Terkait Kasus Suap APBD, KPK Lanjut Periksa Keterlibatan Dewan

0
81
Anggota DPRD Malang dari fraksi PDI Perjuangan Priyatmoko Oetomo menunggu untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/10). KPK memeriksa dua anggota DPRD Malang yakni Priyatmoko Oetomo dan Yaqud Ananda Gudban sebagai saksi dalam kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan tersangka mantan Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono.

Nusantara.news, Kota Malang – Perkembangan kasus dugaan praktik suap APBD dan APBD Perubahan Kota Malang yang terjadi pada tahun 2015 terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

Setelah beberapa bulan lalu sempat menyegel kantor Walikota Malang dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, kini KPK berkonsentrasi untuk membidik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang diduga kuat memiliki keterlibatan dalam kasus suap APBD Perubahan TA 2015.

KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut di Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Polres Kota Malang, Rabu (18/10/2017).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi pada KPK, Priharsa Nugraha menuturkan bahwa penyelidikan KPK kini konsentrasi pada para anggota dewan dan bagian-bagian yang memiliki indikasi dan keterkaitan akan kasus suap APBD.

“Hari ini ada 10 orang yang diperiksa, sembilan diantaranya adalah anggota dewan dan sisanya adalah mantan Sekda Kota Malang yang lama,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (18/10/2017).

Sembilan anggota DPRD Kota Malang yang diperiksa oleh KPK, yakni Ribut Harianto, Rahayu Sugiharti, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, Subur Triono, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, Zainudin, Sahrawi dari Fraksi PKB, Abd Hakim dari Fraksi PDI Perjuangan  dan Wiwik Hendri Astuti dari Fraksi Demokrat.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Malang yang turut diperiksa yakni, Cipto Wiyono. Jabatannya kini digantikan oleh Wasto, Mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berenlitbang) Kota Malang, per-Agustus 2017 lalu.

Dari 10 orang yang diperiksa Ribut Harianto, Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar, belum sempat menjalani pemeriksaan.

Beberapa bulan lalu dalam kasus ini KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawas Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono, serta Komisaris PT ENK, Hendrawan Maruzaman.

Mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono menjadi tersangka utama dalam kasus suap pembahasan APBD dan APBD Perubahan Kota Malang TA 2015.

Arief yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang diduga menerima suap dari Jarot Edy Sulistyono yang waktu itu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang sebesar Rp 700 juta terkait APBD Perubahan Kota Malang TA 2015.

Arief disangka menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman sebesar Rp 250 juta. Suap itu Terkait penganggaran kembali pembangunan jembatan Kedung Kandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada tahun 2015. Proyek pembangunan yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018 bernilai Rp 98 miliar.

Rencananya, tim penyidik KPK akan menetap beberapa hari di Malang untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi mulai mulai Selasa (17/10/2017), hingga 23 Oktober mendatang.

Sistem Negara yang Korup

Terkait dugaan kasus suap APBD dan APBD Perubahan Kota Malang TA 2015, diduga kuat memang ada ‘kongkalikong’ atau keterlibatan kerjasama. Hal ini yang kemudian membuat pandangan masyarakat terhadap birokrasi menjadi perwujudan sistem negara yang korup.

Dugaan terkuat pada badan legislatif yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Adapun juga dari badan eksekutif mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawas Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono.

Nama Walikota Malang, M Anton pun juga sempat dipanggil sebagai saksi atas Ketua DPRD Kota Malang  Muhammad Arief Wicaksono terkait kasus suap pembahasan perubahan APBD Pemkot Malang.

“Saksi Mochamad Anton akan diperiksa penyidik KPK untuk tersangka MAW dalam perkara suap perubahan APBD Pemkot Malang tahun 2015,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah,

Selain itu, Ketua DPRD, Arief Wicaksono juga diduga terlibat kasus suap APBD Perubahan, yakni penganggaran kembali pembangunan jembatan Kedung Kandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada tahun 2015. Proyek pembangunan yang dikerjakan secara multiyears.

Dimana pihaknya menerima suap dari Komisaris dari PT. ENK sebagai kontraktor pembangunan jembatan Kedungkandang.

Rizky Chandra, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang menyebutkan bahwa terlihat fenomena kini marak praktik sistem kerangka birokrasi negara yang korup. Tidak terkecuali eksekutif dan legislatif.

“Mangkanya ada plesetan Trias Politica: Eksekuthieves, Yudikathieves, Legislathieves. Segala kasus korupsi paling banyak faktor oknum pejabat negara yang tidak bijak dalam memimpin,” ujar.

Kata akhiran trias politika thieve’s yang berarti pencuri yang disematkan dan direpresentasikan pada lembaga negara yang korup. Terlepas dari badan eksekutif, legsilatif, yudikatif dan kroni bisnis atau kelompok kepentingan yang saling berkonsolidasi untuk meraup keuntungan atas kekeuasan negara.

“untuk elawan dan memerangi hal itu, Pendidikan yang terpenting dengan masyarakat cerdas jeli dan kritis dapat melihat titik potensi korupsi negara. Mendorong lembaga negara untuk Transparan ke publik,” jelas  mantan Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang tersebut.

Pihak Kepolisian dan Pengadilan Negri sebagai penegak hukum serta KPK sebaga lembaga anti rasuah bersama dengan masyarakat untuk memerangi korupsi di negara ini. Karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan secara tidak langsung menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here