Terorisme, Gugatan untuk Ulama

0
148

RANGKAIAN aksi  teror bom menjelang Ramadhan kemarin, terutama yang ditujukan ke anggota Polri, menunjukkan satu hal: Teroris semakin radikal. Menyerang kantor polisi memang bagian dari doktrin teroris sejak 10 tahun terakhir. Para teroris, seperti pernah dikatakan Kapolri Tito Karnavian, memandang polisi sebagai kafir harbi, orang kafir yang memerangi mereka, sehingga wajib hukumnya untuk diperangi.

Jika menyerang kantor polisi dengan bom yang dikendalikan dari jarak jauh, mungkin bisa dipahami. Sebab, pelaku masih dapat melarikan diri. Tetapi melakukan serangan langsung, apalagi hanya berbekal senjata tajam, jelas merupakan radikalitas yang tak kepalang tanggung. Setidaknya sudah dua kali markas polda diserang dengan senjata tajam. Selain di Polda Riau pada 16 Mei 2018 kemarin, juga pernah terjadi di Polda Sumatera Utara pada 25 Juni 2017 lalu. Di Polda Riau, mereka menyerang dengan samurai, dan di Polda Sumut hanya dengan pisau.

Kalau radikalitas tanggung,  tak mungkin mereka berani menyerang langsung. Sebab, para pelaku pasti menyadari bahwa aksi mereka pasti berujung maut.

Aksi bom bunuh diri di gereja-gereja Surabaya juga menunjukkan radikalitas luar biasa. Karena dalam beraksi mereka melibatkan istri dan anak sebagai pelaku, bahkan membawa pula anak-anaknya yang masih di bawah umur hanya sekadar untuk mati.

Aksi lone wolf sudah biasa mereka lakukan dalam aksi teror. Sudah banyak aksi bom bunuh diri dengan pelaku tunggal seperti itu sejak Bom Bali I tahun 2002 silam. Namun mengajak anak dan istri adalah fenomena ekstrem yang baru.

Presiden Joko Widodo dalam buka puasa bersama dengan sejumlah tokoh agama di Istana Negara, 18 Mei kemarin, mengatakan pelibatan keluarga itu menunjukkan bahwa ideologi terorisme telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga. Artinya, jaringan teroris ini telah berhasil meningkatkan radikalisasi anggotanya dari sekadar “jihad” menjadi “mati syahid”.

Selama ini rangkaian aksi terorisme yang marak di Indonesia sejak tahun 2000, mereka  mengklaim bergerak atas dasar agama. Aksi “amaliah” menebar maut dan ketakutan yang mereka lakukan diyakini adalah bagian dari jihad –konsep perjuangan dalam Islam yang mereka tafsirkan secara keliru. Pemahaman itulah yang melahirkan radikalitas. Kini radikalitas itu semakin ekstrem: Mengejar status mati syahid. Itulah alasan mengapa anak-anak di bawah umur mereka bawa dalam aksi menjemput maut itu.

Kalau demikian, jika teroris memang hendak diberantas dari akar-akarnya –seperti diperintahkan Presiden Joko Widodo—maka fenomena ekstrem baru ini sebenarnya bukan lagi wilayah aparat penegak hukum. Ini semestinya menjadi tanggungjawab para ulama, sebab radikalitas ekstrem itu bersumber pemahaman agama yang ekstrem pula.

Itu sebabnya, dalam ruangan ini kemarin, kita mengatakan bahwa pemberantasan terorisme adalah kerja bersama seluruh bangsa.

Langkah pertama, para ulama jangan masuk dalam logika negara bahwa terorisme tidak ada kaitan dengan agama. Itu adalah bahasa pemerintah dalam konteks mendinginkan suasana. Ulama mesti berangkat dari fakta bahwa nyatanya agama memang dijadikan alat untuk meradikalisasi seseorang. Karena, agama adalah faktor yang paling efektif untuk membangun sentimen, di samping faktor SARA lainnya.

Tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa terorisme adalah gejala global, karena sejatinya terorisme itu ada di tengah kita dan dilakukan orang-orang kita.

Para ulama harus mengevaluasi apakah ada celah yang tak mereka tutupi sehingga radkalisme menembus sampai ke dinding-dinding keluarga. Mengapa ada paham berbeda bisa menginfiltrasi daerah “kekuasaan” ulama.

Kita paham peran ulama dalam masyarakat sudah berubah. Kini sebagian peran ulama sudah tergantikan oleh orang atau alat lain. Bahkan orang tak lagi harus ke ulama untuk bertanya soal agama, tapi bisa mencari jawaban di berbagai situs internet, yang belum tentu terklarifikasi kualitas jawabannya.

Dalam peran yang berubah itu, ulama seyogianya mendefinisikan peran baru yang lebih efektif sebagai “pewaris nabi”. Metodologi dakwah harus mampu menjawab soal-soal kekinian dengan cara kekinian pula –tanpa kehilangan substansi dan terjebak pada dakwah “dangkal” yang lebih banyak menjadi tontonan ketimbang tuntunan.

Lihat saja, si ideologi terorisme Aman Abdurrahman, meski dikerangkeng di balik jeruji tapi sangat produktif menulis dan menerjemahkan buku-buku keagamaan yang sesuai dengan visinya. Bandingkan dengan para ulama washatiyah, yang sangat lemah kemampuannya dalam menulis buku-buku bermutu, sangat tidak familiar pula dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Dulu para ulama mampu menggelorakan semangat nasionalisme dan menyabung nyawa melawan penjajah. Ada tali komando ukhuwah yang mempersambungkan ulama dengan umatnya. Kini tali itu harus dipererat kembali, mumpung belum sepenuhnya putus. Tali itu harus digunakan untuk mengikat ukhuwah kebangsaan –ketimbang dipakai untuk dukung-mendukung dalam politik praktis.

Banyak hal yang harus dilakukan para ulama untuk menjaga umatnya dari jerat radikalisme –dan itu tak akan cukup hanya dengan mengutuk kebiadaban terorisme belaka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here