Teror Ulama, Polisi Jangan Asal Sebut Pelaku Gila

1
327
Penyerangan Kiai Abdul Hakam Mubarok di Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Minggu (18/2/2018). Pelaku diidentifikasi menderita gangguan kejiwaan.

Nusantara.news, Jakarta – Hingga saat ini sudah ada 21 peristiwa kekerasan terhadap pemuka agama di berbagai daerah, seperti ulama, ustaz, mubaligh, dan pendeta ataupun biksu. Di Aceh, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, misalnya, masing-masing terjadi 1 peristiwa. Lalu di Jawa Timur sebanyak 4 peristiwa. Paling banyak di Jawa Barat, 13 peristiwa.

Bersamaan dengan itu, sejumlah pelaku yang ditangkap kerap diidentifikasi menderita kejiwaan alias orang gila. Seperti kasus pertama yang sempat heboh, penyerangan dilakukan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri (Mama Santiong). Umar Basri menjadi korban penganiayaan usai shalat Subuh di masjid.

Polisi menangkap pelaku penganiayaan yang kemudian diidentifikasi kemungkinan lemah ingatan. Kini, kondisi Kiai Umar semakin membaik dan pelaku sudah ditahan. Belum jelas motif penganiayaan terhadap Kiai Umar, tiba-tiba muncul kasus baru yang bahkan menyebabkan meninggalnya Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto.

Ustaz Prawoto meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat dianiaya seorang pria pada Kamis (2/1/2018).  Pelaku berinisial AM melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan linggis. Dugaan sementara, pelaku mendapat gangguan jiwa. Ia sempat diperiksa kondisinya di rumah sakit jiwa.

Kemudian ada serangan terhadap seorang santri dari Pesantren Al-Futuhat Garut oleh enam orang tak dikenal. Ada juga seorang pria yang bermasalah dengan kejiwaannya bersembunyi di atas Masjid At Tawakkal Kota Bandung mengacung-acungkan pisau.

Sementara pada Minggu (11/2/2018), pendeta dan jemaat Gereja Santa Lidwina, Kabupaten Sleman, DIY, diserang. Empat jemaat luka-luka dan pendeta yang memimpin ibadah pun terluka akibat serangan menggunakan pedang.

Penyerangan serupa juga terjadi pada Kiai Hakam Mubarok, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur, oleh orang misterius. Dari keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, pelaku yang menyerang korban ternyata sebelumnya tidak pernah ada di sana. Disebutkan pelaku tersebut tiba-tiba muncul di area pendopo Ponpes sambil membawa makanan pada Minggu (18/2/2018). Pelaku juga diidentifikasi diduga menderita kelainan jiwa.

Di sini ada semacam pola sama dengan target sama untuk mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Seorang Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI menduga kasus penyerangan terhadap ulama, ada indikasi mempunyai modus tertentu. Ya, ada dalangnya di balik peristiwa penyerangan tersebut. Menurut Moeldoko, hal tersebut merupakan permainan lama yang diulang-ulang.

“Ada apa sebenarnya, kan gitu. Ini kan permainan lama, jangan-jangan ada yang main-main,” duga Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Apa yang dikatakan Moeldoko mengingatkan pada kasus serupa yang terjadi pada 1998. Saat itu masyarakat NU di Jawa Timur, terutama di daerah Tapal Kuda, mengalami kegetiran luar biasa. Di kantong-kantong NU di wilayah ini terjadi gelombang pembunuhan atas guru-guru ngaji NU.

Pembantaian tersebut memakai kedok “menghabisi dukun santet”. Para pembunuhnya adalah orang-orang misterius dengan berpakaian ninja. Awalnya pembunuhan dilakukan terhadap dukun santet oleh orang-orang terlatih. Kemudian merebak menjadi pembunuhan terhadap guru ngaji. Cara kerja mereka sangat cepat. Keluar masuk dari kampung ke kampung. Sang pembantai segera setelah itu menghilang. Tampak sekali para pembunuhnya adalah pasukan terlatih. Hanya ada dua kemungkinan, mereka yang terlatih adalah para jawara atau pasukan khusus militer. Gus Dur sendiri waktu itu ditanya siapa pelakunya, hanya menjawab ‘kolor ijo’.

Saat terjadi pemubunuhan berantai para guru ngaji NU ini, Presiden Soeharto baru saja lengser. Jabatannya sebagai presiden digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie, orang dekat Soeharto. Habibie juga menjadi orang nomor satu di ICMI, organisasi yang sejak awal didirikan telah dikritik oleh Ketua Umum PBNU saat itu, Gus Dur, namun tidak mewakili aspirasi kalangan Nahdliyin.

Gelombang pembunuhan berantai ini menimbulkan provokasi di kalangan msyarakat bawah NU. Tujuannya agar masyarakat melakukan tindakan kekerasan. Terbukti, ada beberapa masyarakat waktu itu sempat terporovokasi. Bahkan sempat terjadi pembunuhan terhadap orang tidak dikenal di daerah tersebut.

Atas kejadian getir itu, PWNU Jawa Timur membentuk Tim Investigasi PWNU. Tim ini diketuai oleh Choirul Anam. Tim melakukan investigasi berbulan-bulan untuk mengungkap kejahatan pembantaian atas para ngaji NU ini.

Data dan fakta yang berhasil dikumpulkan benar-benar mengejutkan. Korban tewas jumlahnya sangat fantastis, yaitu 253 orang. Mereka dibantai di desa-desa di tujuh kabupaten di Jawa Timur. Secara bergelombang pembantaian dilakukan di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Pamekasan, dan Sampang. Korban tewas terbanyak ada di Banyuwangi, yaitu 148 orang.

Dalam temuan tim, mereka yang mati dibantai secara sadis. Ada yang digantung, dijerat dengan tali, dibakar bersama rumahnya, dipukuli lalu dibacok, dibakar dengan bensin, dan dianiaya massa. Sebagian besar yang mati itu adalah para guru ngaji dan warga NU. Bahkan di antaranya ada pengurus ranting NU dan pengurus masjid.

Nah, kejadian belakangan ini yang marak terjadi, bila benar apa yang dikatakan Moeldoko, memang merupakan permainan lama. Apa motifnya, tentu ada. Saat ini yang paling nyata, pelaku mencoba mengadu domba kalangan umat beragama. Berdasar laporan intelijen yang diterima Nusantara.News, semua kejadian yang lebih dari dua hingga tiga kejadian dan terus menerus, waktunya berurutan dan apalagi korbannya hampir sama, sangat mungkin sekali dilakukan dengan suatu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Terakhir yang tidak kalah penting, adalah pendanaan.

Selain Moeldoko, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga juga angkat bicara. Dia mempertanyakan peristiwa penyerangan terhadap sejumlah tokoh agama yang diduga dilakukan orang gila. Apa mungkin orang gila dapat dikoordinir untuk melakukan penyerangan. JK menduga, aksi penyerangan tokoh agama ada motif politik.

“Ini menjadi tanda tanya, dan hampir semuanya yang dituduh orang gila, apakah ada yang mengkoordinir orang gila untuk (menyerang)? Ini serius, bahwa mungkin saja ada yang (koordinasi). Orang gila itu kan bisa saja dikasih sedikit dia ngamuk-ngamuk kan, bisa saja ada yang mendorong orang gila membuat begitu sehingga, karena tentu kalau orang gila tentu sadis di situ, habis di situ,” ujar JK disampaikan dari Kota Osaka, Jepang, Selasa (20/2/2018).

Adanya pihak-pihak yang merancang skenario dengan niat tidak baik terkait teror terhadap ulama, baik itu berupa penyiksaan, intimidasi, pembunuhan dan lainnya, memang tidak bisa dipungkiri. MUI sendiri menduga rekayasa jahat itu bertujuan ingin membuat kekacauan dan konflik antarelemen masyarakat dengan memanfaatkan momentum tahun politik.

Dikatakan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi, pihaknya menengarai ada pihak-pihak yang ingin membuat suasana ketakutan, saling curiga dan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat lewat intimidasi terhadap pemuka agama.

Karena itu pihaknya meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan, bersikap tenang, dapat mengendalikan diri dan tidak terprovokasi. Pasalnya pihak-pihak ini sengaja ingin mengadu domba dan ingin memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa.

Siapa Berwenang Tentukan Pelaku Orang Gila?

Adanya teror terhadap pemuka agama, bisa melahirkan banyak rumor di masyarakat sehingga apabila tidak segera diusut dan dicegah dapat menimbulkan prasangka-prasangka. Hal ini justru akan menyesatkan dan memunculkan gejolak yang berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Nah, di sini peran polisi memang dipertanyakan. Dalam mengungkap kasus tersebut, polisi dianggap terlalu terburu-buru dan gegabah menyimpulkan pelaku menderita kelainan jiwa. Padahal semua itu harus melalui penyidikan dan penyelidikan yang akurat. Dari situ nanti akan ada penjelasan ke publik bahwa apakah penyerangan pemuka agama dilakukan kelompok tertentu atau memang orang gila.

Berbicara soal perbuatan orang gila, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mempunyai penilaian sendiri. Nila menyebut, biasanya para pengidap gangguan jiwa memiliki halusinasi sendiri. “Kalau kita stres, kita keluar halusinasi sendiri. Halusinasi-halusinasi itu tergantung. Jadi tidak bisa disetir, enggak ada. Macam-macam sih ya. Karena tergantung dianya. Tergantung apa yang dialami pikirannya,” ujar Nila di Istana Negara, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).

‘Tidak bisa disetir’ artinya perbuatan orang gila tersebut tidak bisa dikoordinir atau disuruh. Pasalnya orang gila yang sudah dikuasai halusinasi, kata Nila, mereka selalu merasa ada yang ‘membisiknya’ untuk berbuat sesuatu di luar kesadaran.

“Dia (akan) terus berhalusinasi. Jadi dia selalu ada yang bisik di telinganya. Jadi dia merasa ada yang bisiki. Misalnya dia bilang, ‘saya pernah tanya, kamu kenapa?’ ‘Bapak saya mau bunuh saya, bapak saya mau bunuh saya’. Itu terus. Bapaknya mungkin enggak mau bunuh dia, tapi di benak dia itu terus. Nah itu bisa memicu dia kalau bapaknya dia pikir mau bunuh, dia duluan yang membunuh. Jadi kita harus obati,” tandasnya.

Seperti diketahui, dalam pasal KUHP pasal 44 ayat 1 dan 2 disebutkan, setiap orang yang kurang sempurna akalnya (gila) maka tidak bisa dipidana atas perbuatannya. Bahkan hakim dapat memerintahkan dia ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Dengan begitu penyerangan terhadap pemuka agama bisa saja ditutup kasusnya.

Pertanyaannya, apakah penyidik kepolisian berwenang melepas pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, sehingga penyidikan harus dihentikan? Dalam hal ini yang berhak menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan kemudian pelaku tersebut tidak dapat dihukum adalah hakim pada persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan mendengar keterangan ahli.

Mengenai pembuktian terganggu jiwanya terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan di persidangan dapat dijumpai dalam kasus seorang militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sidang Mahkamah Militer mengadili terdakwa seorang sersan mayor polisi Polda Nusra yang melakukan penembakan terhadap tiga orang hingga meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan saksi ahli dokter jiwa yang diuraikan dalam persidangan, ternyata terdakwa mengalami stress berat sehingga mengalami gangguan “amok” (suatu keadaan jiwa yang tidak sadar) waktu melakukan penembakan. Orang semacam ini telah terganggu pikiran sehatnya (ziekelijk storing derverstandelijk vermogens). Oleh karena itu, ia tidak memiliki unsur kesalahan sehinggal Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 33.K/Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988 menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga dilepas dari segala tuntutan hukum.

Pembuktian tersebut bisa juga tidak berasal dari ahli yang dihadirkan di persidangan, akan tetapi melalui keterangan dari rumah sakit. Hal ini dapat ditemukan dalam kasus seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap hewan sapi di Makassar. Untuk detailnya, dapat disimak melalui menyimak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005. Di dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Agung mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan surat dari rumah sakit jiwa Dadi Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik), bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan. Berdasarkan pertimbangan itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan surat dari rumah sakit tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum.

Selain itu, majelis hakim dapat juga memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan ahli psikologi forensik untuk didengar keterangannya mengenai status kejiwaan terdakwa, seperti yang ada dalam perkara Ryan, terdakwa kasus pembunuhan dengan cara mutilasi.

Semua kasus di atas, tetap harus dibuktikan di persidangan. Kasusnya tetap diproses. Sehingga tidak bisa polisi menyimpulkan pelaku menderita gangguan kejiwaan seperti yang terjadi pada kasus penyerangan terhadap pemuka agama.

Dalam kasus ini, polisi harus sigap. Sebab di kalangan umat Islam sudah muncul persepsi bahwa kasus penganiyaaan tersebut merupakan sebuah rekayasa. Apalagi ketika polisi dengan ‘mudahnya’ menyebut para pelaku penyerangan menderita gangguan jiwa. Di kalangan umat Islam, ormas-ormas Islam, persepsi yang menyimpulkan pelaku tidak berdiri sendiri tapi bagian dari rekayasa sistematis, sudah mengemuka. Belum lagi sejumlah kalangan banyak menduga, penyerangan ulama diduga dilakukan secara sistematis.

Ya aparat keamanan dan intelijen negara harus dapat mengusut tuntas dan mengungkap motif kekerasan dan pembunuhan terhadap beberapa tokoh agama dan simbol-simbol agama yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini, apakah dilakukan secara terencana, sporadic, sistemik, atau perorangan. Jika polisi tidak bisa memberi kepastian hukum, maka jangankan salahkan masyarakat bila persepsi-persepsi demikian ini muncul. Dampaknya tentu akan merembet kemana-mana.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Ya aparat keamanan dan intelijen negara harus dapat mengusut tuntas dan mengungkap motif kekerasan dan pembunuhan terhadap beberapa tokoh agama dan simbol-simbol agama yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini, apakah dilakukan secara terencana, sporadic, sistemik, atau perorangan. Jika polisi tidak bisa memberi kepastian hukum, maka jangankan salahkan masyarakat bila persepsi-persepsi demikian ini muncul. Dampaknya tentu akan merembet kemana-mana.[NN/red] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here