Terlalu Singkat, Rentang Waktu Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK

0
44
Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2019 di MK , Jumat (14/6/2019)

Nusantara.news, Jakarta- Siapa pihak yang mendalilkan (actori incumbit probatio), maka dialah yang harus membuktikan. Dalam konteks sengketa hasil Pilpres, beban pembuktian ada di pundak pemohon. Namun, pemohon hanya diberi waktu 3 hari pasca penetapan oleh KPU untuk mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk mengumpulkan bukti. Tentu saja, bagi pemohon dengan desain pembuktian seperti itu sebenarnya tidak memenuhi keadilan.

Sebab, beban pembuktian yang harus dipenuhi pemohon atas kesalahan hasil perolehan suara terlalu berat sementara waktu yang tersedia amat singkat. Perlu diketahui bahwa untuk membuktikan kesalahan perolehan suara akan mengacu pada alat bukti surat berupa berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya. Pemohon harus bisa membuktikan dengan formulir C1 dengan tanda tangan basah. Lalu, siapa yang bisa cover pembuktian itu untuk jutaan suara?

Sangat sulit bagi pemohon untuk bisa menghadirkan bukti yang lengkap dalam menandingi data yang dimiliki penyelenggara pemilu. Apalagi waktu yang dimiliki pemohon relatif sangat singkat mengingat dugaan pelanggaran itu dapat terjadi di daerah yang tersebar jauh.

Hal lain, rentang waktu yang pendek juga untuk MK mengeluarkan putusan. Hanya tersedia 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Dengan desain pembuktian demikian, akan sangat sulit bagi majelis hakim MK benar-benar menghasilkan putusan yang memenuhi nilai keadilan dengan hasil pendalaman yang matang. Secara formal, proses penyelesaian sengketa itu merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Apakah manusiawi bagi MK harus mengurusi dan memutus perkara sengketa pilpres dan pileg dalam waktu masing-masing 15 hari? Padahal jumlah gugatan perselisihan hasil pemilu 2019 yang diterima di MK bertambah. Sejauh ini MK mencatat jumlah gugatan yang masuk mencapai 340 kasus baik pemilihan legislatif atau pemilihan presiden.

"Jumlah total permohonan sengketa hasil pileg sampai kini adalah 339, terbagi dari 329 diajukan parpol/caleg dan 10 diajukan calon anggota DPD, satu lagi permohonan yakni pilpres," kata juru bicara MK Fajar Laksono, Jumat (31/5).

Pertanyaannya, masa persidangan yang relatif singkat dengan jumlah 340 gugatan, bagaimana kualitas hasil putusan MK nanti? Sebab jika dihitung kasar, misalnya gugatan pileg disidangkan semua, berarti selama 30 hari hakim konstitusi harus menyidangkan dan memutuskan 10 gugatan dalam sehari.

Terlebih dalam konteks Pilpres, yang dibutuhkan MK tidak hanya melihat hitung-hitungan matematis, tetapi juga mengulik bukti-bukti substantif yang kuat apakah telah terjadi kesalahan dalam peghitungan, atau telah terjadi pelanggaran yang betul-betul TSM atau tidak.

Perlu Dievaluasi

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, mengingatkan pentingnya dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pemilu, salah satu persoalan krusial yang akan dihadapi adalah pembuktian.

“Sistem penegakan hukum pemilu perlu dievaluasi. Bahkan desain pemilu langsung yang tepat untuk negara sebesar Indonesia perlu ditinjau ulang. Ada ratusan juta hak suara yang selalu rentan menjadi objek sengketa. Perlu ada desain penyelesaian sengketa yang lebih menjanjikan keadilan,” katanya.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kiri) dan Ketua KPU Arief Budiman Ketua KPU (kanan) dalam sidang sengketa hasil pemilu 2019 di MK

Tampaknya, yang paling mendesak untuk dievaluasi adalah rentang waktu saat berperkara ke MK terkait sengketa hasil pemilu. Ke depan, waktunya bisa ditambah misalnya 1 hingga 2 bulan agar proses pembuktian yang hadirkan lebih mudah dilakukan serta penyidangan di MK berjalan lebih mendalam.

Dengan tahapan pemilu sejak pendaftaran kandidat hingga penghitungan suara (kurang lebih 8 bulan) dan jeda waktu dari penetapan hasil pemilu ke pelantikan presiden/wapres terpilih (Mei – Oktober) yang panjang, maka perpanjangan waktu untuk menyidangkan persoalan kompleks hasil sengketa pemilu mutlak dilakukan.

Saat ini, terbatasnya waktu di MK untuk menyidangkan sengketa hasil pemilu berdampak salah satunya pada pembatasan saksi yang dihadirkan. Diketahui, MK akan membatasi jumlah saksi dan ahli dari masing-masing pihak yang berperkara dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Masing-masing pihak berpekara hanya bisa menghadirkan 15 saksi dan dua ahli sesuai keputusan yang diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Saksi untuk masing-masing pihak sudah diputuskan oleh Majelis Hakim kemarin. Untuk saksi 15 orang dan ahli dua orang," ungkap Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono dalam keterangannya, Senin (17/6/2019).

Pembatasan saksi dan ahli ini, kata Fajar mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja. Fajar mengatakan, sebelum sidang pendahuluan pada Jumat 14 Juni 2019 lalu, para hakim MK sudah memutuskan jumlah saksi dan ahli masing-masing pihak dalam sidang PHPU Pilpres.

Aturan mengenai saksi ini diatur pada Pasal 41 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Pilpres. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah dapat membatasi saksi dan ahli yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait.

Tentu saja dengan saksi yang dibatasi, sedikit banyak akan berpegaruh pada kuantitas dan kualitas terhadap penggalian bukti. Selain itu, MK, pemohon, dana pihak terkait, akan bersidang dengan model persidangan yang ‘ngebut’ dan ‘kepepet’.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here