Terorisme Marak, Pemerintah Jangan Lepas Tangan

0
60
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala BIN Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin meninjau lokasi ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5).

Nusantara.news, [Lokasi] – Seusai insiden bom Terminal Kampung Melayu, Kamis malam (25/5/2017), Presiden Joko Widodo meminta pembahasan revisi UU Anti-Terorisme yang masih tertahan di DPR segera diselesaikan. Dengan UU Anti-Terorisme yang baru, diharapkan memudahkan penegak hukum dalam bertindak dan melakukan upaya pencegahan. “Kami ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan revisi UU Anti-Terorisme,” kata Jokowi.

Menkopolhukam Wiranto juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, salah satu kendala pemberantasan terorisme adalah UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum memberikan akses yang cukup bagi penegak hukum.

“Tatkala aparat keamanan mengambil langkah prefentif, selalu dituduh pelanggaran HAM,” ujarnya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Soal kendala perundang-undangan memang selalu menjadi alasan pemerintah terkait efektivitas pemberantasan terorisme. “Aparat keamanan yang bertugas menanggulangi teror ini bertugas dengan tangan diborgol, tanpa ada satu senjata undang-undang yang memadai,” ujar Wiranto.

Tetapi, selain itu, ada persoalan lain yang juga menjadi penghalang, yakni administrasi kependudukan yang masih centang-perenang. Jika persoalan dukungan UU bersumber dari lambatnya pembahasan di DPR karena berkutat di masalah terminologi terorisme, maka kekacauan administrasi kependudukan ini berasal dari pemerintah sendiri.

Administrasi kependudukan di Indonesia yang sangat kacau, mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai data yang lengkap tentang rakyatnya sendiri. Karena itu, Indonesia menjadi tempat yang aman bagi persembunyian teroris. Satu faktor mengapa teroris yang menjadi buronan sukar atau tidak bisa ditangkap, adalah karena pemerintah tidak bisa mendeteksi mobilitas penduduk dengan cermat.

Lihat saja, semua pelaku teror selalu menggunakan nama samaran. Mendiang Imam Samudra, pelaku utama Bom Bali, mempunyai banyak nama alias, seperti Abdul Aziz bin Sihabudin, Faiz Yunshar, Abdul Azis, Kudama, Hendri Hutabarat, Heri, Fatih, Abu Omar dan entah apa lagi. Sejauh yang terlacak, dia bisa mendapatkan KTP dan paspor di Pekanbaru dengan nama Faiz Yunshar. Bisa jadi dia juga punya KTP dan paspor palsu dengan nama lain.

Rekan Imam, mendiang Ali Ghufron yang juga kakak dari Amrozi dan Ali Imron, punya nama samaran Mukhlas, Huda bin Abdul Haq, dan Sofwan. Atau Abdullah Sonata, orang yang berada di balik teror bom buku Utan Kayu, juga dikenal dengan nama Nata, Arman, dan Andri.

Salah satu tokoh besar teroris, Hambali juga menggunakan nama Riduan Isamuddin. Padahal nama asli pria kelahiran Cianjur yang ditangkap CIA di Ayutthaya, Thailand, 11 Agustus 2003 adalah Encep Nurjaman. Demikian pula dengan Dul Matin. Anak Pemalang ini lahir dengan nama Djoko Pitono, tapi nama aliasnya bermacam-macam, seperti Amar Usmanan, Joko Pitoyo, Abdul Matin, Muktamar, Djoko, Noval, dan Yahya Ibrahim.

Dan salah satu gembong aksi teror paling dicari saat ini, Arif Sunarso juga punya identitas lain dengan nama Zulkarnaen, Aris Sumarsono,  Daud dan lain-lain.

Tidak ada yang bisa menjamin, bahwa setiap nama palsu itu tidak dilengkapi dengan identitas palsu pula. Hal itu dimungkinkan, mengingat di Indonesia sangat mudah memperoleh KTP dengan cara ilegal.

Salah satu upaya strategis mencegah terorisme adalah dengan segera melakukan perbaikan mendasar dalam administrasi kependudukan. Program KTP Elektronik (e-KTP) sebetulnya adalah jalan keluar yang tepat untuk mengatasi masalah ini, karena identitas dan jejak pelaku kejahatan akan mudah dideteksi dan diungkap.

Tetapi pelaksanaannya ternyata masih amburadul. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengatakan, ketika baru menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ia menemukan delapan juta e-KTP ganda dengan sidik-sidik jari ganda. Bahkan ada satu orang yang punya 156 e-KTP. “Berarti kan ada permainan di bawah. Jujur saja, SDM kita di tingkat kecamatan sampai desa belum bagus,” ujar Tjahjo.

Kalau begini, masuk akal jika teroris bisa berkeliaran tanpa terdeteksi. Sumber masalahnya, ya, di pemerintah sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here