Temuan BPK dan Sikap KPK pada Dugaan Korupsi Ahok

0
322
Aktivis dan Pengamat Marwan Batubara mengungkapkan berbagai dugaan korupsi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baik saat sebagai Wakil Gubernur maupun saat menjadi Gubernur lewat bukunya Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok.

Nusantara.news, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperkirakan pada pertengahan 2018 akan menghirup udara segara di luar tahanan, karena setelah mendapat remisi, serta masa penahanan, ia akan memasuki masa pembabasan atas kasus penistaan agama.

Namun kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ahok selama menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta cukup menarik untuk diungkap. Sebagaimana disampaikan aktivis Marwan Batubara dalam bukunya Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, terlihat berbagai dugaan korupsi yang sangat massif.

Sejak Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, media massa dan elektronik terus mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Media seolah berhasil membangun citra Ahok dengan sangat baik, sehingga pada sebagian masyarakat tercipta persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang anti korupsi, bersih, jujur, berani dan profesional.

Apalagi, Presiden Jowoki dan beberapa pejabat negara dan sejumlah pemimpin partai terus mendukung Ahok. Demikian pula, pencalonan Ahok dalam pilkada 2017-2021 mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan partai-partai besar. Hingga ketka ada kesalahan yang diperbuat Ahok, seolah segera tertutupi dengan pencitraan serta statemen pejabat negara yang melindungi kesalahannya.

Namun, “sebaik-baik orang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga”, pepatah ini selaras dengan yang dialami Ahok. Fakta-fakta tentang dugaan kejahatan korupsi Ahok terus terkuak satu-persatu. Ahok memanglah bukan sosok bersih, sepert yang dicitrakan media.

Beberapa temuan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali melakukan pemeriksaan atas beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok. Pada awal 2016, dalam kasus penggusuran Kalijodo, Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Wijaya mengungkapkan bahwa APL telah menggelontorkan dana sebesar Rp218 miliiar untuk proses penggusuran Kalijodo.

Pemberian dana tersebut atas permintaan Ahok, dengan kompensasi: APL akan mendapatkan hak atas proyek triliunan rupiah atas proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kalijodo sendiri saat ini diakui sebagai milik Sinar Mas.

Kemudian pada Maret 2016, tersangka korupsi reklamasi yakni Sanusi (anggota DPRD DKI) dan Ariesman Wijaya (Direktur APL) memberikan keterangan pada KPK bahwa Ahok terlibat kasus penyuapan dalam proses perijinan reklamasi Teluk Jakarta. Dalam Kasus megaproyek reklamasi Teluk Jakarta, terkuak dugaan korupsi yang dilakukan Ahok, yakni adanya transaksi terselubung antara Ahok dengan pengembang, barter izin dengansejumlah proyek Pemda DKI.

Ahok diketahui telah memberikan tiga surat izin pada pengembang untuk melakukan reklamasi dan mendirikan bangunan. Telah terjadi ijon kontribusi pengembang reklamasi. Padahal pembahasan Raperda zonasi wilayah dan pulau-pulau kecil belum final dibahas di DPRD DKI. Rakyat justru telah memenangkan beberapa kali gugatan atas tanah mereka di beberapa pulau reklamasi, artnya pembangunan di atas lahan rakyat itu adalah ilegal.

Disamping kejahatan korupsi tersebut di atas, ada pula beberapa dugaan korupsi yang dilakukan Ahok, diantaranya adalah dugaan korupsi atas pengembangan Taman BMW serta dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat.

Rusun Cengkareng

Pada medio 2016, media ramai memberitakan mengenai dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Lahan di Cengkareng Barat dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta yang rencananya akan digunakan untuk mendirikan rumah susun.

Lahan di Cengkareng Barat memiliki luas 4,6 hektar. Sejak 1967, lahan tersebut dimiliki oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPK) dengan tga Sertfkat Hak Milik (SHM). Beberapa tahun kemudian lahan tersebut disengketakan, kemudian pada 2010 Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilik lahan adalah DKPK.

Namun demikian, tba-tba pada 2014 seorang warga Bandung, bernama Toet Noezlar Soekarno menyatakan memiliki SHM dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di atas lahan yang sama. Kepada Toet inilah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan, yakni pada Agustus 2015 senilai Rp668 miliar.

Pada Juni 2016, BPK membuka hasil audit anggaran 2015, yakni audit terhadap Keuangan Pemprov DKI Jakarta. Hasil audit mengungkapkan terdapat dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat. Audit BPK menyatakan adanya penyelewengan dana yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Perumahan dan Gedung.

Tepatnya pada November 2015, Dinas Perumahan dan Gedung mengeluarkan dana sebesar Rp668 miliar untuk membeli sebidang lahan dari Toet Noezlar Soekarno. Padahal lahan tersebut sudah tercatat sebagai aset milik Pemprov DKI Jakarta sejak 1967.

Pada kesempatan yang berbeda, juru bicara BPK, Yudi Ramdan menyatakan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat seluas 4,6 hektar. BPK menemukan indikasi penyimpangan ketka melakukan audit keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Yudi Ramdan mengungkapkan, “Pembelian tanah Cengkareng menyimpang karena Pemprov DKI Jakarta membeli lahannnya sendiri, padahal lahan itu sudah masuk dalam inventarisir aset mereka.”

Dengan adanya dugaan penyimpangan itu, BPK menindaklanjutnya dengan melakukan audit investigatif atas pembelian lahan tersebut sejak 23 Juni 2016. BPK masih terus melakukan investgasi mengenai siapa pelaku yang memperjual-belikan tanah aset milik Pemrov DKI, kemudian menginventaris berapa kerugian negara.

Dalam kasus ini Ahok dan wakilnya Djarot Syaiful Hidayat sempat diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Mabes Polri. Namun melihat alur persetujuan dan besarnya uang transaksi, tampaknya sulit kasus pembelian lahan sendiri ini tanpa kendali dari penguasa DKI.

Ahok Center misterius

Penggunaan dana tanggung jawab sosial korporasi (coporate social responsibility—CSR) oleh Pemprov DKI Jakarta menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada indikasi dugaan korupsi terselubung, lantaran proses dan penggunaannya tidak transparan. Harusnya dilakukan oleh Pemprov DKI dan bukan orang per orang atau kelompok orang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya kegiatan CSR di Pemprov DKI Jakarta diselenggarakan bersama komponen Pemda atau pun Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, program CSR dilakukan di sekitar usaha perusahaan itu berusaha. Jadi jika perusahaan berada di luar Jakarta, maka kegiatan CSR seharusnya berada di luar Jakarta.

Kegiatan CSR yang berorieantasi pada masayakarakat Jakarta seharusnya dikerjakan perusahaan bersama Pemda/Pemprov DKI Jakarta. Namun, yang terjadi tidak demikian, terdapat beberapa kegiatan CSR di DKI yang dikerjakan oleh satu LSM yang memiliki tujuan politk, yakni Ahok Centre. Hal ini tentu menyalahi aturan.

Pada pertengahan 2013, beberapa media memberitakan penyelewengan pelaksanaan CSR di Jakarta. Namun hingga April 2017, hal tersebut tdak mendapatkan sanksi hukum atau pun tdak mendapatkan koreksi perbaikan, baik dari DPRD atau pun KPK. Padahal, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI, Endang Widjajanto telah berani menginformasikan adanya penyelewengan pelaksanaan CSR oleh Ahok Centre.

BPKP menginformasikan bahwa, dari 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, baru 4 SKPD yang melaporkan kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program CSR untuk membantu dalam pengerjaan proyek DKI. Pengerjaan programprogram tersebut dikerjakan oleh Ahok Centre.

Di antara laporan itu, SKPD Dinas Perumahan mencatat nama Ahok Center menjadi mitra kerja bantuan CSR dari 18 perusahaan untuk proyek pembangunan Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Laporan Dinas perumahan itu dibuat berdasarkan instruksi Gubernur DKI. Berdasarkan instruksi Gubernur nomor 67 tahun 2013 tentang CSR, 18 Juni 2013 lalu, Dinas Perumahan DKI melaporkan 18 perusahaan yang memberi bantuan CSR, yang dikerjakan oleh Ahok Centre.

Adapun bantuan yang diberikan berupa perabotan kamar, televisi, kulkas hingga tempat duduk untuk rusun,dengan menggunakan pengelolaan oleh Ahok Centre.  Ahok Center merupakan sebuah LSM yang awalnya bernama Center For Democracy and Transparency (CDT) sejak tahun 2007. Namun, masyarakat lebih banyak menyebut LSM itu dengan nama Ahok Center dan bermarkas di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat.

Nama Ahok Center muncul dalam keterangan pers yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. LSM itu disebutkan sebagai mitra kerja CSR pada program Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI di Rusun Marunda.

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri berpendapat keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana CSR di dinas-dinas DKI adalah pelanggaran hukum. Menurutnya, Ahok Center tdak dibenarkan turut terlibat dalam pengelolaan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut.

Menurut Faisal, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap target tanggung-jawab sosialnya, khususnya terhadap masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan. Keberadaan Ahok Center dalam mengerjakan CSR perusahaan tetap tdak bisa dibenarkan.

Ahok Center adalah produk politk Ahok, yang rawan kepentngan politk. Kebijakan Gubernur Ahok yang membiarkan Ahok Centre menerima bantuan CSR dari berbagai perusahaan dikritk DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini legislator DKI itu menilai, bantuan CSR dilakukan terselubung dan tdak tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, bantuan CSR yang sejauh ini telah diterima Pemprov DKI sepert contoh pembangunan RPTRA sejatnya dapat dibiayai dari APBD DKI. Ketua DPRD DKI juga mempertanyakan, mengapa CSR mengarah pada sektor atau program yang bisa dibiayai APBD, mengapa tidak diperuntukan kepada sektor yang sulit dibiayai APBD yang juga bisa berpihak kepada masyarakat kecil.

Hal ini misalnya, bantuan CSR disalurkan langsung kepada warga korban penggusuran. Dengan membiayai sewa rusun selama tiga tahun pertama kepada warga menggunakan bantuan CSR, jauh lebih bermanfaat ketimbang membangun taman dan sebagainya.

Ketua DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov memiliki arah yang jelas, sehingga CSR yang ingin menyalurkan ke pemerintah bisa lebih tepat. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat DKI Jakarta secara optimal.

Pelibatan Ahok Center benar-benar telah menerobos good governance, dimana harus dipisahkan dana untuk kepentingan Pemprov dan kepentingan Ahok sebagai calon Gubernur dari incumbent. Karena itu patut diusut tuntas.

Pada temuan dugaan korupsi Ahok, sikap KPK sama sekali berbeda. Seolah Ahok menjadi pengecualian dalam pemberantasan korupsi, walaupun jejak dugaan korupsi itu sangat tegas.

Bandingkan sikap KPK terhadap kasus Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Walikota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara Oka Arya Zulkarnaen, dan Walikota Batu Eddy Rumpoko.

Atau bandingkan pula dengan cara KPK menangani kasus korupsi Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, Gubernur Riau Annas Maamun, Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sultra Nur Alam, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan lainnya.

Semua mereka ditangkap berdasarkan data hasil audit BPK, beberapa ditambah dengan embel-embel operasi tangkap tangan (OTT). Artinya, modal bagi KPK untuk memproses dugaan korupsi tersebut sama, tapi mengapa perlakuannya berbeda?

Seolah ada priviledge yang begitu besar sehingga tak tersentuh hukum. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut dalam kasus RS Sumber Waras bahwa Ahok tidak memiliki niat jahat. Mungkin memang harus berganti pimpinan KPK dengan perilaku yang lebih obyektif, jujur, dan kredibel.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here