Teror Komando Keluarga, Tantangan Baru Pasca Revisi UU Teroris

0
176

Nusantara.news, Jakarta –  UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lahir menyusul aksis teror yang dikenal dengan Bom Bali yang meledak pada 2 Oktober 2002 dan menelan 202 korban tewas. Sedang Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 itu dilakukan menyusul aksi Bom Thamrin yang meledak pada 14 Januari 2016 dan menewaskan 8 orang, 4 di antaranya adalah pelaku bom itu sendiri. UU Nomor 15 Tahun 2003 terbukti gagal menghentikan aksis teror. Apakah Revisi Nomor 15 Tahun 2003 akan berhasil menghentikan, setidaknya meminimalisir aksi terorisme di Indonesia?

UU No 15/2003 Tak Menakutkan

Tahun 23 Juli 2001 politisi PDIP Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden RI. Pada 12 Oktober 2012, atau sekitar 16 bulan setelah berkuasa, meledak Bom Bali 1. Aksi teror ini direspon cepat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU  Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tujuannya jelas, yakni untuk menghentikan munculnya aksi serupa. Dalam poin menimbang penetapan Perppu 1 Tahun 2002 secara jelas dikemukakan, “Bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundangundangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.”

Sangat jelas bahwa UU tersebut sengaja dilahirkan untuk mengatasi suatu masalah yang mendesak yakni memberantas tindak pidana terorisme.

Berhenti atau berkurangkah aksi terorisme? Renteten aksi teror yang terjadi setelahnya membuktikan UU tersebut tidak menakutkan bagi teroris.

Betapa tidak, hanya selang sekitar 9 bulan sejak Bom Bali 1, Indonesia kembali dikejutkan oleh peledakan bom di hotel berbintang 5 di Jakarta yakni Hotel JW Marriot yang terjadi 5 Agustus 2003,  menewaskan 14 orang termasuk pelaku. Setelah itu aksi teror kembali terjadi pada 9  September 2004.

Tanggal 20 Oktober 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi Presiden RI menggantikan Megawati Soekarnoputri. Setahun kemudian, persisnya 1 Oktober 2005, muncul Bom Bali 2 yang menelan 23 korban jiwa.

Tahun 2006, 2007 dan 2008 aksi teroris berhenti. Tetapi tahun 2009, setelah  SBY terpilih kembali menjadi Presiden RI, aksi teror kembali terjadi. Kali ini Hotel JW Marriott kembali menjadi sasaran bersama Hotel Ritz-Carlton. Sejak 2009 itu, aksi teror terus terjadi. Setiap tahun ada sekitar dua atau tiga aksi teror.

Pada 20 Oktober 2014, Jokowi dilantik menjadi Presiden RI menggfantikan SBY. Dua bulan sisa tahun 2014 dan sepanjang 2015 tidak ada aksi bom. Tetapi pada 5 Juli 2016 muncul bom Thamrin.  Sejak saat itu, aksi teror muncul setiap tahun sampai aksi teror di Polda Riau pada 16 Mei 2018.

Bom Thamrin ini adalah bom pertama di masa pemerintahan Jokowi. Seperti Megawati Soekarnoputri, Jokowi juga langsung merespon dengan mengajukan revisi UU Teroris yang diusulkan Megawati tahun 2002 tidak lama setelah Bom Bali 1.

Namun, berbeda dengan DPR di masa Pemerintahan Megawati, ajuan revisi UU Terorima dari Pemerintahan Jokowi kurang cepat direspon oleh DPR. Tahun 2017 muncul lagi Bom Kampung Melayu. Namun DPR belum juga memberikan respon terhadap revisi UU teroris yang sudah diajukan setahun sebelumnya. DPR baru serius merespon revisi UU Teroris setelah terjadi rentetan teror di awal bulan Mei 2018 mulai dari teror di Mako Brimob, teror di tiga gereja di Surabaya, teror di Rusun Wonocolo Sidoardjo, teror di Poltabes Surabaya  dan di Polda Riau.

Dalam waktu dekat revisi UU Teroris akan disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan i DPR terumataterkait defini terorisme berhasil diselesaikan.  Akankah menghentikan atau setidaknya meminimalisasi aksi terorisme?

Kolaborasi Polri – Koopsusgab

Secara konsep, revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Terorisme memang semakin sempurna karena nafasnya tidak lagi menjerakan teroris yang ditangkap setelah melakukan aksi, tetapi aparat juga diberikan payung hukum untuk melakukan penindakan sebelum teroris melakukan aksi.

Hal itu terlihat terutama dari pengertian terorisme dalam UU No 15 tahun 2003  diperluas. Pengertian terorisme dalam UU No 15 tahun 2003 adalah sebagai berikut,

“Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional”

Sedang pengertian dalam revisi UU No 15 tahun 2003  yang sudah disepakati DPR setelah melalui perdebatan adalah sebagai berikut,

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.”

Ada dua perbedaan dalam hal ini. Perbedaan yang pertama adalah bahwa pengertian terorisme pada UU No 15 tahun 2003  cenderung bersifat penindakan. Artinya terorisme baru dianggap ada setelah ada aksi teror seperti ledakan bom dan sejenisnya.

Sedang pengertian terorisme versi revisi UU No 15 tahun 2003  tidak sekadar melakukan penindakan setelah terjadi aksi teror, tetapi juga bisa menindak teroris sebelum melakukan kegiatan atau aksi teror.

Kegiatan sebelum melakukan aksi teror itu dinyatakan dengan menyelipkan kata “dapat” dalam pengertian terorisme. Yakni Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.”

Perbedaan kedua adalah, adanya penambahan frase  dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.”

Dalam Perppu 1/2002 yang ditetapkan menjadi UU No 15/2003, motif politik, ideologi dikecualikan dari tindak pidana teroris.

Dalam Pasal 5 Perpu 1/2002 disebutkan, Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Penambahan frase dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara membuat kegiatan pembakaran, pengrusakan, dan pembunuhan sebagaimana terjadi di penghujung kekuasaan orde baru masuk kategori teroris. Dengan sendirinya kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang dilakukan sebelumnya dengan sendirinya juga termasuk kegiatan teroris.

Pengertian terorisme yang menvakupi kegiatan sebekum melakukan aksi ini kemudian diejawantahkan dalam sejumlah pasal.

Pasal 1 Ayat (5) berbunyi: Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Pasal 13A berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 15 Ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 43A Draf RUU Terorisme juga menyebutkan bahwa penyidik atau penuntut umum dalam rangka penanggulangan dapat mencegah orang yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa dan ditempatkan pada tempat tertentu dalam waktu paling lama 6 bulan.

Kunci keberhasilan pencegahan aksi terorisme bertumpu pada kemampuan intelijen. Dalam hal ini kolaborasi Polri dengan Koopsusgab yang diaktifkan kembali, akan memperkuat daya jelejah dan daya tempur pemberantasan terorisme, karena tiga matra satuan super elite TNI yakni Sat-81 Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan  Bravo 90 TNI AU, selain andal melakukan kegiatan intelijen, juga mampu bergerak sangat cepat mematahkan rencana aksi teroris apabila kegiatan intelijen terlambat melakukan deteksi dini.

Kegiatan intelijen ditambah kemampuan melakukan gerak sangat cepat, memang menjadi pilihan strategi tepat menghadapi ISIS yang terkenal nekat. Itu pun sesungguhnya masih ada celah kecolongan. Sebab ISIS sudah melakukan desentralisasi kekuasaan untuk melakukan aksi teror kepada  sel-sel organsiasi kecil sebesar kelaurga. Dengan desentralisasi ini maka komando aksi berada di tangan kepala keluarga sebagaimana terjadi dalam aksi teror di Surabaya yang masing-masing dilakukan oleh satu keluarga.

Komando di tangan kepala keluarga ini mungkin bisa dideteksi apabila terkait dengan anggota ISIS lama. Tetapi bagaimana dengan anggota baru? Ini sekaligus menjadi tantangan baru bagi Polri maupun  kolaborasi Polri dengan Koopsusgab setelah pengesahan revisi UU Teroris. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here