Terlalu, 16 Penambangan di Probolinggo Ilegal

0
355

Nusantara.news, Surabaya – Dari sebanyak 19 usaha penambangan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 16 di antaranya tidak mengantongi izin alias ilegal. Dari tiga Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL), hanya ada tiga izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Anang Budiarto menyebut, ke tiga izin UKL dan UPL diterbitkan untuk pertambangan Galian C dengan jenis tanah uruk di Kecamatan Wonomerto, Lumbang dan Tongas. “Selain itu, kalau ada, suah pasti ilegal,” kata Anang.

Proses izin pertambangan Galian C diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah mendapatkan izin usaha pertambangan, selanjutnya harus mendapatkan izin UKL/UPL dari pemerintah daerah. Setelah itu penambangan baru bisa dilakukan, jika tidak ada itu, berarti ilegal.

Untuk diketahui, akhir tahun 2016 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan atas kegiatan penambangan Galian C di Kabupaten Probolinggo. Hasil laporan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup, ada 19 usaha penambangan dan hanya tiga yang berizin.

Terkait itu, Anang meminta kepada para pemrakarsa penambangan untuk segera mengajukan izin. Jika tidak, akan dilakukan penutupan meski sudah mengantongi izin pertambangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Izin usaha penambangan merupakan syarat awal sebelum pengajuan UKL/UPL. Untuk kegiatan yang di Probolinggo hingga saat ini, sebanyak 16 pemrakarasa penambangan belum mengajukan izin ke pemerintah daerah.

Sebelumnya, terkait penambangan tak berizin tersebut, ratusan warga Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Probolinggo, menggelar aksi unjuk rasa menuntut kegiatan tambang di daerahnya ditutup. Karena selain mengakibatkan kerusakan lingkungan juga menyebabkan banjir. Karena keberadaan tambang Galian C dilakukan di sepanjang aliran sungai Pancar Glagas.

Saat itu, sedikitnya 150 orang meminta tambang milik KH. Hafidz Aminuddin segera ditutup. Karena, selain merusak jalan desa dan memacetkan irigasi persawahan, tanggul di sekitar kegiatan tersebut juga ambrol karena alat berat.

Galian C di aliran Pegunungan Argopuro itu beroperasi sejak empat tahun lalu. Awalnya penambangan dilakukan dengan dalih untuk normalisasi sungai, kemudian berkembang menjadi bisnis galian.

“Kami atas nama warga, meminta tambang tersebut ditutup permanen. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan harus diperbaiki oleh penambang, diantaranya tanggul, saluran irigasi, plengsengan dan jalan-jalan yang rusak,” kata Sutarji, mewakili warga.

Hasil musyawarah warga dengan Muspika, disepakati kegiatan tambang itu dihentikan. Meski begitu, warga berharap penambang memenuhi janjinya, memperbaiki kerusakan infrastruktur, jika tidak massa akan kembali melakukan aksi besar-besaran.

Tak berhenti disitu, untuk mengawalnya belasan warga Kecamatan Pakuniran juga mendatangi DPRD Jawa Timur, di Surabaya, Senin (13/3/2017).  Mereka mengadukan kegiatan penambangan Galian C di sungai Pancar Glagas, yang dikatakan berakibat terjadinya kerusakan di wilayahnya untuk ditutup.  “Kami datang ke DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait penambangan di Sungai Pancar Glagas,” kata Sutarji.

Sutarji mengatakan, masyarakat Pakuniran terkena dampak penambangan di Sungai Pancar Glagas itu sejak 2014. Mereka mengaku telah hilang kesabaran, karena pengaduan mereka tidak pernah ada tindak lanjut. Kerusakan yang terjadi akibat penambangan, selain fasilitas umum juga sejumlah rumah rusak dan hancur karena terkikis air. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here