Teror “Orang Gila”, Cepatlah Bertindak

0
129

KASUS penyerangan terhadap sejumlah pemuka agama di beberapa daerah sejak dua bulan terakhir masih menjadi tanda tanya siapa pelakunya. Sejauh yang didengar publik, pelakunya adalah orang gila. Apakah benar-benar orang yang tidak waras itu yang melakukannya, belum diketahui dengan pasti.

Sejak kasus pertama yang menimpa Ustaz Prawoto, Komando Brigade PP Persis, di Bandung, 2 Januari silam, menurut catatan Nusantara.news sudah ada 21 peristiwa kekerasan terhadap pemuka agama di berbagai daerah, seperti ulama, ustaz, mubaligh, dan pendeta ataupun biksu. Di Aceh, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, misalnya, masing-masing terjadi 1 peristiwa. Lalu di Jawa Timur sebanyak 4 peristiwa. Paling banyak di Jawa Barat, 13 peristiwa.

Berbagai dugaan terus bermunculan tentang rangkaian peristiwa tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, misalnya, mengatakan peristiwa ini adalah modus lama yang selalu diulang-ulang. Mantan Panglima TNI ini menduga ada dalang di balik peristiwa ini.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutijoso juga berasumsi bahwa persoalan ini berkaitan dengan tahun politik yang mempunyai tujuan tertentu. Bahkan Wapres Jusuf Kalla juga mempertanyakan. “Apa mungkin itu terjadi? Apa mungkin ada yang mengkoordinir atau ada pura-pura gila?” kata Wapres.

Pernyataan dari tokoh-tokoh di atas semakin mempertegas dugaan bahwa ini bukan tindak kriminalitas biasa, sebab Moeldoko dan Sutijoso jelas mempunyai kompetensi pribadi yang mumpuni untuk menilai kejadian seperti ini. Wapres pun tentu tidak akan sembarang melontarkan pertanyaan jika tidak dianggapnya mempunyai urgensi yang tinggi.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin menduga penyerangan kepada para ulama belakangan ini terjadi secara sistematis. Menurut Din kasus penyerangan terhadap para ulama dan tempat-tempat ibadah ini terjadi dengan pola yang sama. Din menyatakan tidak meyakini jika kasus ini hanya sebuah perkara kriminal. MUI sudah mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius dan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukamto di Jakarta.

Asumsi di masyarakat umum tentu lebih menakutkan lagi. Berbagai macam dugaan yang paling ekstrem pun bertebaran, entah disertai alasan yang masuk akal maupun yang tak logis sama sekali. Repotnya, analisis-analisis seperti ini menyebar sedemikian cepat melalui berbagai media sosial.

Kasus-kasus teror seperti ini memang sudah sering terjadi dalam berbagai bentuk. Yang lebih parah misalnya teror ninja yang membantai sejumlah ulama di Jawa Timur beberapa tahun lalu. Kasus-kasus seperti ini sering dikait-kaitkan dengan politik. Kasus ninja di Jatim terjadi menjelang Pemilu 1999, dan kolor hijau menjelang Pemilu 2004.

Presiden Joko Widodo sudah memerintah Polri untuk mengusut tuntas kasus-kasus ini. Dan Polri pun sudah membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikannya.

Karena kasus serupa ini bukan pertama kali terjadi, polisi seharusnya sudah punya pola baku untuk memulai langkah dalam mengurai kejadian seperti ini. Yang diperlukan adalah kecepatan bergerak, dan menegakkan hukum dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Setelah itu berikan penjelasan yang komprehensif kepada publik.

Tidak bisa lagi berpendapat bahwa yang penting kerusuhan berhenti, apa dan mengapanya tidak perlu diketahui publik. Sikap ini sudah ketinggalan zaman. TNI dan Polri  itu lembaga publik, dan masalah yang dihadapi pun masalah publik, jadi masuk akal jika publik ingin tahu inci demi inci penanganan masalah itu. Sekarang yang sering kita dengar adalah pernyataan bahwa aparat sudah tahu ini dan tahu itu, tetapi tidak ada penjelasan yang rasional kepada publik.

Sebab, terlepas dari apakah penyerangan para pemuka agama itu dilakukan oleh orang gila atau bukan, juga terlepas dari apakah ini kriminalitas murni atau rekayasa, yang jelas rasa keamanan di masyarakat mulai terganggu. Meski tidak semencekam kasus ninja atau kolor hijau dulu, yang pasti di daerah-daerah tertentu atau komunitas tertentu, ada ritme kehidupan warga yang menjadi tidak normal, karena harus meningkatkan kewaspadaan. Dalam kondisi demikian mudah sekali berkembang perasaan curiga terhadap orang asing, yang pada derajat tertentu bisa destruktif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masyarakat butuh keterusterangan dari kerja yang profesional. Kasus penanganan teror bom bisa jadi pelajaran. Dulu aksi-aksi teror itu dianggap rekayasa aparat keamanan. Tapi, setelah investigasi dilakukan dengan sangat teliti dengan scientific crime investigation, kecurigaan itu berhenti sendiri. Jadi, kasus “orang gila” ini  mestinya juga bisa begitu. Entah kalau ada yang hendak ditutupi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here