Teror London Pengaruhi Proses Brexit?

0
66
PM Inggris Theresa May membuat pernyataan di Downing Street, London menindaklanjuti teror Westminster London, Rabu 22 Maret 2017. Foto: The Times

Nusantara.news, London Inggris berencana menyerahkan ‘surat cerai’ dari Uni Eropa pada 29 Maret 2017 mendatang. Ini artinya akan menjadi proses awal perceraian secara resmi Inggris dari UE setelah 40 tahun bersama-sama. Bukan perkara mudah menegosiasikan perceraian itu. PM Inggris Theresa May harus mencurahkan perhatian penuh untuk proses tersebut. Di tengah konsentrasi May, tiba-tiba London diserang teror, Rabu 23 Maret. Lima orang tewas dan 40 lainnya luka-luka dalam insiden penabrakan mobil secara sengaja di depan gedung parlemen Inggris.

Sampai berita ini ditulis, identitas pelaku masih belum dipublikasikan. Namun pihak keamanan meyakini pelaku adalah bagian dari kelompok teroris. Dari ciri fisiknya pelaku berasal dari ras Asia. Inggris pun mendapat simpati dari dunia internasional. Para pemimpin Eropa dan Amerika berucap belasugkawa serta menyatakan siap mengulurkan bantuan, mengabaikan adanya ketegangan politik, khususnya dengan Jerman, terkait Brexit.

Apa pengaruhnya terhadap negosiasi Brexit?

Dikutip dari Bloomberg, perwakilan Inggris untuk UE, Tim Barrow pada Senin (20/3) sudah menjelaskan kepada Presiden UE Donald Tusk, Inggris akan menggugat keanggotaannya lewat Artikel 50 Traktat Lisbon melalui surat resmi Brexit.

PM May berpacu dengan waktu karena di akhir 2018 nanti, dia sudah harus menandatangani kesepakatan bagi perdagangan kedua kawasan (Inggris dan UE). Jika tidak, Inggris bakal terkena tarif perdagangan yang mahal dengan mitra dagang terbesarnya yaitu UE.

Inggris juga harus membayar seluruh utangnya kepada UE sebelum memulai negosiasi Brexit. Diperkirakan, Inggris berutang lebih dari €600 miliar (US$647 miliar) untuk biaya pengembangan, pembiayaan regional dan proposal investasi di bawah kepala Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker. Para pejabat UE menyebutkan biaya Brexit akan mencapai sekitar €60 miliar (US$64,7 miliar).

Teror London secara tidak langsung tentu akan mempengaruhi proses negosiasi Brexit yang bakal segera berlangsung. Mengingat isu-isu yang diangkat dalam negosiasi, di antaranya tentang keamanan dan terorisme, selain isu perdagangan. Sudah muncul pertanyaan, apakah teror London merupakan dampak dari Brexit? Tentu bukan hal yang mudah untuk menjawab, karena masalah terorisme begitu kompleks.

Namun setidaknya, para pejabat keamanan senior dan polisi telah menekankan kepada anggota parlemen Inggris bahwa kemampuan Inggris untuk berbagi informasi intelijen tidak seharusnya terhambat oleh proses Brexit.

Inggris memang selama ini tidak memiliki perjanjian berbagi intelijen dengan pihak di luar Uni Eropa, termasuk dengan “Five Eyes” aliansi yang terdiri dari AS, Australia, Kanada dan Selandia Baru.

“Aparat keamanan dan intelijen Inggris sangat mengesankan, dan menjadi salah satu dimana pihak lain secara aktif ingin saling berbagi informasi,” kata Brian Painter, Direktur security and risk specialist Discreet Help. “Saya kira, Brexit tidak memberi dampak untuk masalah ini.”

Namun demikian, Inggris adalah anggota dari Europol, yang selama ini membantu penanganan kejahatan di perbatasan, dan merupakan negara penandatangan dari sistem European Arrest Warrant, dimana melalui kesepakatan itu masing-masing anggota UE bisa mentransfer data orang yang dicari satu sama lain. Negara UE berbagi data penumpang pesawat dan informasi tentang tersangka.

Sebelum teror London terjadi, Pusat Reformasi Eropa (Center for European Reform/CER) dan mantan Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg telah mengeluarkan peringatan soal status Inggris pasca-Brexit.

CER mengatakan, Inggris tidak bisa lagi menjadi anggota dari European Arrest Warrant jika tidak lagi menjadi anggota UE. Clegg menegaskan, UE hanya akan berbagi data di bawah payung organisasi tertentu. Dia mengatakan, kegagalan dalam kesepakatan pada masa transisi (negosiasi Brexit) nanti bisa membuat Inggris akan menerapkan sistem yang berbeda pada 2019 nanti.

“Kepolisian Inggris akan terputus aksesnya ke database Eropa, dan tidak lagi dapat menggunakan Schengen Information System untuk segera memeriksa identitas tersangka atau kendaraan mereka, atau untuk menyampaikan rincian mengenai orang hilang,” kata Clegg, pada Desember tahun lalu.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd mengatakan, pada awal bulan ini pihaknya akan memprioritaskan dalam negosiasi untuk menjaga surat perintah Inggris. ‘White Paper’ Pemerintah terkait Brexit telah menyatakan soal rencana untuk melanjutkan kerja sama yang mendalam dengan UE dan negara-negara anggotanya terkait keamanan dan terorisme.

Peristiwa teror London, bisa jadi juga merupakan tambahan energi bagi PM Inggris Theresa May untuk menambah alasan kuat kenapa kerja sama soal keamanan dan terorisme dengan UE begitu penting, juga soal pengetatan aturan imigrasi.

Iklim ketakutan di negara-negara Eropa semakin meningkat sejak peristiwa Brexit Juni 2016 lalu, dan terpilihnya Donal Trump sebagai Presiden AS pada November 2016. Menurut data resmi Departemen Dalam Negeri Inggris, kejahatan atas dasar kebencian melonjak di Inggris sekitar 41% setelah referendum Brexit.

Tapi masih belum jelas, apakah teror London yang menyerang gedung parlemen Inggris itu terkait dengan kebijakan Inggris tersebut. Yang jelas, Inggris baru saja memperpanjang larangan barang-barang elektronik yang dibawa di penerbangan dari 6 negara mayoritas Muslim. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here