Terkait Hak Angket KPK, Kepala Negara Pilih Diam

0
85
Presiden Jokowi

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi memilih diam atau mengabaikan desakan masyarakat agar dirinya segera turun tangan untuk mengatasi kegaduhan terkait Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi memang menyatakan dukungan agar KPK tidak dilemahkan. Untuk itu, dia meminta jangan ada pikiran untuk melemahkan KPK.

Namun di sisi lain Jokowi menegaskan tak ingin ikut campur dalam persoalan hak angket tersebut.

“(Pansus) Angket KPK ini wilayahnya DPR. Sekali lagi, ini wilayahnya DPR,” tegas Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (13/6/2017).

Pernyataan Jokowi itu sekaligus menjawab desakan masyarakat agar Jokowi selaku kepala negara segera agar turun tangan untuk menuntaskan kisruh antara KPK dengan DPR terkait hak angket KPK.

Tak kurang Ketua KPK, Agus Rahardjo sempat berharap agar Jokowi bersikap soal hak angket DPR yang berpotensi melemahkan KPK.

“KPK tidak harus melapor ke Presiden, tapi presiden  pasti mengamati lah. Mudah-mudahan presiden bisa mengambil sikap,” harap Agus.

Harapan serupa juga sempat dilontarkan oleh pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti bahwa Jokowi harus turun tangan menjadi penengah atas maraknya penolakan hak angket KPK.

“Harusnya (Jokowi) jadi penengah karena banyak orang yang kecewa juga. Menurut kami, ini bedanya pemerintah sekarang dengan pemerintahan yang lalu,” tukas Bivitri.

Bivitri berharap agar Jokowi mengambil langkah konkret dan bukan sekedar tidak mau pernyataan mendukung KPK.

“Pak Jokowi masih kurang bergerak. Dia cuma bikin pernyataan ‘Saya ada di belakang KPK’. Itu tidak cukup, itu hanya sekadar pernyataan,” ujar Bivitri.

Bivitri menduga, sikap Jokowi yang tidak merespon tuntutan masyarakat itu lantaran kasus dugaan kprupsi e-KTP banyak menyeret orang-orang yang terkait dengannya.

“Kayaknya, karena kasus e-KTP banyak menyangkut orang-orang yang punya relasi dengan Presiden,” beber Bivitri.

Karena itu, Jokowi terkesan sangat berhati-hati, Terlebih, partai pendukung utama Jokowi, yakni PDI- Perjuangan termasuk fraksi yang memotori pansus hak angket KPK.

Seperti diketahui, penetapan hak angket bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan DPR yang membahas pertanggungjawaban kinerja KPK. DPR kemudian mengkritisi beberapa kinerja KPK hingga pembahasan soal penyebutan 6 nama anggota Komisi III DPR dalam kesaksian salah satu penyidik KPK Novel Baswedan.

Selanjutnya, Komisi III DPR  menuntut klarifikasi melalui pembukaan rekaman pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani. Namun hal ini ditolak KPK karena proses hukum Miryam belum sampai ke pengadilan.

Hak angket pun akhirnya digulirkan dan mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di DPR. Namun, seiring perjalanan waktu, fraksi yang tadinya menolak justru berbalik mendukung, seperti Fraksi PAN dan Gerindra. Dengan begitu, Pansus Angket KPK yang masih diperdebatkan tetap berjalan dengan dukungan 7 fraksi, yakni PDI-Perjuangan, Golkar, Hanura, PPP, Nasdem, PAN, dan Gerindra. Sementara, PKS, Demokrat dan PKB berkeras menolak.

Ketiga fraksi tersebut menolak karena menilai tak ada alasan signifikan untuk mengajukan hak angket tersebut.

Karena tiga fraksi menolak, maka keberadaan pansus hak angket KPK pun dipertanyakan legalitasnya. Hal itu, mengacu pada UU MD3 pasal 201 ayat (2) yang mengharuskan semua fraksi mengirim wakilnya untuk membentuk pansus.

Atas dasar itu pula, KPK belum berani mengambil sikap apakah akan memenuhi penggilan pansus atau tidak. KPK pun akan meminta masukan dari sejumlah pakar hukum.

Bertolak dari kondisi itu, maka  kegaduhan dipastikan masih terus berlanjut, namun Jokowi selaku kepala negara yang diharapkan turun tangan untuk meredam tak berani bersikap.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here