,35%
  • Sharing infrastructure (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan): sesuai dengan kesepakatan antar penerbit.
  • Merchant Discount Rate (tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank) akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia.

Rugikan konsumen

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kebijakan BI yang tetap mengenakan biaya untuk isi ulang uang elektronik dinilai membebankan bagi konsumen. Padahal, seharusnya masyarakat yang menggunakan uang elektronik diberikan insentif karena uang itu tanpa dikenakan bunga.

Ketua BPKN, Ardiansyah Parman, mengatakan pembebanan transaksi on us atau pengisian ulang uang elektronik melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu seharusnya tidak diberlakuan. Meskipun ada aturan biaya dikenaikan untuk isi ulang di atas Rp 200 ribu dengan tarikf maksimal Rp750.

Pengisian kartu elektronik off us, atau lintas kanal yang dikutip biaya Rp1.500 juga terlalu mahal. Kalau bisa lebih kecil dari itu, kata dia.

Ardiansyah menyesalkan karena dalam salah satu klausul tujuan PADG GPN disebutkan dalam pengembangan GPN agar terjadinya efisiensi. Dengan pembebanan biaya top up ini, jelas konsumen tidak efisien, malah menjadi beban biaya tambahan.

Selain itu, menurut dia, properti untuk perangkat top up biar bagaimana adalah milik penyelenggara kartu dan bukan milik konsumen. Sehingga agak aneh kalau konsumen dipaksa untuk menanggung pengadaan alat top up dimaksud.

Ardiansyah juga menyarankan, setiap pelintasan gerbang tol harus disediakan setidaknya satu gate tetap bisa membayar dengan uang kas, karena itu amanat UU Mata Uang dimana rupiah adalah uang resmi di Republik Indonesia. Kalau semua gate wajib menggunakan e-money, sama saja kebijakan itu melanggar UU Mata Uang.

Kebijakan aneh

Kebijakan BI ini tak lepas dari gencarnya pemerintah membangun infrastruktur dimana sistem pembayarannya diarahkan menggunakan e-money. Sementara untuk mengadakan perangkat isi ulang e-money tersebut perbankan keberatan, maklum sejak September 2015 perbankan nasional diterpa krisis serius. Sehingga sebagai jalan pintas perangkat untuk melakukan top up dibebankan kepada masyarakat.

Selain alasan-alasan BPKN di atas, kebijakan BI ini benar-benar terasa aneh dalam beberapa hal. Pertama, pada saat penetapan biaya top up diputuskan BI, sejumlah bank–terutama yang tergabung dalam himpunan bank-bank negara (Himbara)—telah memutuskan tak mengenakan biaya top up akibat banyaknya masukan masyarakat.

Jadi agak aneh BI memutuskan pengenaan biaya tersebut, BI seperti tak mendengarkan diskusi yang berkembang dan masukan dari masyarakat.

Kedua, BI sendiri mengatakan pengenaan biaya top up hanya segelintir orang 4% yang biasa melakukan top up di atas Rp200 ribu. Sebagian besar, 96% pelanggan melakukan top up di bawah Rp200 ribu dan mereka dibebaskan biaya. Lantas apa manfaat kebijakan ini kalau hanya menyasar pengguna kartu yang 4%?

Ketiga, jika mengacu benchmarking negara-negara yang lebih dulu 10 tahun menerapkan e-money dimana negara itu tak mengenakan biaya top up, jelas kebijakan BI mengada-ada. Sebut saja Hong Kong, Singapura, Malaysia, Eropa bahkan Amerika menggratiskan biaya top up e-money.

Keempat, bank penerbit kartu benar-benar mendapat untung karena mendapat dana gratis yang nilainya bisa mencapai Rp17,1 triliun per tahun tanpa ada cost of money (beban bunga) dari e-money. Sehingga pengenaan top up atas e-money seolah-olah penerbit kartu kurang bersyukur dengan rezeki itu. Kalau tak boleh dikatakan greedy, alias serakah.

Kalau dana itu kalau diputar di pinjaman antar-bank tentu akan menghasilkan return yang lumayan besar.

Kelima, PADG GPN ditetapkan tanpa mendengar masukan dan proses uji publik sehingga wajar kalau coraknya merugikan nasabah. Itu sebabnya Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan sebaiknya ketika perangkat itu telah mencapai break event point (impas), ke depannya top up digratiskan.

Tentu saja kebijakan PADG GPN ini tidak kredibel, tak mau mendengar aspirasi masyarakat dan cenderung abuse of power, dan oleh karenanya peraturan ini rawan diuji materil karena sama sekali tidak logis. Masih segar dalam ingatan ketika Mahkamah Agung mengalahkan Secure Parking yang memungut uang parkir tapi tak mau bertanggung jawab mengganti kerugian jika terjadi pencurian.

Semoga ada anggota masyarakat yang melakukan uji materi atas kebijakan arogan ini![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here