Terakhir Walikota Cilegon, Total 6 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK 2017

0
351

Nusantara.news, Jakarta – Diam-diam, Jumat (22/9) malam, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 terduga korupsi, termasuk Walikota Cilegon Tubagus Iman Arsyadi di sejumlah tempat di Cilegon, Provinsi Banten.

Ke-10 orang yang diamankan KPK, terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah, meliputi seorang Kepala Daerah, Pejabat Dinas dan Swasta. “Benar, ada Tim Penindakan yang ditugaskan ke Banten. Ada 10 orang yang diamankan,” ungkapnya.

OTT KPK dimulai pukul 19.00 dan berakhir pada Sabtu (23/9) dini. Selain menyegel kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang berlokasi di Cilegon Business Square Blok C No.10-12, KPK juga mengamankan bernilai ratusan juta rupiah.

“Diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu Kabupaten/Kota di Banten,” beber Febri yang akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah ke-10 calon tersangka itu dimintai keterangan di gedung KPK.

Dengan ditangkapnya Walikota Cilegon, Berarti sepanjang 2017 KPK telah melakukan OTT terhadap 6 Kepala Daerah, dengan rincian satu Gubernur, 3 Walikota dan 2 Bupati. Sepanjang September 2017 saja ada 3 kepala daerah yang dibekuk KPK.

Pada 2016 KPK membekuk 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Kini, mengutip catatan dari KPK itu sendiri, sejak menangkap Gubernur Aceh Abdullah Puteh pada 2004 hingga penangkapan Walikota Cilegon, secara total KPK sudah menangkap 79 kepala daerah dengan rincian 18 orang gubernur dan 61 orang Bupati/Walikota.

Berikut 5 kepala daerah lainnya yang dibekuk oleh KPK sepanjang tahun 2017.

  1. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis (22/6) yang lalu. Mantan Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan, itu diduga menerima suap untuk proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejanglebong.

Dalam kasus ini Ridwan Mukti melalui istrinya Lily Martiani Maddari diduga menerima commitment fee sebesar Rp4,7 miliar. Suap itu diberikan oleh Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya dengan perantara pengusaha Rico Dian Sari. Maka selain Ridwan, Lily, Jhoni dan Rico juga ditetapkan KPK sebagai tersangka.

2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii

Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (2/8/2017). Achmad diduga menyetujui pemberian suap Rp250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa yang ditangani Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya. Maka keduanya pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Selain Achmad dan Rudi, KPK juga menetapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin sebagai tersangka. Secara keseluruhan ada 5 tersangka yang dibawa KPK ke Jakarta. 

  1. Wali Kota Tegal Siti Masitha

Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno terjaring OTT KPK pada Selasa (29/8) di Rumah Dinas Wali Kota di Kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal. Siti ditangkap bersama Ketua DPD Nasdem Kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung yang disebut-sebut sebagai calon wakilnya pada Pilkada Serentak 2018 nanti.

Selain Siti dan Amir, KPK juga menetapkan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi sebagai tersangka.  Siti diduga menerima suap dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017.

Suap yang diterima Siti masing-masing Rp5,1 miliar sebagai biaya politik Pilkada 2018 nanti yang dikumpulkan bersama Amir sepanjang 7 bulan terakhir. Sti juga menerima Rp 1,6 miliar dari jasa pelayanan RSUD dalam rentang Januari sampai Agustus 2017. Selain itu, Siti diduga menerima fee sejumlah proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp 3,5 miliar dalam rentang waktu Januari hingga Agustus 2017.

Toh demikian dalam OTT hanya didapati barang bukti Rp 200 juta. Selebihnya Rp 100 juta ditransfer ke dua rekening Amir, masing-masing Rp 50 juta. Sumber dana diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari Kepala Dinas.

  1. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen

KPK menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebagai tersangka pada Kamis (14/9/2017), pasca-operasi tangkap tangan yang dilakukan sehari sebelumnya.

Dalam operasi itu, OK sebagai kependekan dari nama Orang Kaya, ditangkap bersama 4 orang lainnya, masing-masing Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Helman Herdady, seorang pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen, dua orang kontraktor bernama Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Selaku bupati 2 periode dari jalur independen, OK Arya diduga menerima fee Rp 4,4 miliar dari tiga proyek, masing-masing Rp 4 miliar dari pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMU dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilain Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T.

Sedangkan Rp 400 juta sisanya merupakan fee yang diperoleh OK Arya dari Syaiful terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar. Suap itu diduga diberikan Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Uang suap itu dikumpulkan Bupati lewat Sujendi dan Kadis PUPR Helman.

  1. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu (18/9/2017) pasca operasi tangkap oleh tim KPK di rumah dinasnya sehari sebelumnya. Eddy yang sebenarnya masih menjabat Walikota hingga Oktober 2017 nanti diduga menerima suap dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar yang dimenangkan PT Dailbana Prima.

KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, masing-masing Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan Direktur PT Dalbara Prima Filipus Djap selaku pemberi suap. Secara total Eddy Rumpoko menerima suap Rp500 juta, namun Rp300 juta dalam bentuk pelunasan mobil Alphard yang dibelinya dan sisanya Rp200 juta dalam bentuk tunai.

Artinya sejak pertama menangkap Ridwan Mukti pada 22 Juni, hingga 22 September kemarin, dalam waktu 3 bulan KPK sudah melakukan OTT terhadap kepala daerah. Apabila ditambah dengan OTT-OTT lainnya, kendati menuai kritik karena kebanyakan nilai kerugian negara tidak seberapa, kinerja KPK jauh lebih produktif ketimbang Kinerja DPR yang tahun ini hanya menyelesaikan 2 produk legislasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here