Terdampak Pembangunan Tol MAPAN, SDN Madyopuro 2 di Relokasi

0
585
Suasana di jalan tol Gempol (Sidoarjo)-Pandaan (Pasuruan) (Sumber: Abdi Purmono)

Nusantara.news, Kota Malang – Jalur konvensional Surabaya, Pasuruan, Pandaan, dan Malang merupakan jalur yang kini padat dilalui kendaraan pribadi, dinas maupun tronton. Sehingga terobosan baru beberapa pemerintah kabupaten dan kota setempat sepakat untuk membuat jalan Tol yakni dengan jalur Malang Pandaan. Tol tersebut dinamakan Tol MAPAN.

Namun, akibat dari Pembangunan Tol MAPAN, berdampak pula pada areal pemukiman dan persawahan warga sekitar. Bahkan, areal pendidikan pun terdampak dari pembangunan Tol ini. Tepatnya SDN Madyopuro 2 yang terkena dampak pembangunan Tol MAPAN, sehingga harus di relokasi di lain tempat.

Demi sebuah pembangunan Tol, areal pendidikan pun tergeserkan, yang kemudian harus di relokasi di tempat lain. Nilai ganti rugi SDN Madyopuro 2 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Sapto Prapto Santoso mengatakan, anggaran penggantian aset milik Pemkot Malang itu akan cair tahun ini. “Ganti rugi untuk relokasi sebesar Rp 5 miliar untuk SDN Madyopuro saja, secepatnya akan segera turun,” ujar Sapto

Sapto menambahkan, pembangunan tol tersebut berdampak pada bangunan SDN Madyopuro 2 namun sebenarnya tidak keseluruhan hanya sebagian saja, tapi tetap ia menjelaskan bahwa keseluruhan bangunan sekolah tersebut harus dipindah atau relokasi. “Paling cepat tahun 2018 mendatang, bangunan sekolah tersebut akan segera dibangun,” ungkapnya.

“Pembangunan akan dilakukan dari 0 dalam artian dari awal, karena memang lokasinya pindah. Rencanannya, lokasi bangunan sekolah barunya berada di sekitar Velodrome,” imbuh Sapto.

Pembangunan baru SD itu juga menempati sebuah lahan milik Pemkot. Namun Sapto tidak mengetahui teknis pemindahan sekolah dan murid-muridnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pemindahan sekolah itu.

“Kini tol Mapan yang di wilayah Cemorokandang sudah dibangun, daerah tersebut tidak jauh dari Madyopuro. Namun, untuk teknis pemindahan sekolah itu, kami masih berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan,” jelas Sapto.

Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Pemkot Malang Wasto menjelaskan, bahwa dalam pembangunan jalan tol MAPAN tersebut, Pemkot Malang hanya menyediakan jalan penghubung utama keluar masuk ke tol di wilayah Kedungkandang. Saat ini yang sudah siap adalah ruas Jl Ki Ageng Gribig, Kedungkandang. “Masih satu ruas, sisi utara. Sedangkan satu ruas lagi di sisi selatan mulai dari pertigaan Madyopuro sampai pertigaan selatan Polsek Kedungkandang, masih kami kaji dampak dan proses pelaksanaannya,” ujar Wasto.

Ia menjelaskan, tahun depan akan dilakukan identifikasi wilayah Kedungkandang, di mana identifikasi tersebut meliputi ruas tersebut dihuni oleh berapa banyak penduduk, luasan asetnya berapa, dan berapa kebutuhan yang diperlukan untuk pelebaran jalan tersebut.

“Identifikasi itu termasuk berapa dan apa saja fasilitas umum atau pemerintah yang harus diganti. Juga berapa banyak aset milik warga yang harus dilepas. Setelah identifikasi, akan ada penghitungan termasuk penghitungan nilai ganti rugi,” imbuhnya.

Jika yang bangunan yang terdampak merupakan kantor pemerintah maka, Pemkot harus menyediakan ganti rugi bangunan yang sama di tempat lain. Namun jika milik warga, maka pemerintah menggantinya memakai uang tunai. Penghitungan itu nantinya disesuaikan dengan kekuatan anggaran Pemkot Malang.

Namun, perlu dipertimbangkan kembali tidak bisa memukul rata biaya ganti rugi pada warga atau masyarakatnya. Namun, harus disesuaikan pula  pada jumlah nilai ekonomi dan kebermanfaatan bangunan. Apabila dipukul rata dan patokan dari pemerintahan saja maka warga yang dirugikan.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here