Terlilit Masalah, Wajarkah Komnas HAM Dibubarkan?

0
91

Nusantara.news, Jakarta – Komisi III (bidang hukum) DPR RI telah menyelesaikan tugasnya memilih dan mensahkan tujuh komisioner baru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017 2022, selanjutnya ketujuh nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden untuk dilantik.

Untuk diketahui, Komnas HAM merupakan salah satu lembaga mandiri yang fungsinya melakukan pemantauan, penelitian, investigasi, penyuluhan, perlindungan, dan kajian terkait masalah HAM. Institusi ini sudah ada sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/1993 tentang Komnas HAM. Untuk melancarkan tugasnya, Komnas HAM memiliki kelengkapan, yakni sidang paripurna dan Subkomisi (Subkomisi pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, serta mediasi). Selain itu, ada Sekretaris Jendral dan Ketua yang diangkat secara bergiliran selama setahun.

Selain fungsi tersebut, Komnas HAM juga diwajibkan melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM serta kewenangan pengawas di dalam UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dikutip dari laman resmi Komnas HAM www.komnasham.go.id bahwa tujuan pendirian lembaga itu adalah, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Untuk diketahui, pada periode ini jumlah komisioner dikurangi lebih dari 50 persen dibandingkan periode 2012-2017 yang berjumlah 13 orang. Adapun ketujuh nama komisioner yang baru  disahkan DPR pada Selasa (3/10/2017) adalah sebagai berikut :

  1. Amiruddin Al Rahab
  2. Mohammad Choirul Anam
  3. Sandrayati Moniaga
  4. Munafrizal Manan
  5. Ahmad Taufan Damanik
  6. Hairansyah
  7. Beka Ulung Hapsara.

Menurut Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jimly  Asshiddiqie, pengurangan itu dimaksudkan agar kinerja Komnas HAM lebih efektif. Selain itu, agar kolektif kolegial lebih kuat. Meskipun berdasarkan Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM, komisioner Komnas HAM harusnya berjumlah 35 orang.  Undang-Undang No. 39/1999 tersebut merupakan tindak lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat TAP MPR) No. VII/MPR/1998 tentang HAM.

Nyatanya, anggota Komnas HAM yang dibentuk pasca dikeluarkannya UU tersebut justru tak pernah sesuai kuota.  Pada periode 2002 – 2007 jumlah anggota 23 orang, priode 2007-2012 jumlah anggota 11 orang, periode 2012-2017 ini jumlahnya bertambah menjadi 13 orang, tapi kini kembali berkurang banyak hingga hanya 7 anggota saja.

 

Kinerja Mengecewakan dan Aroma Korupsi

Menarik dicermati salah satu alasan pengurangan anggota Komnas HAM yang diungkapkan Jimly adalah agar cara pengambilan keputusan dilakukan secara koletif kolegial sesuai tata kelola lembaga yang berbasis pada prinsip prinsip kolektif kolegial. Prinsip kolektif kolegial adalah cara pengambilan keputusan secara bersama dan setara atau semua pendapat memiliki bobot yang sama.

Mengapa alasan itu menarik dicermati?, karena sejumlah masalah terkait kolektif kolegial dianggap penyebab buruknya kinerja Komnas HAM periode 2012-2017 lalu. Contohnya saat komisioner Siane Andriani yang melansir temuannya usai investgasi soal penanganan aparat kepolisian terhadap terorisme di Poso, padahal temuan tersebut ditengarai belum disampaikan pada rapat pleno.

Kasus lain adalah saat dua kubu bersitegang mempersoalkan pembatasan masa jabatan ketua. Posisi Otto Nur Abdullah sebagai ketua yang baru terpilih dua bulan digoyang. Sembilan anggota Komnas HAM berkeras merevisi tata tertib masa jabatan ketua yang tadinya 2,5 tahun menjadi setahun. Alhasil, Otto hanya menjabat setahun lalu digantikan Siti Noor Laila, sejak itulah ketua Komnas HAM hanya menjabat setahun dan selanjutnya dilakukan pemilihan.

Masalah ini sempat menjadi perhatian serius DPR, bahkan Komnas HAM diultimatum DPR agar segera menyelesaikan kisruh internalnya. Di sisi lain,  sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang HAM seperti Elsam, Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Imparsial dan lainnya mendesak Komnas HAM agar mencabut kembali keputusan pembatasan masa jabatan ketua, karena bisa menganggu kinerja lembaga tersebut.

Selain kisruh internal lembaga itu, persoalan keterbatasan jumlah personil juga tampaknya menjadi masalah. Seperti diungkapkan di atas bahwa sejak Undang-Undang No. 39/1999 disahkan, jumlah komisionernya tak pernah mencapai kuota. Padahal, soal jumlah anggota komisi sudah diatur dalam pasal 83 ayat (1) UU No 38/1999 bahwa anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang dipilih oleh DPR.

Dengan jumlah anggota komisi hanya 13 orang, pada 2016 lalu Komnas HAM dituntut menyelesaikan sebanyak 7.188 kasus. Alhasil, Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat tak bisa menjelaskan berapa banyak laporan yang tuntas ditangani. Padahal masih ada kasus lama yang belum dituntaskan Komnas HAM, termasuk kasus pelanggaran HAM berat. Diantaranya Penembakan Misterius 1984, kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Kasus Penghilangan Orang secara Paksa 1997/1998, Kasus Talangsari Lampung.

Selain masalah keterbatasan personil, Komnas HAM juga terkendala dengan minimnya anggaran. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, Komnas HAM mendapat jatah sebesar Rp 93.956.146.000. Namun, demi penghematan, anggarannya dipotong menjadi Rp 77.818.699.000, dengan rincian untuk program dukungan manajemen dan pelaksaaan tugas teknis lain Rp 60.420.195.070 dan untuk program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM Rp 17.398.505.000.

Ironisnya, ditengah keterbatasan anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan Komnas HAM tahun 2015. Karena banyaknya kekacauan dalam laporan keuangan, BPK menolak memberikan opini atau discleamer. Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dari Dewan Kehormatan Komnas HAM tentang penyalahgunaan biaya sewa rumah dinas mencapai Rp 330 juta. Selain itu, ada penggunaan dana Rp 820,2 juta untuk kegiatan terindikasi fiktif. Kasus tersebut diduga melibatkan komisioner Komnas HAM berinisial DB.

Bila sudah begini, maka apa lagi yang bisa diharapkan dari Komnas HAM? Wajarkah bila Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara sebaiknya dibubarkan, karena dianggap tidak relevan lagi dan hanya memboroskan keuangan negara?

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here