Tersangka Skandal Mega Korupsi Bank Jatim Segera Diadili

0
436
Kasipidus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, mengatakan berkas perkara korupsi Bank Jatim yang merugikan negara Rp 147 milliar sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nusantara.news, Surabaya – Kasus korupsi Bank Jatim yang menjerat empat pejabatnya segera diadili. Hari ini, Kamis (16/11/2017) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melimpahkan berkas perkara kasus yang merugikan Rp 147 milliar itu ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Hari ini berkas perkara atas nama tersangka  Wonggo Prayitno,  Arya Lelana, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto sudah  kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” terang Kasipidus Kejari Surabaya didampingi Kasintel, I Ketut Kasna Dedi didampingi Kasipidus, Heru Kamarullah saat dikonfirmasi.

Ditambahkan Heru, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal persidangan kasus ini. “Kita tinggal nunggu penetapan sidangnya dari pengadilan, biasanya paling lama 14 hari sudah disidangkan,” sambung jaksa kelahiran Sukabumi, Jawa Barat ini.

Seperti diketahui, kasus korupsi Bank Jatim ini diungkap oleh Bareskrim Polri. Saat itu Bareskrim Polri mencurigai kredit macet PT Surya Graha Semesta (SGS) yang dikucurkan Bank Jatim. Modusnya penghapusan buku (write off) debiturnya PT SGS senilai Rp 147.483.736.216,01 (Rp 147, 4 miliar) atas nama Ayong dengan alasan kredit macet.

Namun berdasarkan audit BPK perusahaan tersebut tidak kesulitan keuangan karena telah menerima pembayaran termin dari sejumlah proyek yang dikerjakan. Diam-diam kasus ini telah disidik oleh Direktorat Reserse Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri pimpinan Brigjen Pol Agung Setya, SH,S.Ik, M.Si.

Sumber BN di Bareskrim Mabes Polri kala itu menyebut, kasus ini tidak akan berhenti dengan tersangka itu saja, sebab ada bukti dan saksi bahwa dugaan kuat penghabusbukuan itu karena ada keterlibatan oknum direksi Bank Jatim di era kepemimpinan Dirut Hadi Sukrianto. “Ya, ini bisa dikatakan mega korupsi berjamaah dan sistematis,” terang sumber BN.

Menurut informasi yang didapat Nusantara.News, kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit stanby load kepada PT SGS beralamat di Jl Mojopahit Komplek Perniagaan Jati Kepuh Blok C 2-4 Celep Kec/Kab Sidoarjo Jatim, untuk membiayai proyek-proyek APBD dan APBN berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu.

Kredit dapat dicairkan secara revolving per proyek. Sedang pelunasan kreditnya di Bank Jatim dibayar setelah termin proyek cair. Pemberian mega kredit  kepada perusahaan milik Cahyo alias Ayong, diduga atas peran Arya Lelana, mantan Pimsubdiv Kredit KMK Bank Jatim Kantor Pusat Jl Basuki Rachmad no 98-104 Surabaya.

Oleh PT SGS, kredit tersebut telah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek besar di antaranya, 1) Pembangunan  jembatan Brawijaya Kota Kediri, 2) Pembangunan jembatan Kedung Kandang Kota Malang, 3) Pembangunan Gedung RSUD Gambiran 2 Kota Kediri, 4) Pembangunan Gedung Poltek II Kota Kediri, 5) Pembangunan Kantor Terpadu Pemkab Ponorogo, 6) Pembangunan Gedung Setda Madiun, 7) Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, 8) Pembangunan Pasar Caruban Madiun, dengan nilai total Rp 430.819.524.000.

Dalam perkembangannya, PT SGS mengaku kesulitan keuangan dan tidak bisa melunasi utangnya di Bank Jatim. Padahal, berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Jatim tahun 2015, perusahaan konstruksi tersebut telah menerima termin-termin pembayaran dari sejumlah proyek yang sumber dananya dari  APBD, APBN dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tersebut dengan nilai total Rp 430.819.524.000. Namun alasan PT SGS yang tanpa dasar dan tanpa keputusan pailit dari pengadilan itu, ditelan mentah-mentah oleh oknum jajaran direksi Bank Jatim pimpinan Dirut Hadi Sukrianto.

Hasilnya bisa ditebak, oknum jajaran direksi Bank Jatim diketahui  telah melakukan penghapusbukuan kredit macet atas debitur PT SGS sebanyak tiga kali. Pertama, keputusan No 052/1781/Kep/Dir/PKB  tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 29 September 2014. Kedua, keputusan No 052/012/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 31 Desember 2014. Ketiga, Keputusan No 053/1461/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 28 Mei 2015. Kebijakan tersebut menyebabkan  Bank Jatim bobol Rp147.483.736.216,00.

Dari hasil penyidikan, penyidik menetapkan empat pejabat Bank Jatim sebagai tersangka, mereka adalah Wonggo Prayitno (mantan pimpinan Divisi Kredit KMK Bank Jatim) dan Arya Lelana (mantan Pimsubdiv Kredit KMK Bank Jatim), Harry Soenarno Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Bangil, Pasuruan dan Iddo Laksono Hartanto Asistant Relationship and Manager Bank Jatim.

Wonggo Prayitno (kiri) sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi era Direktur Utama Hadi Sukriatno, dikenal dekat dengan duet PT SGS, Ayong dan Punggowo. Secara struktural, Wonggo Prayitno di bawah Djoko Lesmono (kanan).

Keempat tersangka itu telah melanggar SK Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD tertanggal 31 Desember 2010 karena berperan dalam pemberian kredit  ke PT SGS. Di mana pada proses pemberian penasabahan plafon kredit stanby load kepada PT SGS dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar.

Pemberian kredit juga tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK. Selain itu berdasarkan fakta ternyata PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit dan tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi SK Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SK Dir Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.

Mundurnya Direktur Utama Bank Jatim

Sementara PT SGS sendiri saat ini sedang diproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim), terkait dugaan korupsi sejumlah proyek fisik, di antaranya seperti yang disebutkan tadi yaitu pembangunan Jembatan Brawijaya di Kota Kediri, yang dana pembangunannya juga diperoleh dari kredit yang dikucurkan oleh Bank Jatim, saat era Hadi Sukrianto.

Kepastian ada hubungan antara kredit PT SGS dengan kemunduran Hadi, diketahui dari dokumen surat pengunduran diri Hadi Sukrianto tertanggal 17 Maret 2016 kepada Gubernur Jawa Timur (pemegang saham pengendali Bank Jatim), dengan perihal Pengunduran diri sebagai Komisaris Bank Jatim.

Fakta ini menjawab pernyataan Komisaris Utama (independen) Bank Jatim, Heru Santoso, yang hanya menyebut Bank Jatim melihat manfaat dan mudorot terhadap perilaku.

Namun di surat setebal 4 halaman, terungkap pengakuan Hadi di halaman ke-4, bahwa salah satu tim pemeriksa di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantor regional 3 (kini 4), menanyakan hasil Fit and Proper terkait kredit bermasalah atas nama PT SGS berdasarkan laporan LSM.

Hadi juga mengaku sebagai direktur utama di masa itu merasa bertanggung jawab sebagai pemimpin yang tidak mampu mendeteksi secara rinci yang sesungguhnya terjadi.

Lalu siapa LSM dimaksud? Dari hasil penelusuran  diketahui kalau LSM yang dimaksud Hadi Sukrianto adalah LSM Asosiasi Pemegang Saham (APS) Bank Jatim yang diketuai Sugiarso, dimana LSM itu berpusat di Jl Soekarno Hatta, Perum Griyashanta Kota Malang, Jawa Timur.

Bahkan sebelumnya, LSM itu terang-terangan mengusulkan agar Hadi Sukrianto mundur saat Hadi baru sebatas sebagai calon komisaris Bank Jatim periode 2015-2018.

Permintaan LSM itu terungkap dalam surat kepada Gubernur Jatim Nomor 111/APS/III, perihal audiensi tertanggal 7 Desember 2015 dan surat kepada Direktur Utama Bank Jatim Nomor:112/APS/XII/2015 perihal usulan pengunduran diri Hadi Sukrianto, tertanggal 21 Desember 2015.

Yang menarik, kenapa hanya Hadi Sukrianto saja yang disasar dan dipersalahkan dalam skandal hapus buku kredit PT SGS? Dari dokumen yang diperoleh, diduga direksi lain juga ikut menyetujui dan menandatangani hapus buku tersebut.

Beberapa nama direksi aktif dan non-aktif Bank Jatim disinyalir juga terlibat dalam aksi hapus buku atas debitur PT SGS yang diduga telah menyebabkan kerugian keuangan daerah Jawa Timur yang ada di Bank Jatim, di mana kerugian itu juga sudah diperiksa berdasarkan audit external BPKP dan BPK Perwakilan Jawa Timur tahun 2015.

Dari dokumen hapus buku sebanyak 3 kali, ditemukan fakta bahwa direksi Bank Jatim periode sebelumnya, terdapat nama-nama direksi Bank Jatim yang secara terang benderang ikut menandatangani proses hapus buku sebanyak 3 kali, yang dituding LSM APS Bank Jatim diduga bernuansa korupsi dan money laundry.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here