Terorisme dan Lemahnya Upaya Deradikalisasi

0
119

Nusantara.news, Jakarta – Rentetan aksi terror yang terjadi di Indonesia dalam seminggu terakhir di bulan ini: aksi koboi napi terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua pada 8 Mei, ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada 13 Mei, pengeboman di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo di Sidoarjo keesokan harinya, serta serangan teroris terhadap Mapolda Riau 16 Mei, menimbulkan kecemasan akut di masyarakat.

Publik tentu saja selain menuntut aparat segera bertindak, juga mempertanyakan peran dan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Program deradikalisasi terorisme yang dijalankan oleh lembaga bentukan tahun 2010 ini pun dinilai kurang efektif.

Menanggapi itu, Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tak sepakat jika program deradikalisasi yang dijalankan saat ini dianggap gagal dan perlu dievaluasi. “Ini ada salah persepsi, mungkin tak mengerti betul apa yang dikerjakan BNPT,” ujar Suhardi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Suhardi, fokus deradikalisasi BNPT menyasar narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dan mantan napi terorisme di luar lapas. Tak hanya untuk napi dan mantan napi terorisme, program deradikalisasi juga menyasar keluarga mereka. Sedangkan, untuk masyarakat yang belum terpapar paham radikalisme, kata Suhardi, BNPT telah menyiapkan program kontraradikalisasi. Bahkan, Suhardi Alius mengklaim program deradikalisasi yang telah dilakukan BNPT berhasil 100 persen.

“Kalau yang sudah dideradikalisasi (tingkat keberhasilannya) 100 persen. Sampai saat ini sudah ada 325  dari 630 eks narapidana terorisme ikut program deradikalisasi dan alhamdulilah tidak ada satupun yang mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan sisanya belum karena bebas sebelum program itu ada,” ujar Suhardi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Klaim ketua BPNT tersebut tentu saja perlu diverifikasi, sekaligus juga menyisakan pertanyaan lanjutan. Apa parameter keberhasilan itu, bagaimana metodenya, dan mengapa aksi-aksi terorisme terus berlanjut yang bahkan sebagian dilakukan oleh para napi terorisme yang pernah ditahan dan ditangani BNPT? Lalu, mengapa BNPT hanya melakukan deradikalisasi bagi para napi dan mantan napi terorisme? Bukankah dengan dana yang besar dan jaringan yang luas, BNPT juga bisa melakukan upaya kontra-radikalisasi dalam bentuk pencegahan di masyarakat?

Menguji Klaim BNPT

Sejauh ini, program deradikalisasi BNPT punya dua fungsi: memantau pelaku terorisme dan upaya mengembalikan mantan teroris ke tengah masyarakat dengan pendekatan “lunak”. Pendekatan ini, termasuk menyampaikan kontra-narasi terhadap ideologi napi teroris, membantu napi secara ekonomi, dan bekerjasama dengan psikolog mengklasifikasi kategori napi berdasarkan sikap kolotnya. Selain itu, pendekatan lunak dilakukan untuk membuat teroris bersedia buka mulut dengan diberi janji imbalan berupa keringanan jeratan hukuman ataupun amnesti masa hukuman penjara.

Dan ternyata, apa yang disebut sebagai program deradikalisasi rupanya hanya bersifat ad-hoc, hanya dilakukan pihak kepolisian dalam hal interaksi antara polisi dengan tahanan teroris, dan bukan merupakan program yang dilakukan secara lintas sektoral. Hal ini juga nampak jelas dari disertasi Irjen Pol (Purn) Benny Jozua Mamoto yang menyebutkan program ini sebagai teknik interogasi tahanan teroris yang mengadopsi cara non-kekerasan. Dengan cara itu pula Benny sendiri, misalnya, berhasil membuka mulut Amrozi yang belasan jam sebelumnya menolak berbicara pascapenangkapan terkait Bom Bali I.

Kepala BNPT Suhardi Alius (ketiga dari kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018)

Namun di sisi lain, rasanya sulit bagi seorang teroris yang terpapar ideologi radikal di pikiran dan hatinya, mau mendengar nasihat atau perintah dari pihak “lawan” yang amat dibencinya seperti BNPT (polisi). Mantan teroris Khairul Ghazali alias Abu Ahmad Yasin, misalnya, mengatakan orang-orang yang menganut ideologi kekerasan atau teroris tidak bisa disadarkan dengan argumentasi. “Mereka itu bukan orang yang perlu dinasihati karena mereka sudah merasa bahwa mereka bisa dinasihati oleh dirinya sendiri,” ujarnya.

Mantan narapidana teroris lainnya, Yudi Zulfachri, menganggap program deradikalisasi BNPT tidak menyentuh sisi ideologi objeknya. “Ini yang saya alami sendiri, bagaimana saya lulusan STPDN, telah ditanamkan ideologi nasionalisme, kebangsaan 4 tahun. Tapi akhirnya keluar dari PNS dan masuk kelompok teroris. Kenapa? Karena ada ideologi lain yang masuk,” ucap Yudi.

Dia menerangkan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah hanya sampai pada tahap upaya mengubah perilaku dari radikal menjadi tidak radikal. Tidak sampai pada tahap mencabut ideologi radikal yang sudah tertanam.

“BNPT punya Direktorat Deradikalisasi. Saya salah satu objek deradikalisasi. Teori deradikalisasi ini adalah untuk memodernisasi paham radikal, tapi praktiknya itu lebih banyak dengan bantuan wirausaha dan lain-lain. Ideologi tidak pernah disentuh. Akhirnya beberapa kali kejadian di Poso, berikan bantuan puluhan juta, tapi terulang lagi,” jelas Yudi.

Dalam Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia (2017), Ali-Fauzi dan Solahudin dalam artikelnya menulis meski program deradikalisasi jalan, tetapi lemah dalam kualitas riset. Misalnya, program deradikalisasi BNPT kurang mendalam, tidak mempelajari bagaimana proses radikalisasi dan akar-akar terorisme dari para napi teroris, mengabaikan fakta bahwa ekstremisme adalah ancaman yang dinamis dan selalu berkembang. BNPT juga bekerja tidak berdasarkan pemahaman yang memadai mengenai target sasaran betapapun sudah ditopang dana yang cukup.

Meski begitu, program deradikalisasi di Indonesia memang tidaklah mudah. Musababnya: internalisasi ideologi, cara pandang, serta perspektif para pelaku teror terhadap dunia. Beberapa peristiwa teror belakangan ini di Jakarta, termasuk di Sarinah dan Kampung Melayu, dilakukan oleh mantan teroris, yang justru mengalami radikalisasi di penjara sesudah bertemu dengan pelaku teror. Mereka sebenarnya pernah mengikuti program deradikalisasi.

Terhitung sejak peristiwa bom Bali 2002, menurut data BNPT, ada sekitar 800 orang pelaku terorisme yang ditangkap dan telah dipidana. Namun pidana itu tak otomatis membuat mereka jera. Jaringan mereka terus bermutasi menjadi sel-sel kecil yang berbahaya meski nyaris tanpa sosok pemimpin yang kuat seperti dulu. Bagi sebagian pelaku teror, penjara bahkan adalah sekolah untuk menjadi lebih radikal dan juga sarana untuk merekrut kawan baru di dalam barisan mereka. Seperti halnya yang terjadi pada Afif yang baru meninggalkan penjara pada Agustus 2015 lalu, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali terlibat terorisme dengan menjadi bagian aksi teror Thamrin.

Karena itu, di samping upaya deradikalisasi terhadap napi terorisme, juga perlu dilengkapi dengan strategi kontra-radikalisasi untuk mencegah masyarakat dan mantan napi terorisme sendiri masuk kembali ke lingkaran paham radikal. Salah satu alternatifnya melalui pemberdayaan lembaga non-pemerintah, seperti ormas Islam dan tokoh agama kharismatik di lingkungan masing-masing. Peran para kiyai atau para pemuka agama lain sebagai pusat rujukan dan teladan masyarakat, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan pengawasan paham radikal di sosial media, perlu dioptimalkan lagi.

Di luar itu, BNPT juga perlu memfasilitasi forum dialog religius antara tokoh-tokoh agama berpaham moderat dengan para tahanan dan napi teroris. Cara ini, yang juga dilakukan Malaysia, dan Singapura, yakni dengan mengadopsi model deradikalisasi yang diterapkan di Yaman melalui Committee for Dialogue for Inspiration yang mengedepankan dialog dan perdebatan intelektual dengan para ektremis. Tujuan model ini adalah agar para peserta turut mempromosikan paham Islam yang mendeligitimasi kekerasan.

Pendekatan dialog tersebut melibatkan mantan petinggi Jemaah Islamiyah (JI) yang dianggap telah terderadikalisasi seperti Nasir Abas dengan argumen bahwa pelibatan mantan petinggi di organisasi JI dilakukan dengan mempertimbangkan kultur JI yang senantiasa hormat kepada senior. Hal yang sama bisa dilakukan dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), yang saat ini menurut pengakuan ketua BNPT, belum tersentuh program deradikalisasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here