Terdakwa e-KTP Pernah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

0
324
Irman dan Sugiharto, dua terdakwa e-KTP di sela-sela ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3) kemarin

Nusantara.news, Jakarta – Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) selaku pemenang tender e-KTP tahun anggaran 2011-2012 pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Uniknya lagi, anggaran jasa pengacara dari firma hukum Hotma Sitompul and Associates untuk menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya diambil dari rekanan pemenang tender e-KTP dan anggaran kementerian dalam negeri.

“Penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dilaporkan PT Lintas Bumi Lestari melalui kuasa hukumnya Handika Honggowongso kepada Polda Metro Jaya dengan terlapor Sugiharto dan Draja Wisnu Setyawan,” ungkap jaksa penutut umum KPK Eva Yustisiana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3) kemarin.

Memang, dalam dakwaannya, JPU selain mengungkap peran terdakwa juga menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam menyukseskan anggaran e-KTP, antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar Setyo Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pembuatan e-KTP, dan sejumlah nama dari Kementerian Dalam Negeri yang meliputi Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Ketua Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 Drajat Wisnu Setiawan.

“Atas laporan dan pemanggilan itu, terdakwa I Irman berkoordinasi dengan Chaeruman Harahap. Chaeruman pun menemui pengacara Hotma Sitompul untuk membicarakan permintaan bantuan hukum atas laporan tersebut,” tambah jaksa Eva.

Sejak itu Irman menggunakan jasa advokat dari firma hukum Hotma Sitompul and Associates. Untuk membayar jasa advokat, Irman memerintah Sugiharto meminta uang kepada Anang Sudihardjo dan Paulus Tanos, masing-masing USD 200 ribu.

Jasa advokat sebesar USD400 ribu dibayarkan Sugiharto kepada  Mario Cornelio Bernardo dari firma hukum Hotma Sitompul and Associates. Selain membayar jasa advokat USD 400 ribu yang bersumber dari rekanan, Irman juga membayar Hotma Sitompul Rp142,1 juta yang bersumber dari anggaran Kemendagri.

Dan ternyata laporan PT Lintas Bumi Lestari tidak berlanjut ke persidangan. Padahal kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak September 2012.

Kejanggalan yang terungkap dalam dakwaan Jaksa adalah ketika Irman mengarahkan Sugiharto untuk membuat spesifikasi teknis pembuatan e-KTP yang mengarah ke produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merek.

Dengan spefikasi teknis yang sudah diubah saat proses lelang berlangsung, dan ini jelas melanggar ketentuan, akhirnya Konsorsium PNRI yang melibatkan Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution dikukuhkan sebagai pemenang yang digugat oleh PT Bumi Lintas Lestari. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here