Tertibkan Praktek Otonomi

0
108

DALAM “Tajuk Nusantara” kemarin kita menggugat pemahaman kepala daerah atau wakil kepala daerah tentang posisi mereka sebagai bawahan presiden. Itu berkaitan dengan kritik terbuka Wakil Gubernur Sandiaga Uno terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilainya belum berhasil mengentaskan kemiskinan.

Kita menyimpulkan itu sebagai tindakan yang tidak seharusnya. Sebab UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, gubernur adalah wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, juga menegaskan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Fenomena insubordinasi ini adalah dampak psiko-politis dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Kepala daerah merasa dirinya terpisah secara politis dari kepala negara, karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

Gejala ini ternyata tidak hanya menghinggapi para gubernur dan wakil gubernur. Pada level di bawahnya, antara gubernur dengan bupati/walikota, juga terjadi kekisruhan serupa. Sering terjadi, bupati/walikota yang mengabaikan rapat-rapat koordinasi dengan gubernur. Penyebabnya, dari sisi psiko-politis, mungkin sama: Merasa dipilih oleh rakyat tanpa campur tangan pemerintah pusat, sebagaimana di masa lalu.

Sepanjang bulan Mei ini saja, setidaknya ada dua kejadian “pembangkangan” itu. Pada 7 Mei kemarin, Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono  mengadakan rapat koordinasi Gubernur dan Bupati-Walikota terkait persiapan Pilkada Serentak 2018 dan mengantisipasi inflasi selama bulan Ramadhan. Tapi dari 24 walikota dan bupati se Sulsel hanya 10 bupati/walikota yang hadir. Lainnya hanya mengirimkan wakil kepala daerah atau bahkan sekretaris daerah.

Kejadian serupa juga terjadi di Kalimantan Utara pada 14 Mei kemarin. Gubernur Irianto Lambrie mengundang bupati/walikota di wilayahnya untuk koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tapi dari empat bupati dan satu walikota di provinsi termuda itu, hanya satu orang bupati yang datang.

Absennya para bupati/walikota dalam rapat bersama gubernur seperti ini sudah sangat sering terjadi. Alasan ketidakhadiran bisa saja ada. Tetapi, mengabaikan undangan gubernur untuk sebuah rapat koordinasi yang sangat penting, apalagi tanpa mengirim seorang utusan pun, jelas perbuatan konyol. Sebab, menurut Pasal 25 ayat 4 UU di atas, bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

 

Otonomi daerah, yang sekarang pelaksanaannya sudah memasuki tahun ke-17, terhitung sejak diberlakukan 1 Januari 2001, sebenarnya bertujuan baik. Sebelumnya, pembangunan daerah selalu didikte pusat dengan sebuah skenario umum. Padahal daerah punya spesifikasi masalahnya sendiri. Sekarang daerah punya hak dalam mengurus dirinya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Dan ini demokratis, karena kebijakan tumbuh dari bawah.

Pemilihan kepala daerah pun tidak lagi bergantung kehendak pusat. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai sejak 1 Juni 2005 berdasarkan UU No. 32 tahun 2004. Setelah diberlakukan UU No. 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah dimasukkan pada rezim pemilu.

Tetapi otonomi luas itu, terlepas dari berbagai dampak positifnya, juga telah melahirkan raja-raja yang pongah di daerah. Merasa dirinya dipilih oleh rakyat, dan pemerintah pusat hanya mengesahkan saja, membuat mereka merasa tak punya ikatan apa pun ke atas.

Pelaksanaan otonomi daerah telah  menimbulkan persoalan baru dalam hubungan pusat-daerah atau di dalam daerah sendiri. Dan ini berdampak pada hubungan masing-masing, serta hubungan antara daerah dengan masyarakat.

Dampak hubungan antara daerah dengan masyarakat terlihat misalnya pada keluhan kalangan dunia usaha atas terbitnya berbagai peraturan daerah (perda) tentang aneka macam retribusi.

Dampak hubungan antarinstitusi dalam daerah misalnya hubungan antara gubernur dan bupati atau walikota di provinsinya. Contoh paling tragis adalah seperti yang terjadi di Sulsel, Kaltara, dan berbagai provinsi lain.

Mau tidak mau, ini harus diperbaiki –jika memang aksentuasi penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk melindungi masyarakat. Pemerintah pusat dan DPR harus serius memikirkan soal ini. Jika perlu melakukan perubahan di tataran perundang-undangan, agar penyelenggaraan otonomi daerah ini dapat dibenahi.

Harus diakui, otonomi daerah itu dirumuskan dengan semangat menggebu-gebu untuk mengambil posisi diametral dan frontal terhadap praktek sentralisasi kekuasaan pemerintahan di era Orde Baru. Karena semangatnya adalah menerapkan segala sesuatu yang harus berbeda dengan Orde Baru, maka sentralisasi dialihkan menjadi desentralisasi yang kebablasan.

Sekarang, mudharat otonomi daerah yang sangat federalistik ini sudah terlihat. Cukuplah uji coba itu. Pemerintah dan DPR sekarang harus meninggalkan warisan berupa tatanan otonomi yang lebih tertib.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here