Terlalu, 1.867 Buruh di Jatim Belum Terima THR

0
65

Nusantara.news, Surabaya – Tunjangan Hari Raya alias THR, tiga huruf yang selalu dinantikan para buruh atau pekerja di semua perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan yang tidak memberikan THR terhadap pekerja atau buruh yang dipekerjakan akan mendapatkan sanksi, denda 5 persen dan juga sanksi administrasi.

Soal kewajiban memberikan THR, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewajiban memberikan THR saat Hari Raya Idul Fitri 2017.

Pengawasan tersebut merujuk pada Permenaker Nomor 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR.

“Pengusaha yang tidak membayar THR maka sesuai aturannya, ada sanksi yakni denda 5 persen‎ dari total THR yang harus dibayar,” ujar Hanif Dhakiri di kantor Kemenaker di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan, sesuai Pasal 1, butir satu, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Butir dua, Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.

Kemudian, di Pasal 2 butir satu, disebutkan pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Butir dua, THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Sesuai dengan Pasal 3, besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan, masa kerja atau 12 x 1 (satu) bulan upah.

Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen upah, upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau
upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Terlambat Bayar THR, Pengusaha Didenda 5 Persen

Di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tersebut, disebutkan jika pengusaha terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar THR.

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh yang dipekerjakan.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sanksi Denda dan Sanksi Administratif

Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬ undangan.

Pada peraturannya, THR harus dibayar 7 hari sebelum Hari Lebaran. Jika perusahaan melakukan penundaan atau bahkan mungkin tidak mau membayarkan THR, pekerja/buruh bisa melaporkan ke Menaker, Disnaker setempat dan melakukan langkah hukum.

Ada sejumlah tahapan sanksi yang akan diberikan kepada pemberi kerja, mulai dari teguran tertulis, denda hingga penghentian sementara izin usahanya.‎

Sanksi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Tenagakerjaan sudah menyiapkan sanksi dan denda pada perusahaan yang mengabaikan kewajibannya.

Di Jatim, 1.867 Buruh Mengadu Tidak Dapat THR

Sementara, di Jawa Timur, dari data laporan di Posko THR 2017, ada sebanyak 1.867 orang buruh mengadukan nasibnya lantaran tidak mendapat THR dari tempatnya bekerja.

Terkait itu, YLBHI Lembaga Bantuan Hukum (LBH Surabaya), Aliansi Buruh Jawa Timur, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur melansir, berdasarkan perkembangan pengaduan di Posko THR YLBHI – LBH Surabaya, sampai hari ini 21 Juni 2017, atau H-3 Idul Fitri, disebutkan telah melewati batas akhir pembayaran THR bagi buruh/pekerja berdasarkan Permenaker No 6 tahun 2016 yaitu H-7 sebelum lebaran yang jatuh pada hari Minggu 25 Juni 2017.

“Perusahaan yang tidak membayar THR melebihi H-7 sebelum lebaran telah melakukan pelanggaran pembayaran THR, dari sisi waktu. Selain itu pelanggarannya secara keseluruhan menimpah pekerja yang berstatus outshorching, kontrak dan tenaga harian lepas, selain itu banyak pekerja yang di PHK sebelum hari raya tidak diberikan THR,” ujar Koordinator Posko THR LBH Surabaya-Aliansi Buruh Jawa Timur, Abdul Wachid Habibullah di Surabaya, Kamis (22/6/2017).

Dan, sampai hari ini Rabu 22 Juni 2017 melalui berbagai saluran pengaduan yang masuk ke Posko THR Jawa Timur 2017 ada sebanyak 1.867 orang pekerja atau buruh yang melapor tidak mendapatkan THR.

“Sebaran pelanggaran perusahaan yang tidak memberikan THR terjadi di 32 perusahaan di 6 kabupaten/kota. Diantaranya di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Tulungagung dan Kabupaten Bojonegoro,” terang Abdul Wachid.

Korban pelanggaran THR didominasi pekerja kontrak, outsourcing dan harian lepas. Ada juga pegawai tetap yang juga terlanggar THR nya, terutama mereka yang dalam proses PHK. Modusnya, buruh kontrak, outshorching dan tenaga harian lepas yang karena statusnya disebutkan tidak berhak mendapatkan THR. Alasan berikutnya, karena tidak mampu maka perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerjanya.

Menanggapi pengaduan para buruh tersebut, Posko Pengaduan THR, YLBHI-LBH Surabaya akan melakukan tindak lanjut. Diantaranya, melakukan klarifikasi dan somasi kepada perusahaan-perusahaan yang diadukan dan berkoordinasi melaporkan kepada Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan serta berkoordinasi dengan serikat buruh untuk melakukan demontrasi ke perusahaan.

Ini Pernyataan Posko Pengaduan THR, YLBHI-LBH Surabaya

1. Mendesak Kadisnakertransduk Jawa Timur mengumumkan perusahaan yang melanggar ke publik.

2. Memberikan sangsi kepada Perusahaan yang terlambat membayarkan THR sebesar 5 persen dan memberikan sangsi pencabutan ijin bagi perusahaan yang membandel berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

3. Agar perusahaan yang melanggar dimasukkan daftar black list oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, secara regulasi pemerintah diminta untuk memperkuat peraturan soal THR melalui Peraturan Daerah (Perda) serta melakukan perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara preventif dan represif.

Posko Pengaduan THR di Jatim 

1. Abdul Wachid Habibullah, Koordinator Posko Pengaduan THR Jawa Timur-YLBHI-LBH Surabaya, di nomor 087853952524.
2. Jamaludin, Sekretaris Posko Pengaduan THR Jawa Timur-YLBHI-LBH Surabaya, di nomor 08121801404.

Selamat bagi buruh yang telah menerima THR, dan bagi para pekerja atau buruh yang belum mendapatkan haknya mendapat THR diharapkan bisa mengadukan atau melaporkan ke nomor-nomor diatas.

Selamat bagi buruh yang telah menerima THR, dan bagi para pekerja atau buruh yang belum mendapat THR bisa melapor ke Posko Pengaduan THR, YLBHI-LBH Surabaya, atau nomor-nomor diatas.

Terkait nasib buruh, muncul penilaian kalau Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum merealisasikan kesejahteraan bagi buruh, khususnya soal upah layak.

Indonensia Corruption Watch (ICW) pernah mengulas, terpuruknya nasib buruh di Indonesia lantaran perilaku korupsi. Korupsi membawa dampak buruk bagi masyarakat, termasuk dirasakan oleh buruh di Indonesia. Akibat dari praktek korup yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, berupa manipulasi penyusunan regulasi maupun aturan di internal tempat buruh bekerja. Itu menyebabkan hak buruh terabaikan dan kesejahteraan buruh tidak terpenuhi.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here