Temui Napi Korupsi, Indikasi Pansus Berprasangka Buruk terhadap KPK

0
122
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Fraksi Golkar Agun Gunandjar (kiri) dan Bambang Soesatyo (tengah) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Rapat tersebut memutuskan politikus Golkar Agun Gunandjar terpilih menjadi Ketua Pansus Angket KPK. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Berita soal rencana resuffle kabinet yang ramai dibicarakan akan diumumkan setelah Lebaran, menjadi penantian pada Senin (3/7/2017). Sampai malam, tak satu pun muncul berita tentang resuffle. Bahkan isunya pun tidak ada.

Namun bukan berarti tidak ada berita “menarik” pada hari pertama kerja pasca Lebaran. Salah satunya adalah berita tentang hasil rapat Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberatasan Korupsi (Pansus KPK).

Beritanya terkait hasil rapat anggota Pansus KPK yang memutuskan akan menemui napi korupsi di Rumah Tahanan Pondok Bambu dan Rumah Tahanan Sukamiskin. Mereka sudah berbagi tugas. Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa akan memimpin delegasi Pansus KPK ke Sukamiskin bandung, sedang Wakil Ketua Pansus KPK Risa Mariska akan memimpin delegasi Pansus PKK ke Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Tidak Relevan

Rencana Pansus KPK menemui napi koruptor  dikatakan “menarik” (dalam tanda petik) karena sangat tidak masuk akal. Kita lihat pernyataan Misbakhun soal misi mereka menemui napi korupsi.

“Ketemu napi tipikor, kita akan menggali dan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang mereka rasakan sebagai terpidana korupsi,” kata Misbakhun yang sebelumnya sempat bikin pernyataan heboh karena mewacanakan pemblokiran anggaran untuk Polri menyusul sikap Polri yang enggan dilibatkan dalam pemanggilan paksa Miryam Hariani.

Apa yang diharapkan dari keterangan para napi koruptor itu?

“Kalau terkait napi tipikor kita fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Karena kita sering dengar sebenarnya tapi kita nggak bisa bilang itu fakta kita harus cari faktanya,” tutur Misbakhun.
“Menariknya” terletak di sini. Secara cepat ingin dikatakan bahwa, kalau itu misinya, maka diyakini akan tercapai, tidak hanya seratus persen tetapi seribu persen.

Mengapa? Anak kecil pun mudah menjawab. Sebab para napi koruptor itu semuanya pernah berhadapan dengan KPK. KPK dalam batas -batas tertentu adalah musuh mereka. Karena KPK-lah mereka sekarang dikurung di rumah tahanan, terpisah dengan keluarga. Karena KPK-lah mereka tidak bisa lagi merasakan nikmatnya kekuasaan, nikmatnya punya ajudan, nikmatnya punya anak buah, punya relasi kemana-mana.

Karena KPK-lah mereka sekarang jadi tidak bisa lagi memerintah, tidak lagi mendapat penghormatan dari anak buah, bahkan karena KPK citra anak-anak dan sanak saudara mereka menjadi tercemar di lingkungannya masing-masing. Singkat cerita, KPK itu bagi para napi koruptor adalah musuh.

Oleh sebab itu, ketika nanti anggota Pansus KPK menemui dan meminta keterangan tentang bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan penyidik KPK terhadap mereka, maka dapat diperkirakan, mereka akan memberikan jawaban yang pasti sangat memuaskan anggota pansus.

Masalahnya adalah bagaimana kualitas jawaban itu? Bagaimana objektifitasnya? Apakah dapat dijadikan salah satu ukuran untuk menilai objektifitas atau cara kerja penyidik KPK?

Anggota Pansus KPK yang terhormat, haruslah menyadari bahwa setiap orang yang ditetapkan jadi tersangka, adalah pesakitan. Pesakitan karena sebagian kebebasan mereka dirampas untuk tujuan mencegah mereka menghilangkan barang bukti. Karena itu pula setelah ditetapkan jadi tersangka, mereka pada umumnya ditahan.  Lepas dari azas praduga tak bersalah, tetapi memang begitulah prosedur penyidikan.

Karena sebagian kebebasan mereka dirampas maka sudah jelas mereka membenci penyidik KPK.

Lagi pula tidak logis napi koruptor akan memberikan jawaban yang objektif. Sebab, apabila mereka memberikan jawaban memihak KPK misalnya, maka sama artinya mereka mengakui kesalahan mereka.  Kalau mereka dari awal mengakui kesalahan, maka seharusnya mereka menyerahkan diri, tidak perlu disadap, tidak perlu diintai, tidak perlu ditangkap paksa.

Lebih dari itu, kalaupun para napi koruptor itu nantinya menyatakan KPK tidak objektif, maka tentu harus ada ukurannya, yakni alibi, atau bukti-bukti hukum bahwa mereka tidak seperti yang disangkakan.

Hal ini tentunya mustahil, karena kalau ada barang bukti seperti itu dan valid, mereka tentunya sudah dibebaskan oleh hakim pengadilan tipikor atau dibebaskan Mahkamah Agung di tingkat banding.

Anggota Pansus KPK mungkin berasumsi bahwa hakim pengadilan tipikor atau Mahkamah Agung tidak objektif menjatuhkan vonis atau mengambil keputusan.

Kalau anggota Pansus KPK mengembangkan asumsi seperti ini, sama saja dengan menepuk air di dulang, terkena muka sendiri.

Sebab, anggota DPR tentunya lebih paham, bahwa lepas dari apakah vonis atau keputusan hakim objektif atau tidak, begitulah sistem hukum yang dikenal di seluruh dunia, yakni keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat.

Karena itulah, gagasan anggota Pansus KPK menemui napi koruptor dikatakan “menarik” karena sangat tidak relevan untuk dijadikan masukan dalam mengukur objektifitas proses penyidikan di KPK.

Melanggar Kode Etik DPR

Karena hal hal di atas, maka Pansus KPK sebaiknya mengurungkan niatnya menemui napi korupsi baik ke Sukamiskin atau pun ke Pondok Bambu. Langkah itu malah berpotensi mempermalukan Pansus KPK sendiri.

Bayangkan, bagaimana lucunya kalau laporan penyelidikan pansus yang dibacakan di rapat paripurna  DPR nanti, anggota pansus mengutip dan mereferensi pernyataan napi korupsi.

Kalau laporan itu menyebut nama napi korupsinya, maka bukan hanya anggota pansusnya yang menanggung malu, tetapi juga napi yang namanya disebut. Tidak tertutup kemungkinan, anggota pansus malah dianggap mengorek kembali luka sosial yang masih disandang para napi.

Lebih baik anggota pansus mencari masukan dari pihak lain yang lebih bisa diterima nalar, lebih objektif, dan membiarkan napi korupsi yang masih mendekam di rumah tahanan sekarang ini, tenang menata diri, tanpa diusak-asik untuk suatu kepentingan yang tidak relevan.

Anggota Pansus harus menyadari, dari awal publik sudah melihat ketidakberesan tentang pembentukan pansus. Selain karena tidak dibentuk oleh seluruh fraksi di DPR dan oleh sebab itu cacat hukum, ranah KPK juga bukan ranah pansus.

Belum lagi objek yang ingin diselidiki Pansus KPK terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan di KPK, yang jelas-jelas ranah eksklusif penyidik yang tidak bisa diintervensi oleh DPR.

Memaksakan diri menemui napi korupsi untuk memperoleh keterangan mengenai cara kerja penyidik KPK, hanya akan akan menimbulkan opini atau membuktikan bahwa cara berfikir anggota Pansus KPK sudah tidak objektif, atau sudah berprasangka buruk terhadap KPK.

Tafsir anggota pansus berprasangka buruk terhadap KPK masuk akal, karena Ketua Pansus KPK yakni Agun Gunandjar Sudarsa dan beberapa anggota pansus sudah disebut jaksa KPK menerima aliran dana proyek KTP eletronik yang menjadi pangkal terbentuknya Pansus KPK yang cacat hukum

Cara berfikir  yang tidak objektif atau berprasangka buruk terhadap KPK ini melanggar kode etik DPR. Sebab dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI  Pasal 9 (2) disebutkan, Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here