Rektorat  PTN Kecipratan 15%

Menguak “Suap” Rp140 Miliar Pemprov Kepada PTN

0
942

Nusantara.news, Surabaya – Dengan dalih PTN sebagai institusi yang bisa mencari pendanaan, untuk setiap kegiatan Swakelola dengan Pemprov masing-masing mengenakan pungutan 15%.

Adanya pungutan ini terungkap ketika Nusantara.news berhasil menemui salah seorang dosen dari Unair,  yang namanya tercantum dalam pekerjaan swakelola. “Sebelum ketemu anda, saya sudah pernah ditanyai masalah ini oleh sebuah lembaga audit,” katanya membuka pembicaraan dengan Nusantara.news.

“Kalau anda, bersedia merahasiakan nama saya, seperti lembaga audit dulu, saya akan beberkan apa yang saya alami,” pintanya kepada Nusantara.news.

Lebih jauh ia menerangkan bahwa awalnya seorang teman memintanya untuk ikut serta dalam kegiatan swakelola,  karena itu dia meminta curriculum vitae. Dan  sampai saat ini kegiatan itu apa? Dilembaga mana? Saya tidak tahu. “Tahu-tahu saya disodori data berupa kesanggupan ikut serta kegiatan, tanda terima honorarium dimana ada nama saya, tapi tanda-tangan saya dipalsu,” jelasnya.

“Yang mengalami seperti saya banyak, kalau saya dianggap tidak tahu apa-apa, jadi tidak ada pengkondisian,” katanya menambahkan

Lantas sumber tersebut menyebut seorang dosen yang memiliki posisi yang cukup di kampus,“Sebut saja beliau itu Pak No,” katanya untuk melindungi sang dosen tersebut.

Pak No, karena posisinya strategis ketika ramai-ramai ada pemeriksaan BPK, beliau mendapat short message service (sms) dari  pegawai rektorat Unair  yang melaksanakan kerja sama swakelola dengan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun isi dari sms tersebut adalah apabila ada telepon dari BPK untuk menanyai terkait penelitian di lembaga tersebut (sweeping by phone), silahkan jawab sesuai proposal yang dibuat karena Unair meminjam nama yang bersangkutan untuk administrasi penelitian. Pegawai rektorat tersebut ketika sms juga sebut-sebut nama petinggi rektorat.

Sebab dalam pekerjaan ini terdapat imbalan manajemen (management fee) yang harus dibayar oleh lembaga kepada pihak universitas (rektorat) sebesar 15% dari nilai kontrak dan management fee tersebut dibayarkan dengan cara mengurangi biaya personil tergantung dari kinerja personil berdasarkan hasil penilaian dari ketua lembaga.

Sementara dalam laporan BPK dinyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas biaya personil dilakukan dengan prosedur konfirmasi secara uji petik kepada personil yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama swakelola melalui wawancara yang dituangkan dalam Notulen Wawancara dan via telepon.

Prosedur konfirmasi via telepon dilakukan dengan mengkonfirmasikan terlebih dahulu data identitas yang tercantum dalam curriculum vitae (salah satu bukti pertanggungjawaban) kepada personil yang dikonfirmasi.

Hasil konfirmasi via telepon tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan konfirmasi secara tertulis via email kepada personil sesuai alamat email yang tercantum dalam curriculum vitae tersebut.

Sementara hasil konfirmasi secara uji petik kepada 156 nama personil menunjukkan fakta bahwa hanya sebanyak 15 personil yang menyatakan terlibat dan menerima honor sesuai dengan bukti pertanggungjawaban. Sedangkan 28 personil mengaku tidak terlibat sama sekali.

21 Personil mengaku terlibat dalam kegiatan namun menerima honor tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, dan 6 personil mengaku terlibat dalam kegiatan namun mengaku lupa atas besaran honor yang diterimanya. Selain itu, 86 personil belum memberikan jawaban atas keikutsertaannya.

Hasil konfirmasi secara uji petik kepada personil yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama swakelola tersebut diatas menunjukkan terdapat realisasi pembayaran biaya personil dan non personil (perjalanan dinas) berindikasi tidak riil sebesar Rp684.419.300.

Lebih jauh, laporan BPK juga menjelaskan bahwa  bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada kegiatan kerjasama swakelola, berupa dokumen Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Dalam keterangan tersebut terdapat 5.096 bukti perjalanan dinas berupa dokumen SPPD sebesar Rp3.060.391.717 yang berindikasi tidak riil. yaitu:

1) Lembar kedua pada lembar SPPD merupakan hasil dari penggandaan (copy/copy warna);

2) Lembar kedua pada lembar SPPD tanpa stempel tempat tujuan;

3) Lembar kedua pada lembar SPPD tanpa tanda tangan pejabat tempat tujuan;

4) Lembar kedua pada lembar SPPD tanpa stempel dan tanda tangan pejabat tempat tujuan;

5) Tanpa bukti SPPD lembar kedua;

6) Tanpa bukti SPPD lembar kesatu dan lembar kedua.

Selain bukti pertanggungjawaban berupa lembar SPPD yang berindikasi tidak riil, terdapat pula bukti pertanggungjawaban sewa kendaraan yang tidak riil. Berdasarkan hasil secara konfirmasi secara uji petik, bahwa pihak penyedia sewa kendaraan tidak mengakui bukti pertanggungjawaban tersebut adalah bukti yang dikeluarkan oleh mereka. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here